Pemekaran vs Kesejahteraan Rakyat

 

 

Apabila akan ada pemekaran wilayah lagi di Papua, masyarakat tidak usah kaget, karena hal ini ditujukan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketika sebuah wilayah dimekarkan, maka pembangunan akan dipercepat. Sehingga pemerataan kemajuan di Bumi Cendrawasih akan cepat terwujud dalam waktu relatif cepat.

Ketika dulu di zaman Orde Baru, Papua bernama Irian Jaya dan hanya terdiri dari satu provinsi. Namun kemudian berganti menjadi Papua dan dimekarkan wilayahnya menjadi dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Setelah ada dua provinsi tersebut, maka akan ada penambahan wilayah lagi di Papua.

Nantinya di Papua akan ada pemekaran wilayah dan menambah lagi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah menyatakan, bahwa pemekaran wilayah di Papua merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sana. Sebagai contoh, di Manokwari dan Sorong lebih maju setelah ada Provinsi Papua Barat.

Tito menambahkan, wilayah Papua sangat luas. Dalam artian, jika ada lebih banyak provinsi, maka pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam menggenjot pembangunan. Dana yang disalurkan ke Pemda akan digunakan untuk modernisasi Papua, dan uangnya memakai anggaran otonomi khusus. Karena pemekaran provinsi adalah salah satu agenda revisi Otsus.

Otsus akan diperpanjang tahun 2021 ini karena amat berguna bagi kemajuan Papua. Selama Otsus Jilid 1, sudah ada jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Ketika Otsus dilanjutkan dan ada pemekaran wilayah, diharapkan akan ada berbagai fasilitas umum lain yang dibangun dengan dana otsus.

Pemekaran wilayah ini tidak hanya berdasarkan perintah Pemerintah Pusat, namun sudah dengan konsultasi dengan tokoh adat yang ada di MRP dan DPRP. Mereka setuju dengan pemekaran ini, agar wilayah Papua makin maju, sehingga tidak ada ketimpangan antara Indonesia Bagian Timur dan Bagian Barat.

Salah satu manfaat dari pemekaran wilayah adalah kemajuan masyarakat yang makin cepat. Ketika ada provinsi baru, maka anggaran dari pemerintah pusat bisa disalurkan. Pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur baru, misalnya jembatan, gedung sekolah, puskesmas, dan lain-lain. Sehingga masyarakatlah yang diuntungkan. Karena tidak harus pergi ke wilayah lain yang jauh hanya demi berobat.

Selain itu, pemekaran wilayah juga bermanfaat untuk mempermudah jangkauan pelayanan. Ketika hanya ada dua provinsi, maka masyarakat yang ada di pelosok akan kesusahan, karena harus menempuh jarak jauh berkilo-kilo meter untuk mencapai ibu kota. Namun ketika ada lima provinsi, jarak dari rumah mereka ke ibu kota makin dekat, dan memudahkan untuk mengurus surat-surat penting.

Ketika ada pemekaran wilayah juga akan mempermudah otonomi daerah. Seorang gubernur yang baru akan paham apa kebutuhan daerahnya. Ia bisa membangun fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya membangun pelabuhan baru, atau langsung melakukan survei apakah di sana bisa didirikan bandara dan lain-lain.

Masyarakat tak usah takut dengan istilah pemekaran karena hal ini tidak akan membingungkan. Jika wilayah mereka berubah nama, ikuti saja alurnya dan jangan bingung sendiri. Percayalah pada pemerintah yang memekarkan wilayah, karena semua ini demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Semoga.

BERITA TERKAIT

Standar Garis Kemiskinan

  Apakah kita benar-benar makin miskin? Pertanyaan itu menggema ketika Bank Dunia mengumumkan bahwa standar garis kemiskinan ekstrem internasional dinaikkan…

Stop Tambang Nikel!

     Langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo Subianto mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua…

Jaga Daya Beli Rakyat

     Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan berbagai tekanan domestik, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Standar Garis Kemiskinan

  Apakah kita benar-benar makin miskin? Pertanyaan itu menggema ketika Bank Dunia mengumumkan bahwa standar garis kemiskinan ekstrem internasional dinaikkan…

Stop Tambang Nikel!

     Langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo Subianto mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua…

Jaga Daya Beli Rakyat

     Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan berbagai tekanan domestik, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli…