Jakarta, PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I merevisi rencana investasi Tahun 2020. Revisi dilakukan guna menjaga likuiditas perusahaan di masa pandemi Covid-19.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan, sebelum pandemi Covid-19, perusahaan menargetkan peningkatan kapasitas 10 bandara pada tahun 2020. Dari sepuluh bandara tersebut hingga akhir 2019, sebanyak tiga bandara telah rampung.

Ia menjelaskan, untuk tahun ini perusahaan akan memprioritaskan peningkatan kapasitas Bandara Internasional Lombok dari 2,5 juta penumpang ke 4 juta penumpang dan Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara akan ditingkatkan kapasitasnya dari 2,6 juta ke 5,7 dan ditargetkan selesai Desember 2020.

“Dari tujuh bandara yang prioritas untuk tahun ini adalah Lombok dan Manado. Sementara proyek lainnya rescheduling yang harus selesai 2020 harus 2021, tetapi pelayanan public safety kami utamakan,” kata Faik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Sementara itu, Direktur Keuangan AP I Andi S. Bratamihardja menjelaskan telah memangkas belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini menjadi Rp6 triliun dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pada awal 2020 senilai Rp10 triliun guna menjaga likuiditas perseroan.

Dia membenarkan dampak pandemi ini membuat perseroan menjadwal ulang sejumlah investasi dengan kategori yang wajib diselesaikan dan yang dapat ditunda. Besaran nilai capex senilai Rp4 triliun akan dialihkan pada tahun depan.

“Yang kami lakukan pengembangan kapasitas yang sudah lama dicanangkan oleh pemerintah dan harus dilakukan API. Namun demikian akan hati-hati untuk spending investasi,"jelasnya.

Andi menuturkan selama ini perseroan sangat jarang mengambil kredit modal kerja karena pendapatan operasi selalu menutup kebutuhan operasional dan investasi. Namun karena permintaan penting untuk meningkatkan kapasitas bandara maka selama tiga tahun penambahan utang investasi meningkat.

Terkait hal ini perseroan telah berbicara dengan debitur untuk bisa menyediakan fasilitas pinjaman dalam rangka menjaga modal kerja lainnya. Kendati demikian perseroan hanya akan menarik fasilitas pinjaman jika memang terdapat kepentingan mendesak dan belum berniat mencairkannya dalam waktu dekat guna mengoptimalkan beban kerja. (*)