Jakarta-Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mencatat defisit perdagangan alat kesehatan Indonesia naik hampir 4 kali lipat, yaitu dari US$161 juta pada 2013 menjadi US$531 juta pada 2020. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, impor Indonesia pada Oktober 2021 mencapai US$16,29 miliar, naik 0,36% dibandingkan September 2021 atau naik 51,06% dibandingkan Oktober 2020.

NERACA

Menurut Menko Luhut, meningkatnya defisit perdagangan disebabkan impor alat kesehatan yang terus meningkat sejak 2015. Selama dua tahun terakhir impor tumbuh dua digit >10% secara year on year (yoy) dan mencapai US$703 juta pada 2020. Sementara itu, pertumbuhan ekspor terbatas. Pertumbuhan ekspor sekitar 3-5% secara yoy dalam 3 tahun terakhir dan hanya mencapai US$171 juta pada 2020.

"Indonesia mengandalkan produk impor sebagian besar untuk alat kesehatan kompleks, sedangkan produk ekspor sangat terbatas. Kita punya segalanya di negara ini. Tapi, hampir seluruh impor alat kesehatan Indonesia terus meningkat, dengan urutan dari tertinggi adalah Electrodiagnosis Devices (US$ 87 juta), Ultrasonic Scanning Devices (US$70 juta), dan Needles, catheters, cannula & more (US$43 juta)," ujarnya saat acara Health Business Gathering 2021 di Bali, Sabtu (4/12).

Dalam hal ini, diketahui tren kesehatan global akan memacu pertumbuhan industri perawatan kesehatan. Sebab, ada perubahan permintaan konsumen, pertumbuhan kelas menengah, penemuan terapi baru, konsentrasi penyakit & peningkatan pandemi, fokus pada pengendalian biaya, inovasi digital & telemedis. "Industri kesehatan di Indonesia memiliki potensi besar yakni naiknya pendapatan rumah tangga kelas menengah, dan kampanye perawatan kesehatan universal," ujar Luhut seperti dikutip merdeka.com.

Taidk ingin terus tergantung dari produk impor, Luhut mengatakan pemerintah membuka peluang untuk investasi di bidang kesehatan. Dengan dukungan investasi untuk pengembangan industri kesehatan, dia yakin bahwa ragam ekspor akan meningkat dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. "Belajar dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada impor sehingga Industri kesehatan adalah salah satu area prioritas untuk Investasi," ujarnya.

Luhut juga mengatakan, tertinggalnya Industri Farmasi, khususnya bidang Farmasetika di Indonesia karena keterbatasan teknologi. Selain itu, minimnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) juga turut menghambat Industri Farmasetika di Indonesia. "Kemudian, adanya prosedur yang kompleks juga turut memperparah," ujarnya dalam webinar The 9th US-Indonesia Investment Summit, Rabu (15/12).

Oleh karena itu, pemerintah terus melahirkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan Industri Farmasetika di Indonesia. Antara lain dengan memberikan insentif tax holiday.

Kebijakan lainnya, pemerintah juga memudahkan proses izin lisensi bagi industri terkait. Serta, regulasi terkait kepastian pengadaaan produk sesuai dengan persyaratan yang diatur. "Pemerintah Indonesia juga memberikan insentif super tax deduction untuk research and development dari industri farmasetika yang sangat kami butuhkan. Menurut saya, keberadaan riset center di Indonesia sangat penting," tutur Luhut.  

Secara terpisah, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor Indonesia pada Oktober 2021 mencapai US$16,29 miliar, naik 0,36% dibandingkan September 2021 atau naik 51,06% dibandingkan Oktober 2020.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, pada bulan lalu impor hampir naik pada semua sektor kecuali pada sektor konsumsi. Sektor ini mengalami penurunan terutama untuk impor farmasi dan buah-buahan. "Komoditas yang berpengaruh pada impor konsumsi, karena menurunnya impor untuk produk farmasi yang mengalami penurunan 35,44% lalu diikuti buah buahan turun 14,51%,” ujarnya belum lama ini.

Margo mengatakan, di balik penurunan sektor konsumsi, impor bahan baku penolong dan barang modal mengalami lonjakan. Masing masing sebesar memberikan sumbangan 75,55% dan 14,60%. Menurut dia,  besarnya porsi impor bahan baku penolong dan barang modal menandakan aktivitas ekonomi mulai mulai meningkat. Ini menandakan perekonomian mulai membaik.

"Bahan baku penolong 75,55% dan barang modal sebesar 14,60% indikasi baik karena bahan baku penolong dan barang modal sama-sama meningkat dan ini berdampak pada aktivitas ekonomi Indonesia," ujarnya.

BPS juga mencatat nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2021 mencapai US$22,03 miliar, naik sebesar 53,35% dibanding Oktober 2020, atau secara bulanan naik 6,89% dibanding September 2021. "Nilai ekspor pada bulan Oktober 2021 itu US$22,03 miliar naik 6,89% kalau dibandingkan dengan September 2021,” kata Margo.

Lebih lanjut, jika ekspor Oktober 2021 yang mencapai US$22,03 miliar dibandingkan dengan kondisi ekspor Oktober 2020, maka secara tahunan nilai ekspor mengalami kenaikan 53,35%. Sama halnya untuk migas dan non migasnya juga mengalami peningkatan di Oktober 2021 dibanding Oktober 2020.

Ekspor migas Oktober 2021 sebesar US$1,03 miliar, naik 66,84% dibanding Oktober 2020 sebesar US$ 0,61 miliar, sedangkan ekspor non migas mengalami peningkatan 52,75%, dimana pada Oktober 2020 US$13,75 miliar kini menjadi US$21 miliar. "Ini adalah gambaran ekspor kita pada Oktober 2021 dan pertumbuhannya secara month to month maupun year to year," ujarnya.

Reformasi Kesehatan

Menko Luhut mengungkapkan, salah satu hikmah pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Indonesia. Yakni, terlalu bergantung terhadap negara lain dalam memenuhi kebutuhan medis bagi masyarakat. "Semenjak Indonesia mulai menghadapi pandemi Covid-19 tahun lalu (2020). Kami sadar, bahwa kami terlalu bergantung ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan medis kami," ujarnya.

Akibatnya, menurut dia, pemerintah dibuat kewalahan saat Indonesia dihadapkan pada peningkatan kasus harian Covid-19. Termasuk pada gelombang kedua Covid-19 pada Juli 2021 lalu. "Saya masih ingat, waktu itu semua melihat kabar buruk di mana rumah sakit penuh, dan orang-orang mengantre untuk mendapatkan tempat tidur dan kebutuhan (medis)," ujarnya.

Maka dari itu, pemerintah bertindak cepat dengan menelurkan berbagai kebijakan untuk mendukung reformasi sektor kesehatan. Antara lain dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah Indonesia. "Bahkan, tahun depan mulai vaksin booster," tutur dia.

Selain itu, pemerintah berkomitmen mengakomodir berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung produksi alat kesehatan dalam negeri. "Dari mulai kemudahan lisensi tenaga kesehatan, pemerintah juga mendukung produk domestik vaksin, dan obat terapi Covid-19," jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan terkait Covid-19 bagi masyarakat. Menyusul, masih adanya potensi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. "Kami meningkatkan kapasitas rumah sakit, testing lab, pengadaan oksigen, dan obat secara domestik," ujar Luhut. bari/mohar/fba