Eksekutif OJK Harus Lebih Perhatikan Kualitas Emiten

NERACA

Jakarta – Terpilihnya 21 nama calon Dewan Komisioner OJK yang lolos seleksi tahap keempat menaruh harapan baru bagi masyarakat, khususnya industri pasar modal akan membawa perubahan lebih baik kedepannya. Dimana menurut pengamat pasar modal Teguh Hidayat, salah satu tugas yang harus lebih diperhatikan adalah kualitas emiten.

Teguh yang juga Direktur Avere Investama menilai, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru nantinya harus lebih memerhatikan kualitas perusahaan-perusahaan atau calon emiten yang akan melakukan penggalangan dana di Bursa Efek Indonesia (BEI).”Sejak beberapa tahun terakhir ini, pengawasan mungkin agak kurang dari sisi penyaringan kualitas emiten yang IPO atau yang melakukan rights issue atau melakukan penggalangan dana dengan menerbitkan emisi saham atau emisi obligasi. Intinya menarik dana dari masyarakat," ujarnya seperti dikutip Antara di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, saat ini ini banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan "booming" pasar modal untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya karena ada banyak pemain baru yaitu investor ritel yang berinvestasi di pasar modal. Beberapa perusahaan bahkan mencetak rekor penggalangan dana dari IPO seperti PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) yang meraup dana hingga Rp21,9 triliun, lalu disusul PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel yang meraih dana Rp18,79 triliun.

 Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) juga berhasil menambah modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue yang mencapai Rp96 triliun.”Dulu tidak pernah loh, dulu IPO paling besar Rp1 triliun atau Rp2 triliun saja, sekarang bisa sampai sebesar itu. Artinya apa? Artinya minat masyarakat sedang tinggi-tingginya untuk investasi di pasar modal," kata Teguh.

Kendati demikian, lanjut Teguh, kinerja saham seperti Bukalapak saat ini masih negatif. Pada Senin sore ini saham BUKA terpantau berada di level Rp308 per saham, turun jauh dibandingkan harga saham saat IPO yang mencapai Rp850 per saham. Para investor, termasuk investor ritel, pun merugi. Melihat kondisi tersebut, Teguh menilai OJK juga tidak bisa disalahkan. Namun mengingat pernyataan efektif untuk perusahaan yang akan melakukan IPO diberikan oleh OJK, ke depan otoritas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari perusahaan yang ingin menghimpun dana di pasar modal.

Menurutnya, kualitas emiten harus bisa ditingkatkan dan jangan karena biar pasar modal ramai, demi agar jumlah saham sebanyak-banyaknya, tapi kualitas dari emiten itu diturunkan. “Saya pikir ini memang tugas dari dewan pengawas pasar modal OJK itu sendiri," tegasnya.

Selanjutnya, Teguh juga berharap pengawas pasar modal juga harus netral dan bebas dari konflik kepentingan sehingga bisa menjadi "wasit" yang adil bagi pemangku kepentingan pasar modal baik itu investor, perusahaan tercatat, ataupun perusahaan sekuritas atau broker."Tiga kelompok ini semuanya pengen cuan. Investor pengen cuan, perusahaan pengen cuan dari galang dana, sekuritas juga pengen cuan dari trading. Semakin banyak trading, semakin banyak fee. OJK sebagai otortias harus bisa membuat iklim yang intinya netral. OJK itu semacam wasit, yang memastikan permainan itu adil. Dari tiga pihak ini semua ingin cuan, jadi harus dijaga jangan sampai berpihak ke salah satu atau kurang ke yang lain," kata Teguh.

Dari ketiga pihak tersebut yaitu investor, perusahaan tercatat, dan juga sekuritas, Teguh menilai pihak investor khususnya investor ritel yang paling tidak memiliki suara dan relatif paling sering dirugikan."Pengawas pasar modal harus bebas intervensi, bebas konflik kepentingan. Pasar modal kita ini lagi mulai bangkit sebenarnya, sekarang ini bisa lah 10-20 tahun lagi ke depan jadi besar seperti di Amerika," ujar Teguh.

Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner OJK baru saja menetapkan 27 kandidat yang lolos seleksi tahap IV yaitu afirmasi atau wawancara dan disampaikan kepada Presiden RI. Untuk Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, ada tiga kandidat yaitu Hoesen yang saat ini merupakan petahana, Inarno Djajadi yang merupakan Direktur Utama BEI, dan Doddy Zulverdy yang menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara. bani

BERITA TERKAIT

UPAYA PERLUAS BASIS PAJAK: - Tidak Perlu Turunkan Ambang Batas PTKP

  Jakarta-Akademisi  dan Manajer Riset CITA tidak menyarankan penurunan ambang batas PTKP untuk memperluas basis pajak seperti yang disarankan Organization…

MENKO PANGAN: - Modal Awal Koperasi Merah Putih Rp3 Miliar per Unit

NERACA Bandung - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, koperasi desa merah putih akan diberi modal awal dari pemerintah…

Pemerintah Pastikan MBG Bebas Kontaminasi

NERACA Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan bahwa makanan yang disediakan aman,…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

UPAYA PERLUAS BASIS PAJAK: - Tidak Perlu Turunkan Ambang Batas PTKP

  Jakarta-Akademisi  dan Manajer Riset CITA tidak menyarankan penurunan ambang batas PTKP untuk memperluas basis pajak seperti yang disarankan Organization…

MENKO PANGAN: - Modal Awal Koperasi Merah Putih Rp3 Miliar per Unit

NERACA Bandung - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, koperasi desa merah putih akan diberi modal awal dari pemerintah…

Pemerintah Pastikan MBG Bebas Kontaminasi

NERACA Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan bahwa makanan yang disediakan aman,…