Penyesuaian Tarif BPJS Adalah Sebuah Keniscayaan

 

Oleh : Deka Prawira, Pengamat Sosial Ekonomi

Tarif BPJS akan dinaikkan sejak 1 juli 2020. Sudah ada Perpres yang mengaturnya, yakni Perpres nomor 64 tahun 2020. Masyarakat diharap tidak kaget, karena penyesuaian tarif ini untuk mengurangi defisit yang makin menggunung, sehingga BPJS bisa tetap survive dan melayani seluruh pesertanya.

Masyarakat dikagetkan dengan berita tentang kenaikan tarif BPJS per 1 juli 2020. Tarif BPJS dinaikkan, padahal kita masih berada dalam pandemi corona. Sebagai informasi, kenaikan tarifnya adalah seperti ini: untuk pemegang kartu BPJS kelas 1 tarifnya naik dari Rp80.000 ke Rp150.000. Sedangkan untuk pemegang kartu kelas 2, tarifnya naik dari Rp51.000 ke Rp100.000. Bagi pemegang kartu BPJS kelas 3, sebenarnya tarif naik dari Rp25.500 ke Rp42.000, tapi karena ada subsidi jadi tetap dibayar Rp25.500.

Kenaikan tarif BPJS ini sudah sah karena punya dasar hukum berupa Perpres nomor 64 tahun 2020. Iene Muliati, anggota dewan Jaminan Sosial Nasional, mengatakan bahwa perpres ini adalah pelaksanaan dari rekomendasi MA. Jadi kenaikan tarif ini sudah sah dan bukan lagi sebuah desas-desus.

Sebaiknya kita tidak usah bingung, karena sebenarnya penyesuaian tarif ini demi kebaikan kita sendiri. Jika tarifnya tidak dinaikkan, maka bisa-bisa BUMN ini dinyatakan pailit, karena total hutangnya saja sebanyak Rp14 trilyun. Mengapa bisa ada defisit sebesar itu? Penyebabnya karena banyak peserta BPJS yang tidak tertib. Mereka semangat mendaftar dan mendapatkan layanan dan fasilitasnya, tapi ketika sudah sembuh tidak mau lagi membayar iuran.

Sudah terlalu banyak orang yang tidak bertanggungjawab dan tak mau meneruskan iuran. BPJS juga tidak mungkin menagih mereka satu-per satu, apalagi menurunkan tim debt collector. Jadi satu-satunya cara untuk menghapus defisit adalah dengan menaikkan tarifnya.  

Jika dipikir-pikir, maka tarif BPJS yang naik hampir 100 persen ini masih sangat murah. Bandingkan dengan premi asuransi swasta, yang mengharuskan pesertanya membayar setidaknya Rp600.000 per bulan. Jika memang Anda tidak mampu untuk membayar kenaikan tarifnya, maka tinggal mengajukan penurunan kelas BPJS.

Kenaikan tarif BPJS ini demi keselamatan dan kesehatan semua pesertanya. Karena sudah bukan rahasia umum lagi jika Rumah Sakit banyak yang akhirnya menolak pasien BPJS, walaupun keadaannya sudah sakit parah. Penyebabnya adalah karena BPJS belum membayar hutang pada mereka, dan di satu RS saja hutangnya bisa ratusan juta. Padahal uang itu sedianya digunakan untuk operasional dan gaji karyawan.

Jika tarif BPJS dinaikkan, maka uangnya bisa untuk membayar hutang dan defisit selama ini. BPJS bisa melayani masyarakat lagi dan pihak Rumah Sakit tidak akan menolak pasien. Anda akan bisa menikmati layanan kesehatan dengan dana minim, dan tidak usah bingung karena harus membayar biaya rawat inap dan obat-obatan yang sangat mahal. Jadi hendaknya kita menghadapi kenaikan tarif BPJS dengan bijak dan tidak usah memaki-makinya lagi/

Bayangkan jika tidak ada kenaikan tarif, maka defisit akan menggunung dan bisa-bisa semua rumah sakit menolak pasien BPJS. Padahal Anda sudah membayar iuran tiap bulan, tapi tidak bisa memanfatkan layanannya dan juga mendapatkan obat seperti biasanya. Jika Anda punya penyakit yang parah dan butuh pengobatan khusus seperti kemoterapi, juga akan kesulitan ketika tidak bisa menggunakan layanan BPJS, karena biayanya akan jadi sangat mahal.

Kenaikan tarif BPJS hendaknya diterim dengan hati terbuka. BPJS adalah layanan yang terbentuk dari gotong-royong semua anggotanya, jadi ketika ada defisit, maka kekurangannya juga wajib ditambal bersama-sama. Lagipula masih ada subsidi bagi pemegang kartu BPJS kelas 3, jadi Anda tidak usah panik. Jika masih keberatan dengan kenaikan tarifnya, maka ajukan saja penurunan kelas BPJS.

BERITA TERKAIT

Tidak Ada Pihak yang Menolak Hasil Putusan Sidang MK

  Oleh : Dhita Karuniawati, Penelitti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia   Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil sidang putusan…

Investor Dukung Putusan MK dan Penetapan Hasil Pemilu 2024

  Oleh: Nial Fitriani, Analis Ekonomi Politik   Investor atau penanam modal mendukung penuh bagaimana penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu)…

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Tetap Tinggi di 2024

  Oleh : Attar Yafiq, Pemerhati Ekonomi   Saat ini perekonomian global tengah diguncang oleh berbagai sektor seperti cuaca ekstrim,…

BERITA LAINNYA DI Opini

Tidak Ada Pihak yang Menolak Hasil Putusan Sidang MK

  Oleh : Dhita Karuniawati, Penelitti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia   Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil sidang putusan…

Investor Dukung Putusan MK dan Penetapan Hasil Pemilu 2024

  Oleh: Nial Fitriani, Analis Ekonomi Politik   Investor atau penanam modal mendukung penuh bagaimana penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu)…

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Tetap Tinggi di 2024

  Oleh : Attar Yafiq, Pemerhati Ekonomi   Saat ini perekonomian global tengah diguncang oleh berbagai sektor seperti cuaca ekstrim,…