NERACA

Surabaya - Peran pelabuhan perikanan terus digenjot pemerintah sebagai langkah akselerasi kesiapan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus berbenah menyiapkan pelabuhan perikanan pangkalan untuk melaksanakan penangkapan ikan terukur.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, Muhammad Zaini menargetkan tahun ini 79 lokasi pelabuhan pangkalan disiapkan untuk melakukan implementasi penangkapan ikan terukur, terkait pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi dan sistem kontrak, dimana sejumlah lokasi pelabuhan pangkalan di antaranya ditetapkan sebagai pilot project.

“Secara bertahap kita siapkan sarana dan prasarana pendukungnya, SDM dan petunjuk teknis/pelaksanaan termasuk standar operasional prosedurnya. Uji coba dan simulasi timbangan elektronik dan sistemnya sudah kita lakukan, akan kita konsolidasikan tidak hanya dengan internal namun juga dengan eksternal KKP,” harap Zaini saat membuka Rapat Koordinasi Kepelabuhanan Perikanan.

 Menurut Zaini, kebijakan penangkapan ikan terukur menjadi sebuah momentum agar pengelolaan pelabuhan perikanan menjadi lebih baik. Seluruh kegiatan di pelabuhan perikanan harus bermanfaat bagi nelayan, karena pelabuhan perikanan merupakan ujung tombak kegiatan penangkapan ikan terukur yang menyelaraskan antara ekologi dengan ekonomi.

 “Pelabuhan perikanan harus menjadi pusat bisnis perikanan yang kondusif, aman dan tertib melalui pembinaan dan pengendalian, menerapkan K5 dengan konsisten, tidak berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Zaini.

Lebih lanjut, KKP bekerja sama dengan The Agence Française de Développement (AFD) akan mengembangkan empat pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port). Empat lokasi tersebut yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Cilacap, Kendari dan Bitung.

Sebelumnya, Zaini pun pernah mengatakan pembangunan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan ini merupakan salah satu program prioritas KKP. Pendanaannya dilakukan melalui pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) yang difasilitasi oleh AFD.

Proyek pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan ini telah tercantum dalam Blue Book BAPPENAS 2020-2024 dan Green Book 2021/DRPPLN (Dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 65 Tahun 2020.

Selain itu juga termasuk salah satu substansi kerja sama  sektor kelautan dan perikanan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin pada Juni 2021. Di samping itu, juga merupakan tindak lanjut hasil kunjungan kerja Menteri Trenggono ke Prancis bulan Oktober 2021.

“Dengan konsep eco fishing port, fasilitas di pelabuhan perikanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan. Selain itu juga menerapkan standar ketertelusuran hasil tangkapan ikan, dan mutu guna menunjang kelancaran ekspor,” imbuh Zaini.

Senada, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Tri Aris Wibowo meminta para pengelola pelabuhan perikanan harus optimis dalam melaksanakan kebijakan penangkapan ikan terukur. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan perikanan.

“Kita siapkan juga SDM yang cakap dan handal mulai petugas syahbandar di pelabuhan perikanan, pengolah data, verifikator data pendaratan ikan, hingga petugas inspeksi mutu ikan,” jelas Wibowo.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar petugas di pelabuhan perikanan dapat menjadi garda terdepan pelaksanaan penangkapan ikan terukur. Inovasi dan digitalisasi juga terus dilakukan sehingga kualitas pelayanan bisa lebih maksimal dan pertumbuhan ekonomi turut meningkat.

Disisi lain, KKP berkomitmen untuk mengingatkan bahwa target utama, di antaranya adalah mendorong produktivitas perikanan budi daya berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan sejumlah program prioritas mulai dari membangun kampung-kampung budi daya berbasis kearifan lokal, hingga meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap. Agus/gro