NERACA

Jakarta - Kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementeran Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) memperkuat untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Indonesia melalui pengembangan peran koperasi dan usaha.  

"Goalnya adalah bagaimana masyarakat kita sejahtera," Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Trenggono.

Trenggono mengungkapkan, salah satu wujud sinergi yang dimaksud adalah dukungan pinjaman modal bagi pelaku usaha bidang perikanan melalui program dana bergulir yang dikelola oleh Kementeian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM). Baik untuk usaha bidang perikanan tangkap, budidaya, pemasaran, hingga pengolahan hasil perikanan.

Terlebih KKP akan mengembangkan kampung budidaya dan kampung nelayan tradisional sebagai upaya penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat.

 Dukungan pinjaman modal usaha selain dari BLU LPMUKP yang selama ini digulirkan KKP, diyakni Menteri Trenggono dapat mendorong pengembangan usaha perikanan yang dijalankan masyarakat.

"Sudah banyak contoh sukses kelompok pembudidaya yang maju berkat dukungan pinjaman modal. Dari yang tadinya hanya beberapa kepala keluarga yang menjadi anggota, setelah dibantu, jadi lebih banyak. Pendapatan mereka meningkat, aset kelompok juga bertambah. Contohnya ada di Semin untuk budidaya lele, dan Sambas untuk budidaya udang," urai Trenggono.

Sinergi lainnya, lanjut Trenggono, berupa pengembangan atau pembentukan koperasi-koperasi nelayan tradisional sebagai penyokong implementasi kebijakan penangkapan terukur yang rencananya diterapkan pada awal tahun 2022. Kebijakan penangkapan terukur merupakan bagian dari program terobosan KKP hingga 2024.

Melalui kebijakan penangkapan terukur, KKP akan membagi wilayah penangkapan dalam tiga zona, yaitu zona industri, zona nelayan tradisional dan zona spawning and nursery ground. Kemudian jumlah tangkapan akan diatur dengan sistem kuota, sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem laut dan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar dunia.

 "Saya berharap nelayan-nelayan tradisional ini dibentuk dalam koperasi-koperasi, supaya pembagian kuota, pendampingan, dan pengawasannya lebih optimal. Komunikasi kita dengan masyarakat nelayan jauh lebih mudah," harap Trenggono.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), KKP, Artati Widiarti pun mengakui bahwa kredit usaha rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan banyak terserap untuk usaha budidaya.

Sehingga melalui program KUR ini, Artati berharap pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan bisa mengembangkan usahanya. Terlebih pemerintah telah menaikkan plafon KUR tanpa jaminan menjadi Rp100 juta, dari sebelumnya Rp50 juta serta perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan sampai dengan 31 Desember 2021.

"Ke depannya, penyaluran KUR diharapkan dapat mendukung program-program prioritas KKP yang berbasis klaster, seperti kampung budidaya, kampung nelayan, dan kampung pengolahan ikan," harap Artati.

Menurut Artati, sebagai salah satu bahan pangan yang dinantikan dan efektif meningkatkan imun tubuh di tengah Covid-19, ikan atau produk olahan dan turunannya akan selalu diburu oleh konsumen. Karenanya, dia optimistis sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pemenang sekaligus pengungkit perekonomian nasional.

"Saya optimis dan mengajak para pelaku usaha, khususnya sektor kelautan dan perikanan untuk terus bergerak membangkitkan perekonomian nasional," jelas Artati.

Lebih lanjut, KKP juga memiliki Badan Layanan Umum Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.710/KMK.05/2016, yang menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat dengan bunga sebesar 3% per tahun.

“Hal ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat khususnya perempuan untuk dapat turut andil dalam program tersebut yang kemudian dimanfaatkan untuk memajukan UMKM Perikanan,” tambah Artati.

Sehingga dalam hal ini Ditjen PDSPKP, KKP akan memastikan untuk terus melanjutkan program penguatan usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki menyambut baik penguatan sinergi antara KKP dan kementeriannya. Pihaknya siap menyokong pelaku usaha bidang perikanan di Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang.