NERACA
Jakarta - Sengkarut di tubuh perusahaan Grup Kopi Kapal Api semakin runyam. Bahkan, kisruh antara para Direksi dan Komisaris PT Kahayan Karacon memasuki babak baru.
Hal itu setelah sebelumnya Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto selaku komisaris PT Kahayan Karyacon yang juga adalah istri dan anak Soedomo Mergonoto selaku pemilik Kapal Api Grup melaporkan Direksi Kahayan Karyacon ke Mabes Polri atas dugaan penggelapan dalam jabatan.
Kali ini giliran Direktur Utama PT Kahayan Karyacon yang melaporkan balik Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto di Polda Banten dalam dugaan Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan pasal 372 atau 374 KUH Pidana, dalam Laporan Polisi No TBL/B/364/IX/2021/ SPKT I DIRKRIMUM /POLDA BANTEN Tanggal 29 September 2021.
Advokat Adi Gunawan, SH, MH dari LQ Indonesia Lawfirm memberikan keterangan kepada media di Polda Banten, Jumat (15/10).
"Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto diduga menggelapkan aset perusahaan PT Kahayan Karyacon kurang lebih Rp3 Miliar, kami sudah berikan bukti permulaan ke Polda Banten dan saya selaku Pelapor langsung di klarifikasi agar Laporan Polisi (LP) bisa segera di proses. Ancaman pidana pasal 374 KUHP adalah 5 tahun penjara. Kami tegaskan tidak boleh ada yang merasa kebal hukum, para pemilik Grup Kopi Kapal Api juga harus mengikuti Proses hukum, akan kami kawal kasus ini, " ujar Adi Gunawan kepada awak media.
Sementara itu, Christeven Mergonoto yang dihubungi wartawan untuk klarifikasi terkait laporan polisi (LP) oleh advokat Adi Gunawan. Christeven menyatakan penjelasan mengenai hal ini diserahkan kepada pihak kuasa hukum."Nanti saja tim lawyer kami akan menyampaikan penjelasan. Kami baru tahu bahwa dilaporkan ke polisi," ujar Christeven.
PT Kahayan Karyacon didirikan di bulan November 2012 oleh Mimihetty Layani, Christeven Mergonoto selaku Komisaris dan Chang Sie Fam, Erry Biyaya, Feliks dan Leo Handoko selaku para direksi.
Awalnya, Mimihetty mengaku, melaporkan para direksi perusahaan karena mereka tidak pernah memberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen sehingga merasa dirugikan dan meminta pertanggungjawaban modal perusahaan yang mereka setor. Christeven Mergonoto yang adalah anak Mimihetty Layani dan Soedomo juga diketahui adalah Direktur Kapal Api. Keluarga Soedomo ini adalah pemilik Grup Kapal Api yang mendistribusikan kopi kapal api di Indonesia.
Sementara Advokat Franziska Martha Ratu Runturambi, SH, membantah tuduhan Mimihetty.
"Tuduhan Mimihetty jelas tidak beralasan, justru Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto yang meminta jangan ada laporan keuangan karena sebagai pemilik kapal api, mereka tidak mau keuangan mereka terlacak, diduga mereka mau menghindari pajak. PT Kahayan Karyacon sudah berdiri sejak 2012, sudah 10 tahun, kenapa baru sekarang keberatan tidak ada laporan keuangan. Kemana saja selama 10 tahun? Tugas Komisaris sesuai UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah mengawasi Direksi, lalu jika baru melaporkan di 2021, apakah selama 9 tahun tidak menjalankan tugas sebagai komisaris?," kata Franziska Martha.
Lebih lanjut Fransziska mengatakan, Mimihetty Layani kan istri pemilik Kapal Api, sedangkan Christeven Mergonoto adalah anak pemilik kapal api yang kuliah di Amerika, apakah sebodoh itu sampai selama 9 tahun tidak mengawasi perusahaan yang mereka dirikan, atau pura-pura bodoh karena ada maksud terselubung?"
Mimihetty yang sebelumnya melaporkan para direksi karena dianggap merugikan modal setor dianggap sebagai alasan dan taktik keji mencari kambing hitam.
Setiap orang bisnis tahu bahwa menjalankan usaha dagang bisa untung dan bisa rugi, bahkan 90% perusahaan baru akan gagal dalam 2 tahun pertama.
“Kesimpulan kami "Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto, ingin mendapatkan untung dengan memputarkan uangnya, namun ketika rugi tidak bisa terima namanya bisnis itu bisa untung dan bisa rugi. Jika tidak mau rugi yah jangan bisnis tapi taruh uangnya di deposito bank saja," tutur Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm Sugi.
Dengan kejamnya Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto yang tidak mau terlihat bodoh karena gagal menjalankan usaha, melaporkan direksi perusahaan yang dari awal hanyalah boneka untuk Mimihetty dan Christeven untuk jadi kambing hitam dari ketidakpiawaian Mimihetty dan Christeven Mergonoto dalam menjalankan usaha.
"Dugaan kami diperkuat dengan adanya Laporan Polisi Christeven Mergonoto terhadap Christian Halim yang dituduhkan penggelapan dan penipuan ketika mau menagih sisa hutang Christeven Mergonoto atas pembangunan Infrastruktur usaha tambang. Benar Kapal Api grup besar dan menguntungkan, namun dalam industri lain terlihat pemilik kapal api ini tidak mampu mengikuti jejak kapal api sehingga mengalami kerugian," kata Sugi lagi.
"Oknum yang seperti ini yang hanya mau cari untung sangat berbahaya, kami sebagai lawyer yang adalah aparat penegak hukum menghimbau agar masyarakat hati-hati dengan oknum Pemilik Kapal Api yang hanya ingin untung namun tidak mau rugi, agar jangan terjerat kasus hukum karena sudah dua kali Klien LQ Indonesia Lawfirm di dua kota yang berbeda, dipolisikan atas kerugian bisnis."
Awalnya para direksi Kahayan menghubungi LQ Indonesia di 0817-489-0999 setelah sebelumnya melihat bahwa LQ menangani kasus melawan Kapal Api di Surabaya, lalu memberikan kuasa ke LQ.
Para Direksi Kahayan selama ini hanya bertahan dan berdiam diri dan LQ menyarankan bahwa oknum tidak akan berhenti apabila tidak dilaporkan balik.
Dalam bisnis PT Kahayan Karyacon kerugian sebuah usaha tidak bisa disalahkan hanya kepada Direksi namun merupakan tanggung jawab tanggung renteng dengan Komisaris selaku pengawas perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
"Tolong agar penyidik dan jajaran Polda Banten proses kasus ini dengan Peofesional dan sesuai hukum, jangan ada jual beli kasus apalagi dari pihak Terlapor, LQ dan awak media semua memantau kasus ini." tutur Sugi. Mohar
NERACA Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi,…
NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa adanya kebijakan terkait kantor kejaksaan yang kini dijaga…
NERACA Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menyatakan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah yang diprioritaskan dalam…
NERACA Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi,…
NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa adanya kebijakan terkait kantor kejaksaan yang kini dijaga…
NERACA Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menyatakan bahwa penindakan hukum akan menjadi langkah yang diprioritaskan dalam…