NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong industri farmasi dalam negeri untuk menciptakan produk obat-obatan berbahan baku dari alam (biofarmasi). Sebab, selama ini 90 persen bahan baku farmasi yang berupa bahan kimia masih diimpor dari negara lain. Pasalnya industri farmasi merupakan salah satu industri yang difokuskan pengembangannya dalam memasuki era revolusi ke-4 atau industri 4.0. Namun sayangnya industri ini masih dihadapkan pada masalah ketersediaan bahan baku.

"Industri ini potensinya bagi Indonesia itu penting, bagi Kemenperin ini bagian dari industri unggulan dalam 4.0. Industri ini saat ini mengalami tantangan karena sebagian besar bahan bakunya impor di farmasi kemudian penjualannya domestik," ujar dia di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (10/7).

Agar bisa lepas dari ketergantungan bahan baku impor, maka industri farmasi ini harus mulai mengarah pada penggunaan bahan baku yang berasal dari alam. Untuk itu, diperlukan adanya riset yang mendalam dari para pelaku industri. "Ke depan biofarmasi menjadi solusi, harus dengan research and development karena bio itu bisa menggunakan kekayaan hayati yang ada di kita. (Negara lain?) Sudah mulai. Di GP (Gabungan Pengusaha) Farmasi juga sudah mulai riset dan pemerintah harus berikan insentif untuk inovasi," kata dia.

Menurut Airlangga, pemerintah siap membantu pengembangan industri biofarmasi ini, salah satunya melalui pemberian insentif. Bahkan hal tersebut masuk dalam pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. "Sekarang industri ini PDB-nya Rp 67 triliiun, ini kita tingkatkan. Dan kemarin rapat dengan Presiden, salah satu yang kita dorong ya biofarmasi.‎ Sekarang kebanyakan impor kontennya tinggi, jadi industri ini didorong untuk subsitusi impor dan membangun pabrik bahan baku obat di Indonesia," jelas dia.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum GP Farmasi Ferry A Soetikno mengungkapkan, Indonesia memiliki keragaman hayati yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku dari biofarmasi. Namun demikian, industri masih terus melakukan riset untuk pengembangannya. "Biodiversiti Indonesia terbesar di dunia, ada kunyit, temu lawak, kayu manis, tapi kita mulai cari yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Kemudian ada lagi bio active fraction atau fraksi-fraksi yang mempunyai kemampuan biologi pada indikasi kesehatan tertentu," tandas dia.

Sementara itu, Kepala Balai Bioteknologi BPPT Agung Eru Wibowo mengungkapkan, saat ini tantangan di bidang kesehatan besar. Pertumbuhan penduduk meningkat, pola persebaran penyakit bergeser. Untuk itu, produk farmasi dan alat kesehatan yang mengacu pada teknologi amat diperlukan. Di titik ini, diperlukan riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing internasional. "Tanpa riset dan inovasi industri, kita terlibas dari luar negeri," ucapnya.

Ia menambahkan, dalam outlook teknologi kesehatan obat herbal ada empat pilar penting yaitu bahan baku obat, obat herbal, produk biofarmasi, dan alat kesehatan. Menurutnya, komponen itu salah satu potensi nasional Indonesia karena sumber kekayaan alamnya besar."Variabel teknologi penting untuk mendorong perkembangan industri bahan baku obat. Diharapkan obat herbal pun bisa dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan," katanya.

Melalui sentuhan teknologi obat herbal terjamin manfaat, keamanan dan kualitasnya. Terkait potensi sumber daya alam obat herbal, BPPT telah melakukan ekspedisi eksplorasi dan menemukan 2.500 tanaman yang dimanfaatkan masyarakat lokal. Kemudian diekstrak dan di-screening.

Selain itu, Balai Bioteknologi BPPT mengoleksi 25.000 isolat mikroba 10.000 di antaranya di-screening untuk melihat aktivitas antimalaria sebagai kandidat obat.Sementara itu, Kementerian Kesehatan, lanjutnya, telah menginventarisasi 25.000 tanaman obat dan 10.000 di antaranya adalah ramuan. Apalagi Indonesia memiliki keunggulan komparatif disbanding negara lain. "Potensi Indonesia luar biasa. Ini menjadi keunggulan komparatif kita dibanding negara lain. Jika tidak segera digarap maka negara lain yang masuk," kata Agung.

Agung mengungkapkan, data Badan Pengawasan Obat dan Makanan hingga saat ini terdapat 1.100 produk jamu, obat herbal terstandar 48 produk dan fitofarmaka 7 produk. Melalui teknologi, BPPT ingin obat herbal terkonfirmasi lebih cepat kandungan dan manfaatnya. Hal ini penting untuk mendorong pelayanan kesehatan formal apalagi potensi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia besar.