Peran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan seluruh perpustakaan di daerah menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicanangkan pemerintah. Pasalnya, peningkatan literasi masyarakat mutlak memerlukan pembudayaan kegemaran membaca. Maka agar aktivitas membaca dan perpustakaan menjadi budaya sehari-hari, diperlukan peningkatan kualitas fasilitas layanan perpustakaan. Perpusnas memang sudah memodernisasi fasilitas layanan perpustakaan, namun bagi sebagian besar perpustakaan daerah hal itu belum nampak.

Adanya modernisasi layanan perpustakaan memudahkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal itupun mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI yang menjadi mitra kerja Perpustakaan Nasional,”Perpustakaan di daerah harus dibangun modern dengan desain menarik. Fasilitas TIK juga harus menunjang, termasuk koleksi buku-bukunya.  Sehingga masyarakat, terutama para milenial betah berada di perpustakaan,” ucap salah seorang anggota Komisi X, Hetifah Sjaifudin di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, pengembangan perpustakaan di daerah harus betul-betul memperhatikan berbagai aspek, salah satunya mengusung konsep modern yang dapat menarik antusiasme pengunjung dan masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan. Hal yang tidak kalah penting bahwa penentuan lokasi perpustakaan sangat penting. Bahkan, kalau perlu adakan perpustakaan di pusat keramaian. Komisi X juga menyarankan Perpusnas memprioritaskan pembangunan perpustakaan di daerah 3T dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga akses dan kebutuhan informasi bisa tertangani.

Di tambahkan anggota Komisi X lainnya, Putra Nababan yang berharap pengembangan perpustakaan daerah tidak sebatas pada bangunan fisik (gedung), melainkan juga aspek sumber daya manusia pengelola perpustakaan. Putra beranggapan SDM pengelola perpustakaan di kota-kota besar jauh lebih siap dibandingkan dengan yang di daerah."Jadi, tidak ada salahnya Perpusnas menggandeng pihak lain yang secara kualitas SDM-nya lebih baik,” saran Putra.

Sementara Kepala Perpusna, Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa blue print  pembangunan perpustakaan modern telah disiapkan oleh Perpusnas, termasuk penguatan SDM pengelola perpustakaan. Bahkan, di hadapan Komisi X DPR periode 2014-2019, Perpusnas secara resmi pernah menyampaikan untuk membangun semua jenis perpustakaan sesuai dengan standar membutuhkan dana tidak kurang Rp116 triliun. Namun, belum direspon hingga saat ini.

Selain dukungan DAK fisik perpustakaan, adaptasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga mendapatkan pujian dari DPR. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan sekumpulan aktivitas yang memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui kemampuan literasi, inovasi maupun kreativitasnya. Transformasi perpustakaan telah berhasil mengubah wajah perpustakaan.

Hingga 2019, sedikitnya 334 perpustakaan desa dan kelurahan merasakan dampak positif akibat perubahan paradigma baru perpustakaan. Bahkan, di banyak daerah perpustakaan telah menjadi motor penggerak ragam aktivitas masyarakat. Tranformasi perpustakaan dapat terwujud karena komitmen, sinergitas, dan kolaborasi banyak pihak.

Tranformasi perpustakaan berguna dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang mengedepankan aspek teknologi. Era revolusi industri 4.0 amat memerlukan penguasaan literasi yang tinggi. Literasi, dalam berbagai kesempatan Kepala Perpusnas sering menyampaikan mempunyai empat tahapan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memaknai yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide, gagasan, dan kreativitas baru. Dan keempat, kemampuan menciptakan barang/jasa yang berguna bagi khalayak. 

Penetrasi literasi saat ini masih rendah. Banyak masyarakat bisa membaca tetapi tidak mengerti apa yang dibaca. “Di masa pandemi yang belum ketahuan akhirnya, Perpusnas dan perpustakaan daerah dapat menjadi katalisator membangun budaya membaca dan literasi sebagai gaya hidup di era tatanan baru. Komitmen daerah perlu didorong,” ujar Illiza Sa’aduddin Djamal pada kesempatan RDP medio April lalu.