NERACA

Makassar – Mau tidak mau pelabuhan, terminal dan bandara atau tempat perdagangan ekspor harus direvitalisasi guna menampung barang-barang yang ingin diperdagangkan, salah satunya Pelabuhan Sorong.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Farid Padang membenarkan bahwa revitaslisasi Pelabuhan Sorong telah selesai. Seperti diketahui revitalisasi Pelabuhan Sorong dimuai dari tahun 2019.

Pelabuhan Sorong dikebut untuk mendorong perdagangan, maka dalam waktu sethun telah rampung direvitalisasi. Alhasil, Pelabuhan Sorong sudah bisa melakukan direct call dan direct export dari pelabuhan yang memiliki terminal penumpang dan petikemas yang menghubungkan perdagangan di wilayah Kepala Burung dengan wilayah lain di Indonesia ini.

“Dengan melayani pelayaran internasional, Pelabuhan Sorong sudah bisa melakukan direct call dan direct export dari pelabuhan yang memiliki terminal penumpang dan petikemas yang menghubungkan perdagangan di wilayah Kepala Burung dengan wilayah lain di Indonesia ini,” papar Farid.

Lebih dari itu, menurut Farid dengan selesainya revitalisasi Pelabuhan Sorong maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Hal ini lantaran Pelabuhan Sorong terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang juga sudah resmi beroperasi sejak Oktober 2019.  “Ini karena jarak antara Pelabuhan Sorong dengan dengan KEK Sorong hanya 32 km,” tukas ucap Farid.

Alhasil, selesainya revitalisasi Pelabuhan Sorong Farid berharap dwelling time di pelabuhan tersebut kini menjadi hanya 3 hari dari sebelumnya 10 hari, dengan dukungan peralatan yang sudah elektronik dan elektrifikasi.

“Saat ini Pelabuhan Sorong juga sudah melayani empat pelayaran domestik dan satu pelayaran internasional. Sebelumnya hanya 3 pelayaran domestik dan belum melayani pelayaran internasional,” kata Farid.

Disisi lain, Farid membenarkan, bahwa revitalisasi Pelabuhan Sorong menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp270 miliar sebenarnya sudah rampung sejak 2018 lalu.

Bahkan pada 2019 Pelindo IV juga menanam modal usaha yang berasal dari kas Perseroan sebesar Rp480 miliar, yang juga digunakan untuk membangun fasilitas pelabuhan dan melakukan pengadaan sejumlah alat di pelabuhan yang merupakan pintu gerbang perdagangan laut di wilayah barat Pulau Papua ini.

Anggaran itu digunakan untuk melakukan reklamasi dan penahan tanah seluas 5 hektare, perkerasan lapangan penumpukan petikemas 5 ha dan pembangunan dermaga 250 x 30 meter persegi dengan kedalaman -16 M LWS. "Dengan pekerjaan tersebut, kapasitas terminal petikemas di Pelabuhan Sorong telah ditingkatkan menjadi 350.000 TEUs dari sebelumnya hanya 50.000 TEUs per tahun," papar Farid,

Tidak hanya itu, Farid membenarkan, untuk tahun 2020 ini ada enam pelabuhan yang akan ditingkatkan statusnya dari hanya pelabuhan penumpang menjadi terminal peti kemas atau pelabuhan multipurpose

Enam pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Sorong yang sudah selesai di revitalisasi, Tarakan, Ternate, Kendari, Manokwari dan Pelabuhan Merauke.

Memang, sebenarnya ada sembilan pelabuhan yang ditingkatkan statusnya dari hanya pelabuhan penumpang menjadi terminal petikemas atau pelabuhan multipurpose. Namun, tiga pelabuhan lainnya sudah selesai, yakni Pelabuhan Ambon, Pantoloan, dan Pelabuhan Jayapura. Tiga pelabuhan ini sudah selesai, tinggal 6 pelabuhan lagi yang ditarget kelar dalam tahun ini.

"Kita berharap dengan investasi yang dilakukan tersebut, tahun ini akan mencapai target peningkatan jumlah aset sekitar 27% atau menjadi Rp14 triliun dari nilai aset yang diperoleh pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp11 triliun," Harap Farid.

Tidak hanya merevitalisasi Pelabuhan Sorong, utnuk mendorong ekonomi di daerah Indonesia bagian timur seperti Irian Jaya, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan akan membangun bandar udara (bandara) di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

Bandara tersebut dibangun untuk membangun simpul jaringan transportasi, pintu gerbang perekonomian, serta penunjang kegiatan ekonomi dan perdagangan di Wilayah Papua Barat. Bandara tersebut dibangun, seluas 700.000 meter persegi .

"Kami sangat mengapresiasi atas partisipasi Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam meningkatkan perkembangan transportasi, khususnya transportasi udara di Wilayah Papua Barat," ucap Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti.