RUU PPRT Upaya Negara Lindungi Pekerja Rumah Tangga

NERACA

Jakarta - Ketua Panitia Kerja RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, mengatakan kehadiran RUU PPRT yang akan disahkan menjadi UU, merupakan upaya negara dalam melindungi para pekerja rumah tangga.

 

"Ini menjadi salah satu manifestasi bagaimana negara hadir bagi entitas yang selama ini tidak mendapatkanya padahal dinamika kehidupan PRT cukup kompleks," kata dia, di Jakarta, Rabu (1/7).


Ia menjelaskan, persoalan PRT dengan segala dinamikanya bukan sekadar relasi antara pekerja dan pemberi kerja saja. Menurut dia, perikehidupan terkait PRT juga sering ditemui seperti penipuan, eksploitasi, bahkan hingga ke level perdagangan orang.

 

"Jadi RUU ini bukan hanya bicara soal upah atau hak PRT dan kewajibannya saja. RUU ini juga bicara soal pencegahan atas potensi-potensi penindasan atas diri seorang manusia," ujarnya.

 

Wakil ketua Fraksi Partai NasDem DPR itu mengatakan, selama pembahasan RUU PPRT, Panja telah mengundang narasumber dari berbagai pemangku kepentingan antara lain para pakar, aktifis buruh, kalangan LSM, sosiolog, akademisi, hingga komisioner Komnas HAM.

 

Selain itu menurut dia, RUU PPRT tidak lama lagi akan disahkan menjadi UU, kepastian itu setelah seluruh fraksi di Badan Legislasi DPR RI menyepakati rumusan yang telah dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT dalam pleno yang berlangsung pada Rabu (1/7).

 

Ia menjelaskan, setelah RUU tersebut disahkan menjadi UU, itu artinya untuk pertama kalinya kehidupan profesional PRT akan dilindungi oleh UU.

 

"Berdasarkan aspek teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR," katanya.

 

Namun menurut dia, Panja RUU PPRT menyerahkan keputusan kepada Pleno, apakah rumusan RUU hasil penyusunan yang telah dihasilkan Panja dapat diterima para anggota Baleg.

 

Menurut dia, setelah disepakati pleno Baleg, RUU tersebut akan dibahas di tingkat paripurna untuk kemudian diserahkan drafnya pada pihak pemerintah, jika disepakati.

 

"Selanjutnya, pemerintah akan mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan surat presiden (surpres) untuk kepada DPR untuk memulai pembahasan. Setelah surpres turun, akan dirapatkan di Badan Musyawarah dibahas di AKD mana," ujarnya.

 

Ia berharap RUU tersebut akan segera disahkan dan tidak menemui aral melintang karena RUU tersebut akan menjadi sejarah bagi bangsa dan negara ini dalam upaya menjalankan amanat konstitusi. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Tangani Hukum Perdata dan TUN, PNM Teken Kesepakatan dengan Jamdatun

NERACA Jakarta - Bertepatan dengan Hari Nasional UMKM tahun 2020, untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pemberdayaan…

Kreditur Desak PT SKI Perbaiki Proposal Perdamaian yang Telah Diajukan

NERACA Jakarta - Pengadilan Niaga memutuskan PT Starindo Kapital Indonesia (PT SKI) telah dinyatakan penundaan kewajiban pembayaraan utang (PKPU) sementara.…

ICW: Alih Tugas Pegawai KPK Jadi ASN Rusak Independensi Lembaga

NERACA Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2020 tentang pengalihan pegawai…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Tangani Hukum Perdata dan TUN, PNM Teken Kesepakatan dengan Jamdatun

NERACA Jakarta - Bertepatan dengan Hari Nasional UMKM tahun 2020, untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pemberdayaan…

Kreditur Desak PT SKI Perbaiki Proposal Perdamaian yang Telah Diajukan

NERACA Jakarta - Pengadilan Niaga memutuskan PT Starindo Kapital Indonesia (PT SKI) telah dinyatakan penundaan kewajiban pembayaraan utang (PKPU) sementara.…

ICW: Alih Tugas Pegawai KPK Jadi ASN Rusak Independensi Lembaga

NERACA Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2020 tentang pengalihan pegawai…