NERACA

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengadaan alat kesehatan selama pandemi Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). ICW juga menyoroti pengadaan bansos Covid-19 di Kementerian Sosial yang tidak transparan sangat rawan diselewengkan.

Peneliti ICW Divisi Pelayanan dan Reformasi Birokrasi Dewi Anggraeni menjelaskan kejanggalan itu terlihat pada penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) kementerian tersebut. Kejanggalan lain, belanja tidak dilakukan sesuai ketentuan  Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa.

Salah satu contohnya terlihat dari 74 paket pengadaan barang/jasa (PBJ) yang dilakukan melalui penunjukan langsung yang 11 paket di antaranya melebihi ketentuan penggunaan anggaran. "Ini terdapat di Sistem Informasi RUP (Sirup) LKPP Kemenkes. Jadi kalau Pengadaan langsung kan maksimal Rp200 juta, ini melebihi dari itu," ujarnya dalam webinar, Jumat (11/12).

Dewi mengatakan contoh pengadaan yang tak sesuai ketentuan itu adalah pemesanan bahan reagen Covid-19 dengan anggaran masing-masing Rp2 miliar dan Rp600 juta. "Ini dilakukan Balai Besar Laboratorium Surabaya dengan ada dua kali pengadaan," ujarnya.

Tak hanya dalam perencanaan, dalam hal realisasi pengadaan barang dan jasa di Kemenkes juga diduga bermasalah. Banyak perusahaan yang terpilih secara langsung tak memiliki rekam jejak dalam hal pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan.

Misalnya pengadaan alat pelindung diri (APD) dan hand sanitizer oleh Satuan Kerja (Satker) Politeknik Kesehatan Kupang oleh CV Johan Agung, yang tidak berpengalaman mengikuti tender pengadaan alat kesehatan.

Kemudian, berdasarkan penelusuran ICW, perusahaan itu justru pernah mengikuti pengadaan perlengkapan gedung kantor dan buku koleksi perpustakaan SMP swasta pada 2019. "Harusnya mereka punya track record pengadaan sejenis kalau ingin pengadaan langsung," ujar Dewi seperti dikutip cnnindonesia.com.

Dia melanjutkan ada pula perusahaan yang lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor, yakni PT Ziya Sunanda Indonesia. Tapi perusahaan ini justru memenangkan tender pengadaan bahan reagen covid-19.

"Jika benar perusahaan ini pemenangnya dari hasil penelusuran, perusahaan ini lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor, tidak ada pengalaman pengadaan alat material kesehatan (almatkes)," tegas Dewi.

Selain itu, Dewi juga menyoroti pengadaan bansos covid-19 di Kementerian Sosial yang tak transparan sangat rawan diselewengkan. Itu terbukti dari kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dan beberapa jajarannya beberapa waktu lalu. "Terkait Bansos ini tidak ada infonya sama sekali yang bisa dan mudah diakses oleh publik, nama perusahaan pun tidak ada" ujarnya.

Menurut Dewi, publik sama sekali tak bisa mengakses bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian tersebut lantaran tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Di sisi lain pengadaan barang berupa sembako untuk bansos dilakukan lewat penunjukan langsung dan tak diunggah ke sistem LPSE Kementerian Keuangan.

Menurut dia, nama perusahaan baru terungkap setelah KPK melakukan konferensi pers dan menahan para tersangka korupsi bansos tersebut. Salah satunya PT Rajawali Parama Indonesia (PT RPI) yang diduga milik tersangka pemberi suap Matheus Joko Santoso.

Tidak hanya itu. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan masih banyak kementerian dan lembaga (K/L) yang belum menjalankan ketentuan pengadaan di masa darurat kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. mohar