NERACA

Jakarta – PT Pertamina Persero kembali meresmikan tiga Lembaga Penyalur BBM Satu Harga pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di tiga lokasi berbeda yakni di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Kabupaten Asmat, Papua dan Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito dalam keterangan tertulis di Jakarta, akhir pekan kemarin, menyatakan peresmian Lembaga Penyalur BBM Satu Harga merupakan komitmen Pertamina untuk menjalankan tugas dari Pemerintah dalam rangka memberikan keadilan energi bagi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan energi di seluruh pelosok negeri.

"Tahun 2017, Pertamina sudah mengoperasikan 54 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga dan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 67 Lembaga Penyalur. Hingga Pertengahan 2018, Pertamina sudah mengoperasikan 9 titik BBM Satu Harga," ujar Adiatma. Pertamina, lanjut Adiatma, menargetkan akan meresmikan 18 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga pada bulan Agustus serta 40 Lembaga Penyalur pada bulan September, sehingga total 67 Lembaga Penyalur akan tuntas sebelum akhir tahun.

Peresmian ketiga Lembaga Penyalur BBM Satu Harga tersebut dilaksanakan secara serentak di Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Maluku Utara. Hadir dalam peresmian ini Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa, Direktur BBM Kementerian ESDM Patuan Alfon, Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy, Bupati Hendrata Theis, Perwakilan Project Coordinator BBM Satu Harga Pertamina Gunawan Wibisono dan Marketing Branch Manager Pertamina MOR VIII Dody Brilianto.

Sama seperti titik lembaga penyalur lainnya dalam Program BBM satu harga ini, 3 SPBU tersebut berjenis kompak dan terletak di daerah yang sulit diakses. Untuk menyuplai SPBU tersebut, Pertamina mengirim BBM dari Terminal BBM dengan menempuh medan perjalanan yang sangat ekstrem melalui perjalanan yang sulit ditempuh dengan truk tangki bahkan dengan berbagai kombinasi moda laut dan udara.

Sementara itu, Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menegaskan bahwa pembangunan SPBU di wilayah 3T ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat kondisi geografis yang sulit dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu diperhatikan agar tepat sasaran. "Perlu ada monitoring dari Pemerintah Daerah dan Aparat agar penyaluran BBM Satu Harga ini tepat sasaran," kata Fanshurullah.