NERACA

Jakarta – Dalam rangka membangun kemandirian energi dan menekan impor, maka hilirisasi menjadi pilihannya. Berangkat dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan tidak ada jadwal mundur untuk proyek-proyek hilirisasi dan termasuk untuk batu bara.”Tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh 'Air Products' dan juga tadi Menteri Investasi (mengatakan waktunya) 30 bulan. Jangan ada mundur mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain," kata Presiden Jokowi di Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1), kemarin.

Diakui Presiden Jokowi, ada yang nyaman dengan impor. Maka tidak heran, duduk di zona nyaman tuh paling enak dan sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor tidak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena tidak terbuka lapangan pekerjaan. Padahal menurut Presiden Jokowi, dengan hanya mengurangi impor maka akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 11 ribu - 12 ribu.

Kata Presiden, kalau ada 5 investasi seperti yang ada di saat ini, 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta dan itu yang langsung, serta yang tidak langsung biasanya mencapai 2 - 3 kali lipat. “Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus,"tandasnya.

Presiden Jokowi mengakui bahwa impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) Indonesia sangat besar yaitu sekitar Rp80 triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun.”Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 triliun - 70 triliun, pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain? Padahal kita memiliki bahan bakunya kita memiliki 'raw materialnya' yaitu batu bara yang diubah menjadi DME hampir mirip dengan LPG tadi," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga sudah melihat langsung api dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak.”Sama saja, kalau ini dilakukan yang ini saja, di Bukit Asam ini bekerja sama dengan Pertamina dan Air Products ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu Rp7 triliun kurang lebih," tambah Presiden.

Sedangkan bila seluruh impor LPG disetop dan berpindah ke DME maka akan menghemat subsidi dari APBN hingga Rp60 triliun - Rp70 triliun.”Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena tidak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor, tapi banyak memang ini perintah sudah 6 tahun yang lalu saya sampaikan, memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor," ungkap Presiden.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan, impor LPG Indonesia rata-rata dalam 1 tahun adalah 6-7 juta metrik ton.”Subsidi kita cukup besar Pak, di dalam perhitungan kami setiap 1 juta ton hilirisasi, kita bisa melakukan efisiensi kurang lebih sekitar Rp6 triliun - Rp7 triliun, itu efisiensi Pak dari subsidi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendukung program hilirisasi untuk melahirkan subtitusi impor," ujarnya.

Asal tahu saja, proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Sumatera Selatan menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Sedangkan dampak dari efek bergulir atau lapangan kerja yang terbuka secara tidak langsung proyek itu bisa lebih dari tiga kali lipat dari jumlah yang disebutkan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBI-ICMA) Hendra Sinadia mengungkapkan hilirisasi batu bara dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia hingga US$2,1 miliar atau setara dengan Rp29,9 triliun (asumsi kurs Rp14.271 per dolar AS). Pasalnya, dengan melakukan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai bahan subtitusi pengganti liquefied petroleum gas (LPG), negara bisa menghemat neraca perdagangan sebesar Rp5,5 triliun per tahun. Hingga saat ini, tercatat Indonesia mengimpor LPG sebesar 1 juta ton per tahun. Selain itu puluhan ribu tenaga kerja dapat diserap dengan memberdayakan industri nasional untuk melakukan hilirisasi batu bara ini. bani