Menkop dan UKM Siapkan Stimulus UMKM di Tengah Pandemi COVID-19

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM mengajak semua pihak termasuk swasta, BUMN, dan masyarakat untuk membantu UMKM tetap berproduksi sebagai sektor yang menumpu sektor riil level terbawah di Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

NERACA

“Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan "bahwa pelaku UMKM terutama yang sektor mikro ada 64 juta unit usaha, ini bukan persoalan kecil, persoalan besar jadi memang bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi swasta dan masyarakat,” kata Teten  dalam acara Talkshow Selamat Pagi Indonesia, Pukul 10.00 WIB, dengan tema Hadapi Covid-19, UMKM Bangkit! yang disiarkan secara langsung dari Jakarta, Kamis.

Tiga narasumber yang hadir berada di tempatnya masing-masing dan memberikan komentar melalui video conference atau virtual.

Pada kesempatan tersebut, narasumber yang memberikan pandangan adalah CEO Tokopedia William Tanuwijaya dan CEO BenihBaik.com Andy Flores Noya.

Teten mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus khusus untuk menjaga daya beli terhadap produk UMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan dua stimulus khusus sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM di tengah wabah COVID-19.

“Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat COVID-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah, memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun,” kata Teten.

Teten mengharapkan stimulus tersebut mampu mendongkrak penjualan produk-produk UMKM dan dengan anggaran Rp2 triliun dan diskon 25 persen untuk konsumen 2 juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp10 triliun.

Kemudian stimulus yang kedua, kata Teten, dalam bentuk bantuan tunai, untuk sektor mikro.

“Teknisnya ada beberapa model yang sedang kami persiapkan. Kami sedang memberikan stimulus bagi jasa antar termasuk tukang ojek online,” kata Teten.

Untuk itu, Teten menegaskan, pemerintah perlu kerja sama dengan e-commerce. “Untuk mengefektifkan social distancing, harus dicarikan solusinya agar social distancing ini produktif,” katanya.

Stimulus bantuan tunai dicontohkan berupa dana Rp3 juta untuk usaha mikro/ultra mikro yang sudah terdampak COVID-19 dari data yang diusulkan dinas di daerah.

Kemudian juga bantuan sebesar Rp2 juta kepada individu yang memiliki usaha mikro, skema bantuan Rp4 juta bekerja sama dengan BUMN pangan seperti Bulog, serta dalam bentuk subsidi biaya pengantaran usaha mikro yang belum masuk ke platform digital. Koperasi di daerah yang terdampak.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BUMN pangan yang siap menjadi off taker untuk mendistribusikan produk pangan ke warung-warung tradisional,” kataTeten.

CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan Tokopedia akan membantu UMKM untuk memasarkan produknya dengan “fair price” atau dengan harga yang adil.

Sementara CEO BenihBaik.com Andy Flores Noya mengatakan krisis yang saat ini sedang terjadi karena wabah corona berbeda dengan krisis pada 1998.

“Kalau pada 1998 yang terpukul perbankan, saat ini sektor UMKM yang paling rentan, krisis karena wabah yang membuat lumpuh perdagangan di level bawah,” kata Andy.

Pihaknya bersama Tokopedia kemudian sepakat merancang program khusus yang membuka donasi masyarakat untuk para pelaku usaha di sektor mikro.

“Saat ini sudah terkumpul hampir Rp1 miliar, semoga bisa menjadi sumbangsih masyarakat untuk membantu UMKM,” kata Andy.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal pemetaan dan pendataan UMKM yang terdampak COVID-19.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pung mengakui dampak terhadap sektor ekonomi tentu tidak dapat dielakkan lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan terkontraksi semakin dalam. “Untuk itu, Pemerintah memerhatikan isu-isu yang memerlukan kebijakan khusus,” ujar Airlangga.

Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan (1) ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan; (2) pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi; (3) disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok yang mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya; serta 4) kejatuhan harga minyak dunia akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia.

Airlangga menjelaskan, untuk menjaga agar sektor riil tetap bergerak serta menjaga daya beli masyarakat demi mendorong kinerja ekonomi domestik, Pemerintah kembali mengeluarkan stimulus ekonomi baik stimulus fiskal maupun non-fiskal.

Pertama, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Relaksasi diberikan melalui skema PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta pada sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor–Industri Kecil dan Menengah/KITE IKM).

“PPh DTP diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020. Nilai besaran yang ditanggung pemerintah sebesar Rp8,60 triliun. Diharapkan para pekerja di sektor industri pengolahan tersebut mendapatkan tambahan penghasilan untuk mempertahankan daya beli,” jelas Airlangga.

 

 

BERITA TERKAIT

Memasuki Era New Normal, Aktivitas Ekspor Kerapu Tetap Berjalan

NERACA Jakarta - Sebanyak 16,72 ton ikan kerapu hasil budidaya dari Kepulauan Natuna-Provinsi Kepulauan Riau atau setara dengan USD 100.326…

Pemerintah Pacu Investasi Sektor Padat Karya

Jakarta - Pemerintah fokus mendorong realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air, baik itu datangnya dari investor asing maupun…

KKP Segera Bangun Percontohan Tambak Udang Berkelanjutan

NERACA Bandar Lampung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah merancang percontohan kawasan budidaya udang di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan…

BERITA LAINNYA DI Industri

Memasuki Era New Normal, Aktivitas Ekspor Kerapu Tetap Berjalan

NERACA Jakarta - Sebanyak 16,72 ton ikan kerapu hasil budidaya dari Kepulauan Natuna-Provinsi Kepulauan Riau atau setara dengan USD 100.326…

Pemerintah Pacu Investasi Sektor Padat Karya

Jakarta - Pemerintah fokus mendorong realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air, baik itu datangnya dari investor asing maupun…

KKP Segera Bangun Percontohan Tambak Udang Berkelanjutan

NERACA Bandar Lampung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah merancang percontohan kawasan budidaya udang di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan…