DALAM MENJALANKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN - Presiden Minta K/L Bekerja Solid dan Terintegrasi

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga (K/L) tidak menjalankan program sektoral yang terkesan jalan sendiri dan melengkapi satu sama lain. "Kalau tidak terintegrasi, lepas-lepas seperti ini, apa hasilnya, akan tidak kelihatan. Oleh sebab itu semuanya dijalankan dalam strategi besar yang solid dan terintegrasi," ujarnya dalam rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).

NERACA

Menurut Presiden, pengembangan ekonomi desa juga harus berbarengan dengan program pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi desa harus menjadi perhatian karena pedesaan kini menjadi penyangga ekonomi dari kota besar setelah terjadinya arus balik perpindahan penduduk dari kota ke desa akibat pandemi Covid-19. "Ini jadi sebuah momentum untuk meng-install ulang, memperbaiki lagi, dan juga melakukan reformasi mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa," ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan kementerian dan lembaga untuk menerapkan strategi yang terintegrasi dan solid dalam menumbuhkan ekonomi desa dan memitigasi dampak negatif ke pedesaan dari pandemi Covid-19.

Dalam strategi antara kementerian, Jokowi mencontohkan Kementerian Desa harus memastikan anggaran Dana Desa digunakan untuk alokasi belanja yang produktif. Kemudian strategi itu dilengkapi dengan program pembangunan infrastruktur dasar pedesaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan dapat merencanakan dan membangun konektivitas pedesaan. Kementerian Sosial juga dapat memfokuskan untuk penanganan kepada warga yang kurang mampu. Begitu pun dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dapat fokus pada pemberdayaan pelaku usaha kecil dan mikro.

Selain itu, Jokowi meminta agar daya ungkit ekonomi desa diperkuat dengan mengembangkan potensi lokal yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. "Memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Setiap desa perlu kembangkan potensi desa, potensi lokal, baik yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, industri yang ada di desa," ujarnya.  

Dia menegaskan agar kebijakan pengembangan tersebut dilakukan bukan dari atas ke bawah atau top down. Melainkan sebaliknya dengan memberikan ruang partisipasi, ruang kreasi warga desa untuk mengembangkan potensi lokalnya. "Jangan semuanya dilakukan 'top down' dari atas tapi beri ruang partisipasi, ruang kreasi warga desa untuk kembangkan potensi lokalnya," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Kepala Negara minta agar masyarakat desa kemudian diberikan dukungan berbagai fasilitas yang diperlukan. Selain itu, Presiden mendorong penguatan kerja sama antar-desa sehingga terbentuk jejaring desa yang lebih luas sehingga masyarakat atau UMKM di dalamnya bisa meningkatkan skala usahanya.

"Saya kira kalau perkembangannya kelihatan ini yang harus difasilitasi akses permodalan, teknologi, maupun di sisi skill, keterampilan, dan juga didorong kerja sama antar desa agar bisa masuk ke 'supply chain' yang lebih luas, sehingga pelaku usaha desa bisa upscalling dan bisa naik kelas," jujarnya.

Tekan Biaya Logistik

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kondisi sistem logistik nasional saat ini seperti benang ruwet. Imbasnya, biaya logistik di Indonesia menjadi tidak kompetitif. Bahkan menjadi yang tertinggi di ASEAN mencapai 23,5% terhadap PDB.

"Sistem logistik kita seperti benang ruwet. Link-nya dengan para pelaku usaha itu belum terkoneksi secara baik. Sehingga ini menyebabkan perekonomian Indonesia masih perlu terus memperbaiki kompetisinya melalui NLE (National Logistic Ecosystem)," ujar Sri Mulyani dalam webinar Nasional Ekosistem Logistik, kemarin.

Nantinya NLE akan menghubungkan kementerian terkait, pelaku usaha hingga perbankan untuk meningkatkan efisiensi. Alhasil akan memberi kemudahan bagi para importir dan eksportir serta pelaku logistik dalam mengurus perizinan atau dokumen yang diperlukan.

"Sehingga tidak harus berkali-kali para importir dan eksportir melakukan penyerahan dokumen atau perizinan untuk berhubungan dengan K/L terkait. Ini akan lebih efisien dan menghemat waktu dari 3 hari bisa 1 hari," ujarnya.

