Neraca

Jakarta – Desakan anggota Panja Privatisasi BUMN DPR RI untuk menunda privatisasi BUMN, dinilai sebagian analis pasar modal sebagai langkah yang tidak beralasan. Pasalnya, anggota panja privatisasi BUMN seharusnya tidak sibuk menunda privatisasi tetapi sebaliknya harus dapat menentukan patokan berapa harga yang pantas untuk IPO BUMN sendiri.

Menurut pengamat pasar modal dari Universal Broker Indonesia, Satrio Utomo, panja privatisasi yang dibentuk oleh DPR harusnya dapat menentukan berapa harga yang pantas untuk IPO, “Jangan sampai nantinya dijual dengan harga yang murah,”katanya kepada Neraca di Jakarta, Senin (18/6).

Kendati demikian, dia mengungkapkan, proses privatisasi bukanlah proses yang sebentar. Itulah yang harus disadari oleh DPR, karena proses evaluasi dan pendalaman membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, DPR harus membuat batasan bottom price yang tinggi.

Langkah ini dilakukan, lanjut Satrio untuk melindungi agar aset BUMN tidak dijual dengan harga murah. “Panja itu kalo nunda karena harga IPO nya terlalu murah ya tidak apa-apa, tapi kalau dijualnya dengan harga mahal ya untuk apa ditahan-tahan. Itu kan potensi pendapatan negara,”tandasnya.

Kata Satrio, DPR bisa mentapkan mengenai harga dasar (floor price) daripada mereview semua IPO BUMN, maka akan lebih baik jika DPR menetapkan floor price nya dan jangan sampai nanti setting pricenya kemurahan seperti yang terjadi dengan Krakatau Steel.

Perimbangkan Waktu

Sementara analis Panin Sekuritas Purwoko Sartono menuturkan, hal yang terpenting dari IPO BUMN adalah mempertimbangkan waktu yang tepat dan tidak lagi mengulang kesalahan dari IPO Garuda. Karena dengan kondisi pasar yang cenderung tidak kondusif akan sulit mencapai IPO yang optimal, “Untuk BUMN pada dasarnya sebenarnya  sangat positif karena akan membuat perusahaan menjadi terbuka, transparan dan professional,”tegasnya.

Sebelumnya, anggota Panja Privatisasi Komisi VI DPR-RI Memed Sosiawan menyatakan, semua BUMN yang akan melakukan privatisasi diharapkan sementara waktu menghentikan semua proses program privatisasi yang sedang dijalankannya.

Lebih lanjut dia menuturkan, hal itu sebaiknya dilakukan agar adanya kerugian negara yang besarnya lebih dari Rp3 triliun akibat dilaksanakannya penawaran umum saham perdana PT Garuda Indonesia, kemudian menjadi beban jangka panjang bagi beberapa BUMN sekuritas yang menjadi underwriternya, serta adanya potensi kerugian negara akibat dilakukannya penawaran umum saham perdana PT Krakatau Steel Tbk tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Terlebih saat ini kondisi bursa saham Indonesia sedang volatile dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari 4.100 ke level 3.818 pada perdagangan saham Jumat akhir pekan lalu (15/6). Pelemahan IHSG tersebut juga didorong dari kondisi ekonomi global memburuk.

Asal tahu saja, Kementerian BUMN menyatakan ada rencana penawaran umum saham perdana (IPO) dan penawaran umum terbatas (PUT) BUMN antara lain penawaran umum saham perdana PT Semen Baturaja, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), dan PT Kimia Farma Tbk, dan lainnya.

Maka untuk merespon rencana Kementerian BUMN tersebut, maka Komisi VI DPR RI kemudian membentuk panitia kerja yang disebut sebagai Panja Privatisasi. Panja Privatisasi ini akan melakukan pendalaman dan evaluasi terhadap kesiapan beberapa perusahaan pelat merah untuk menjalani penawaran umum saham perdana dan penawaran umum terbatas beberapa BUMN tersebut. (didi/bani)