NERACA

Depok - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD) Kota Depok merencanakan beberapa kegiatan program, untuk ‎makin meningkatkan kualitas kinerja manajemen pemerintahan, dalam mendukung tugas pokok dan fungsi parlemen yang mempercepat laju pertumbuhan pembangunan perekonomian Kota Depok. Bahkan, juga ditargetkan bisa meraih prestasi dengan predikat "terbaik" memenuhi indikator kepuasan warga Kota Depok. Demikian dijelaskan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setwan DPRD Kota Depok, Drs. Muksit Hakim M.SI yang disampaikan kepada NERACA, baru-baru ini.

Menurutnya, Setwan DPRD Kota Depok akan menjalankan beberapa kegiatan guna mendukung peningkatan kapasitas atau kinerja DPRD. Targetnya adalah, semakin meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan terhadap DPRD."‎Sehingga indikator kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD “Baik” dan predikat Sakip A," katanya optimis.

Muksit Hakim menjelaskan, pihaknya akan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

"Kami akan meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas atau kinerja DPRD,” ujarnya dalam keterangan pers kepada Wartawan yang bertugasi di DPRD Kota Depok.

Oleh sebab itu, lanjutnya, Setwan DPRD Kota Depok, telah menyusun Rencana Program Tahun 2022; yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Dikatakan, dua program tersebut terangnya, meliputi 15 kegiatan yaitu: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dijelaskan; 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.8.Layanan Administrasi DPRD. 9. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. 10. Pembahasan Kebijakan Anggaran. 11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. 12. Peningkatan Kapasitas DPRD. 13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. 14. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. 15. Fasilitas Tugas DPRD. Demikian dijelaskan Muksit Hakim kepada NERACA. Dasmir