Selain itu, NLE juga diyakini membuat proses pengurusan dokumen bagi para importir dan eksportir menjadi lebih transparan. Serta diklaim memudahkan kementerian/lembaga terkait dalam menerbitkan perizinan yang diperlukan.

"NLE diharapkan ada kemudahan dan clarity atau kejelasan dalam seluruh proses, di mana dokumen itu bisa di-share meski bukan integrasi. Tetapi kolaborasi yang akan sangat mudah dan menyederhanakan bagi pemangku terkait," tutur dia seperti dikutip merdeka.com.

Menurut Menkeu, gagasan hadirnya ekosistem logistik nasional (NLE) diharapkan bisa menurunkan biaya logistik Indonesia. Dia menargetkan penurunan biaya logistik Indonesia dari 23,5% menjadi 17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia mengakui, biaya logistik Indonesia masih lebih tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya, misalnya dengan Malaysia yang biaya logistiknya hanya 13%. "Biaya logistik kita dibanding negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, ini dianggap lebih tinggi sehingga menyebabkan ekonomi Indonesia perlu terus diperbaiki kompetisinya," ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, sistem logistik Indonesia masih kompleks dan rumit. Kendati National Single Window (NSW) yang menghubungkan 16 Kementerian/Lembaga sudah pernah dirintis, namun hal itu belum cukup membuat ekosistem untuk mempermudah sistem yang rumit ini.

NSW lebih fokus pada koordinasi antara Kementerian/Lembaga atau antara pemerintah, namun hubungannya dengan para pelaku usaha seperti importir, eksportir dan pelaku logistik lain belum terjadi dengan baik. “Sehingga importir dan eksportir ini mereka harus melakukan beberapa submission, antara Kementerian/Lembaga dan banyak sekali proses ruwet itu," ujarnya.

Oleh karenanya, NLE diharapkan akan membuat kinerja logistik lebih efisien dan berkontribusi dalam meningkatkan daya kompetisi ekonomi nasional serta meningkatkan transparansi untuk menjadikan daya saing Indonesia menjadi lebih sehat.

Maka dari itu, pemerintah menilai perlu mempercepat implementasi dari Ekosistem Logistik Nasional (NLE) demi meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi hingga mendongkrak daya saing perekonomian nasional.

Untuk itu, Menkeu sendiri menargetkan penurunan biaya logistik dari 23,5% menjadi 17% terhadap PDB. "Penurunan 5% sampai 6% yang dikontribusikan dari hulu ke hilir, terutama dari transportasi dan simplifikasi proses," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

HASIL SURVEI MARKPLUS - Sekitar 99% Publik Setuju Bangun Infrastruktur Perhubungan

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan infrastruktur yang terus digenjot oleh pemerintah, mulai dirasakan dampaknya bagi perekonomian masyarakat, khususnya pembangunan yang…

PEMERINTAH FOKUS LAPANGAN KERJA DAMPAK COVID-19 - Presiden: UU Ciptaker Permudah Milenial Buat Usaha

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, UU Cipta Kerja akan mempermudah generasi milenial dan UMKM untuk membuat dan mengembangkan bisnis. UU akan menghilangkan…

UU OMNIBUS LAW MAMPU CIPTAKAN 3 JUTA LAPANGAN KERJA BARU - Presiden Optimistis Ekonomi RI Segera Pulih

Jakarta-Presiden Jokowi optimistis perekonomian Indonesia segera pulih setelah terdampak krisis akibat pandemi virus Covid-19. Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

HASIL SURVEI MARKPLUS - Sekitar 99% Publik Setuju Bangun Infrastruktur Perhubungan

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan infrastruktur yang terus digenjot oleh pemerintah, mulai dirasakan dampaknya bagi perekonomian masyarakat, khususnya pembangunan yang…

PEMERINTAH FOKUS LAPANGAN KERJA DAMPAK COVID-19 - Presiden: UU Ciptaker Permudah Milenial Buat Usaha

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, UU Cipta Kerja akan mempermudah generasi milenial dan UMKM untuk membuat dan mengembangkan bisnis. UU akan menghilangkan…

UU OMNIBUS LAW MAMPU CIPTAKAN 3 JUTA LAPANGAN KERJA BARU - Presiden Optimistis Ekonomi RI Segera Pulih

Jakarta-Presiden Jokowi optimistis perekonomian Indonesia segera pulih setelah terdampak krisis akibat pandemi virus Covid-19. Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia…