Sebanyak 575 anggota DPR periode 2019-2024 telah diangkat dan mengucapkan sumpah jabatan. Kehadiran legislator baru setidaknya memiliki etos kerja yang mumpuni di samping memiliki kreativitas dalam bekerja memperjuangan nasib rakyat Indonesia. Apalagi kehadiran beberapa legislator milenial dalam gelanggang parlemen tentu menarik untuk diulas lantaran akan memberi warna tersendiri dalam lanskap politik Tanah Air. Karena, salah satu ciri utama generasi milenial adalah kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya teknologi informasi.

Generasi milenial dinilai punya kemampuan mengakses teknologi informasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Media sosial menjadi bagian keseharian mereka, sedangkan internet merupakan sumber informasi. Generasi milenial pun dinilai cepat dalam merespons segala perubahan. Mereka lebih kreatif, terbiasa berpikir out of the box, kiritis, punya energi, dan semangat. Asalkan mereka jangan sampai tertular virus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dari rekan petahana sesame anggota dewan.

Anggota DPR baru paling tidak harus mampu menjawab tantangan pembangunan. Pasalnya, di era revolusi industri 4.0, tantangan kompetisi global bukan lagi negara besar menguasai negara kecil, melainkan negara cepat mengusai negara lambat. Artinya, kehadiran kelompok milenial dinilai dapat membantu pemerintah menghadapi perubahan kompetisi global tersebut.

Kaum milenial dengan segala prestasi dan kemampuan adaptifnya, diyakini bisa menjadi salah satu modal utama untuk percepatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kini sedang jadi prioritas di pemerintahan Jokowi periode kedua. Bagaimanapun, kehadiran mereka (anggota dewan baru) sangat akseleratif dengan pembangunan nasional lantaran sejalan dengan semangat Presiden Jokowi yang hendak mengorbitkan generasi muda masuk jajaran kabinetnya mendatang.

Tidak hanya itu. Legislator milenial diharapkan mampu memahami sekaligus merespon tantangan demografi yang kini sudah di depan mata. Jika selama ini kelompok milenial dipandang sebagai konsumen atau objek semata, saatnya mereka menjadi produsen atau subjek yang mampu menggerakkan roda pembangunan di dalam negeri, terutama untuk menghadapi persaingan di era global saat ini.

Tantangan lainnya, adalah memperbaiki citra buruk DPR yang terus menjadi sorotan publik. Kinerja legislasi buruk tidak hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas. Seperti masalah integritas yang menjadi penyebab rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR. Contoh kasus korupsi yang menjerat anggota DPR maupun soal absennya mayoritas anggota dewan di sidang paripurna hingga ketidakpatuhan dalam melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), menjadi fokus perhatian anggota dewan baru.

Kehadiran legislator milenial setidaknya dapat mengubah wajah buruk DPR selama ini. Melalui kerja berbasis 4.0, mereka memiliki peluang untuk memperbaiki citra buruk DPR. Apalagi ada rencana anggota dewan termuda, Hillary Brigitta Lasut (23 tahun), yang berencana membuat vlog saat absensi, e-budgeting, melakukan live streaming atau membagi tautan video conference sehingga masyarakat tahu perkembangan dan mampu menakar kinerja dari anggota dewan, seyogianya patut diapresiasi.

Jadi, kinerja DPR ke depan berbasis 4.0 sangat diperlukan untuk memperbaiki rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR. Apalagi, selama ini, kerja-kerja DPR, khususnya kerja legislasi, sangat kental dengan aroma dramaturgi seperti sering didengungkan banyak orang, bahwa ada perbedaan mencolok di kalangan politisi Senayan saat berada di atas panggung dan ketika berada di belakang panggung.

Di depan publik, anggota DPR seolah-olah sedang memperjuangkan kepentingan rakyat, sedangkan di belakang publik terkesan sedang melakukan persekongkolan politik. Hal itu jelas menimbulkan kecurigaan publik. Karena itu, Keterbukaan DPR penting untuk memupuk kembali kepercayaan masyarakat. Semoga!