Pengamat : Kritik Ahok Bertujuan Agar Pertamina Lebih Transparan

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertujuan agar perusahaan migas negara tersebut lebih transparan.

“Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik,” kata Fahmy di Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin (17/9).

Menurut dia, Ahok menyadari bahwa salah satu tugas sebagai Komut adalah membasmi mafia migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di Pertamina.

Terkait kritikan Kementerian BUMN, Fahmy menilai selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan Komisaris dan Direksi BUMN.

“Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN. Sebagai ganti Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk Super Holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan lain, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa kritikan atau sentilan dari Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap internal korporasi bisa jadi merupakan sinyal perombakan direksi. “Kalau menurut saya ada dua hal kemungkinan maksud bicara Ahok, pertama adalah sinyal akan ada perombakan direksi, kedua ya Ahok sedang mencari panggung,” kata Hendri. 

Dia menjelaskan bahwa sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok memiliki wewenang untuk membenahi korporasi sehingga bisa disinyalir ada yang tidak tepat. “Ya diberesin saja, saya rasa dia punya wewenang untuk itu, tidak perlu berbicara kritik melalui media seosial, kasihan saja sama pekerja Pertamina yang sudah bekerja dengan baik dan benar terkena imbasnya,” katanya.

Sementara, PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menindaklanjuti kritikan internal dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai perbaikan manajemen.

“Sebagai Komisaris Utama masukan yang telah disampaikan beliau (Ahok) baik melalui rapat rutin setiap minggunya maupun channel komunikasi lainnya telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindaklanjuti,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman di Jakarta, Kamis (17/9).

Fajriyah juga menjelaskan bahwa Pertamina menghargai pernyataan Ahok sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan.

Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi dan pembenahan yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif, kompetitif. Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon kritikan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gaji hingga bisnis perseroan. "Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu urusan internalnya Pertamina," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Rabu (16/9).

Ahok mengunggah di media sosial mengenai opininya terhadap internal Pertamina. Dia menilai banyak hal yang berjalan tidak semestinya terkait bisnis dan keuangan Pertamina. Misalnya, terkait gaji direksi yang dinilainya terlalu tinggi dan tidak sesuai. Ia mengatakan sebaiknya gaji sesuai pangkat dan kinerja. Selain itu, ia turut mengkritik kinerja dari Kementerian BUMN yang menurutnya terlalu banyak permasalahan subyektif atau konflik kepentingan. mohar

 

 

BERITA TERKAIT

TKA TIDAK BEBAS PAJAK - Apindo: UMK Tak Mungkin Turun Setelah UU Ciptaker Berlaku

Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani memastikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang sudah tinggi, tidak mungkin turun…

Ketersediaan Vaksin Covid-19 Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta-Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menyebutkan ketersediaan vaksin menjadi salah satu kunci dalam penanganan pandemi covid-19. Termasuk…

BPS CATAT NPI SURPLUS DALAM 5 BULAN TERAKHIR - CORE: Rasio Utang Pemerintah Masih Rendah

Jakarta-Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Pieter Abdullah, meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam merespon data Bank Dunia yang menempatkan…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

TKA TIDAK BEBAS PAJAK - Apindo: UMK Tak Mungkin Turun Setelah UU Ciptaker Berlaku

Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani memastikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang sudah tinggi, tidak mungkin turun…

Ketersediaan Vaksin Covid-19 Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta-Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menyebutkan ketersediaan vaksin menjadi salah satu kunci dalam penanganan pandemi covid-19. Termasuk…

BPS CATAT NPI SURPLUS DALAM 5 BULAN TERAKHIR - CORE: Rasio Utang Pemerintah Masih Rendah

Jakarta-Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Pieter Abdullah, meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam merespon data Bank Dunia yang menempatkan…