NERACA

Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar secara virtual pada tanggal 21-22 November 2020 mengesahkan Deklarasi Pemimpin G20 yang fokus pada kesepakatan untuk menangani krisis pandemi.

Presiden RI Joko Widodo hadir memimpin Delegasi RI dan didampingi oleh Sekretaris Kabinet, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sherpa G20 Indonesia.

Dalam forum yang dipimpin oleh Raja Arab Saudi ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa G20 harus menjadi penggerak utama keluarnya dunia dari krisis pandemi dan keterpurukan ekonomi.

Ketersediaan dan aksesibilitas vaksin bagi semua negara merupakan hal penting karena vaksin yang tidak merata akan menggerus sekitar 1,2 triliun USD per tahun.

Presiden mendorong G20 untuk berkontribusi terhadap pemulihan kesehatan melalui investasi, pembiayaan, dan mobilisasi pendanaan global.

Langkah yang bisa dilakukan antara lain: (i) COVAX Advance Market Commitment (AMC) sebesar 5 miliar USD pada 2021; (ii) Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) sebesar 35 miliar USD; (iii) Investasi pembangunan ketahanan kesehatan untuk mencegah pandemi berikutnya sebesar 39 miliar USD.

Lalu untuk mendukung pemulihan ekonomi, G20 harus hadir membantu negara berpendapatan rendah melakukan restrukturisasi utang dan manajemen utang.

Pimpinan Delegasi RI ini juga menyampaikan agar negara-negara G20 terus melakukan upaya luar biasa untuk kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dengan kehati-hatian, serta tidak terburu-buru mengurangi dukungan ini.

Menurut Presiden RI, krisis pandemi Covid-19 memberikan momentum untuk melakukan lompatan ke depan dengan big vision, big action, dan big transformation.

Selain itu, Ia menyampaikan aspirasi Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan pascapandemi Covid-19.

Presiden Jokowi pun menyampaikan tentang pembenahan fundamental yang tengah dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Mulai dari pengesahan UU Cipta Kerja hingga membuat program pembangunan ekonomi hijau, seperti B-30, uji coba green diesel D100, dan mengolah biji nikel menjadi baterai lithium.

Tak lupa, Presiden RI menegaskan agar G20 secara kolektif bekerja sama untuk memastikan dunia dapat segera pulih pascapandemi Covid-19.

Pertemuan ini juga fokus pada beberapa hal. G20 sepakat untuk memobilisasi sumber daya untuk menangani kebutuhan pembiayaan secara segera dalam penanganan kesehatan global.

Selain itu, G20 mendukung Research and Development (R&D), pembuatan, serta distribusi alat diagnosis, terapi, dan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif.

G20 juga mendukung upaya kolaboratif, terutama inisiatif ACT-A dan fasilitas COVAX, serta pemberian lisensi sukarela atas kekayaan intelektual. Kemudian mengakui extensive immunization sebagai global public goods.

Negara-negara anggota G20 bersama lembaga internasional akan melanjutkan kerja sama global dalam penanganan dampak Covid-19, termasuk melalui pelaksanaan G20 Action Plan.

Dukungan fiskal secara keseluruhan negara G20 difokuskan pada peningkatan sistem kesehatan, perlindungan sosial, peningkatan lapangan kerja, serta dukungan bagi dunia usaha.

Pertemuan ini juga membahas bahwa The G20 Debt Service Suspension Initiative (DSSI) memberikan penundaan pembayaran sementara untuk kreditur bilateral official untuk negara negara termiskin sampai dengan Juni 2021.

Per 13 November 2020, 46 negara telah mengajukan permohonan untuk memanfaatkan DSSI dengan nilai yang diestimasikan sebesar 5,7 miliar USD dari tagihan 2020. DSSI juga didukung oleh Multilateral Development Banks (MDBs) untuk meningkatkan penyaluran pinjaman melalui skema pencairan cepat

Lebih lanjut, sebelumnya Indonesia bersama dengan anggota G20 konsisten mendorong pemulihan ekonomi pascakrisis multidimensional yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Transformasi ekonomi dan pembangunan yang inklusif pun menjadi variabel penting bagi seluruh anggota G20 pascakrisis Covid-19.

“Secara spesifik, peranan anggota G20 untuk melakukan transformasi ekonomi yang ditandai dengan digitalisasi berbagai sektor perekonomian, reformasi struktural, serta upaya mempercepat pembangunan yang inklusif menjadi kunci untuk keluar dari krisis ini,” tutur Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Rizal Affandi Lukman selaku Sherpa G20 (Utusan) Indonesia.