NERACA

Jakarta – Berbagai cara terus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stok dan stabilitas harga minyak goreng ditingkat konsumen. Diantaranya dengan menerbitkan harga eceran tertinggi (HET) dan terus memantau implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan.

Salah satunya, Kemeneterian Perdagangan (Kemendag) yang meninjau implementasi  kebijakan  HET  minyak  goreng  di  Pasar Kramat  Jati,  Jakarta Timur.

Dalam  kunjungannya  tersebut, Menteri  Perdagangan  Muhammad  Lutfi mengungkapkan,  pasokan  minyak  goreng  ke  pasar rakyat  terus  berjalan,  dan HET minyak  goreng  akan  berlaku  efektif  di  pasar  rakyat  dalam  tiga  hingga empat  hari  ke  depan.

“Hari ini kita lihat bahwa minyak goreng sudah dikucurkan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Hari ini  sudah  mulai  berjalan  dan  saat  ini  masih  dalam  proses penyesuaian,  sehingga  kita  masih  bisa menemukan harga minyak curah yang masih belum sesuai HET. Tapi dalam tiga sampai empat hari ke depan, harga ini akan mengikuti HET minyak goreng yang ditetapkan,” ujar Lutfi.

Seperti diketahui, dalam Peraturan  Menteri  Perdagangan  (Permendag) Nomor  6  Tahun  2022  tentang  Penetapan  Harga  Eceran  Tertinggi Minyak   Goreng   Sawit  mencantumkan   HET   minyak goreng   curah   Rp11.500/liter,  minyak   goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000/liter. Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tersebut berlaku mulai 1 Februari 2022.

Lutfi  menambahkan,  dalam peninjauan  ke  Pasar  Kramat  Jati  ini  juga  untuk  memastikan pasokan  minyak  goreng ke  pasar  rakyat terjaga  dengan  baik. Pasokan minyak  goreng  ke pasar rakyat terjaga dengan baik, dan pasokan baru minyak goreng yang sudah diberlakukan HET telah membaur dengan pasokan lama di pasar.

Terkait dengan tingginya harga minyak goreng, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengungkapkan, kelangkaan minyak goreng yang terjadi sekarang ini karena urusan sawit yang memang bahan baku minyak goreng dilepas oleh mekanisme pasar. Dimana dengan dilepas ke mekanisme pasar akan mudah dimainkan oleh cukong-cukong dan raksasa yang main dindustri sawit ini. “Iya ini memang ada yang memainkan, dan yang memainkan ya kartel-kartel sawit ini,” ungkap Darto saat dihubungi Neraca.

Oleh karena itu, lanjut Darto, adanya gejolak  minyak goreng harusnya menjadi peringatan keras terhadap pemerintah untuk dapat membenahi tata kelola persawitan Indonesia.  “Tata kelolanya harus dibenahi, ini tugas pemerintah,” lanjut Darto.

Pasalnya, Darto menjelaskan, selama ini persawitan Indonesia memang semuanya dikuasai oleh swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri tidak ada makanya akan sangat mudah dimainkan oleh pengusaha-pengusaha sawit baik dari mulai hulu sampai hilirnya.

“Indonesia kan produsen terbesar nomer  1 di dunia. Atas gejolak yang ada sekarang, yang paling yang memainkan mereka-merak itu (pengusaha) yang ada di dalam persawitan ini,” jelas Darto.

Untuk itu, menurut Darto, dari sini pemerintah harus sudah mulai bergerak melalu BUMN membuat hilirisasinya, sementara bahan baku bisa diambil dari sawit milik kebun rakyat.

“Kalau memang pemerintah ada kemauan harusnya bisa aja bikin BUMN untuk hillirisasinya bahan bakunya bisa dari sawit rakyat. Masalahnya satu aja di Indonesia, siap tidak untuk melawan kartel-kartel sawit ini, lha wong lingkaran mereka bisa jadi ada orang pemerintahannya. Ini tinggal kemauan pemerintah saja, kalau mau sih harusnya bisa,” tegas Darto.

Padahal seperti diketahui bahwa Presiden RI, Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus terjangkau masyarakat. Karena itu Pemerintah harus memprioritaskan melakukan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, sekaligus menciptakan stabillisasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Atas dasar itulah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter/bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal 1 bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.

“Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni sebesar Rp14.000/liter akan di mulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia. Namun, khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan,” papar Airlangga.