Dampak negatif Covid-19 sepertinya masih akan panjang dan lama. Karena itu, ekonomi dunia di berbagai negara satu persatu mulai berguguran, meski sejujurnya mulai menanjak pasca perang dagang. Beberapa lembaga internasional pun kemudian merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi masing-masing. International Monetery Fund (IMF) misalnya, secara resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 0,1 poin akibat ketidakpastian yang masih menyeruak. Terbaru, lembaga pemeringkat Moody’s pun menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dari 4,9% menjadi 4,8%. Untuk beberapa negara anggota G-20 bahkan diprediksi pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 2,1% turun 0,3% dari perkiraan awal. Pelemahan ekonomi bahkan diperkirakan akan semakin menghebat di negara-negara yang menjadi pusat penyebaran Covid-19.

Kita lihat Tiongkok yang biasanya mencetak pertumbuhan ekonomi double digit, turun drastis menjadi 4,8%, disusul Korea Selatan yang hanya tumbuh 1,4% sementara Jepang masih belum menunjukkan harapan positif. Beberapa negara Eropa bahkan mengalami potensi era pertumbuhan negatif khususnya di beberapa negara paling terdampak seperti Italia, pertumbuhan ekonominya menuju minus 0,5%, Jerman hanya tumbuh 0,3% dan Amerika Serikat tumbuh 1,5% dari perkiraan awal mencapai 1,7%. Meski demikian, beberapa negara masih diyakini mampu mempercepat recovery ekonominya dengan syarat arah stimulus kebijakan fiskal dan moneternya relatif tepat. Tak heran jika pelonggaran suku bunga dan mitigasi volatisiltas pasar keuangan menjadi senjata ampuh yang wajib ditempuh masing-masing negara dari pengelolaan aspek moneter.

Yang perlu dicermati saat ini justru dampak ekonomi lanjutan dari wabah Covid-19 itu sendiri yang sejak awal sudah diingatkan oleh banyak pihak. Salah satu contoh misalnya ketika beberapa negara-negara anggota aliansi organisasi minyak internasional (OPEC) khususnya Arab Saudi dan Rusia, justru tidak bersepakat bahkan menunjukkan gejala perseteruan. Akibatnya harga minyak internasional pun terjun bebas ke salah satu titik terendah dalam sejarah. Era ekonomi minyak murah pun segera terwujud dan banyak negara mesti merevisi asumsi makro di dalam dokumen perencanaan pembangunannya. Untungnya, APBN sejak 1 Januari 2015 sudah membesakan diri dari beban subsidi BBM sehingga gejolak naik maupun turun tidak akan terlampau signifikan mempengaruhinya.

Dari keseluruhan uraian tersebut, paket stimulus ekonomi dari masing-masing negara memang menjadi obat mujarab yang sangat dinanti oleh seluruh pihak. Ekonomi negara terdampak Covid-19 akan menukik tajam jika dibiarkan berjalan begitu saja. Asian Development Bank (ADB) dalam sebuah laporan resminya baru-baru ini menghitung kerugian ekonomi global akibat virus Covid-19 mencapai hitungan US$347 miliar atau setara Rp4.944 triliun. Angka tersebut relatif fantastis karena jauh melebihi hitungan kerugian dampak virus SARS di tahun 2003 yang mencapai US$40 miliar saja. Untuk Indonesia, sektor pariwisata menjadi yang paling terpukul hingga US$1,3 miliar, disusul perdagangan US$0,7 miliar dan penundaan investasi US$0,4 miliar.

Penurunan sektor yang serupa juga dirasakan oleh Singapura, ketika pariwisata dan perhotelan menjadi yang terperosok. Karenanya negara tersebut kemudian menganggarkan stimulus fiskal SDG 6,4 miliar dengan rincian: paket dukungan dan stabilisasi (SDG 4 miliar) untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja, membantu arus kas perusahaan serta membantu sektor-sektor terpapar paling parah. Paket berikutnya berupa dukungan dan keperdulian (SDG 1,6 miliar) khusus untuk individu yang menderita Covid-19. Terakhir paket dana tambahan (SDG 800 juta) yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan untuk memerangi wabah Covid-19. Singapura juga memastikan bahwa kenaikan Good and Service Tax (GST) dari 7% menjadi 9% akan ditunda hingga waktu yang tepat.

Belajar dari berbagai kebijakan stimulus di negara lain, Indonesia kemudian memberikan paket kebijakan perlindungan daya beli 40% masyarakat berpenghasilan terbawah yang rentan terkena dampak, insentif tiket bagi kunjungan wisatawan domestik di 10 destinasi wisata, implementasi kartu pra kerja serta dukungan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berupa hibah pariwisata dan kompensasi penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah. Pencairan belanja sosial (bansos) dan belanja modal juga akan dipercepat medio awal tahun ini. Semoga.