Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan para menteri agar proyek strategis nasional (PSN) yang direncanakan mulai dikerjakan tahun ini harus betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan. “Saya minta agar diperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta dampak pada upaya (penurunan) kemiskinan dan menekan ketimpangan,” ujarnya saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Tentang Evaluasi Pelaksanaan PSN di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4).

NERACA

Untuk itu Presiden berpesan, PSN  harus betul-betul terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah, misalnya tol laut. Harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik, berdampak pada turunnya harga-harga bahan pokok yang diperlukan rakyat terutama di daerah daerah kepulauan.

Jokowi juga menekankan agar komunikasi ke publik terus ditingkatkan agar rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan, apa manfaat bagi rakyat, bagi masyarakat. Sehingga muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki, kemudian ikut mengawasi/memantau langsung pelaksanaan proyek-proyek yang ada, serta tidak kalah pentingnya, yaitu ikut menjaga dan memelihara setelah proyek tersebut selesai.

Terkait pembiayaan untuk PSN tersebut, Presiden mengingatkan tidak mungkin hanya mengandalkan APBN saja. Untuk itu perlu dilakukan model-model pembiayaan alternatif, pembiayaan yang kreatif yang menarik minat investor swasta untuk ikut membiayai PSN.

“Dalam pelaksanaannya saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta, terutama swasta- swasta yang berada di daerah dimana proyek itu dikerjakan,” tegas Jokowi seperti dikutip laman Setkab.

Jokowi mengatakan, pada Sidang Kabinet Paripurna Februari 2018, dia meminta Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengevaluasi jalannya PSN.”Pada sidang Kabinet Paripurna di 12 Februari yang lalu saya memberikan arahan kepada Menko Perekonomian untuk melakukan evaluasi melihat satu per satu pelaksanaan proyek strategis nasional sampai dengan awal 2018 ini. Mana yang betul-betul bisa dieksekusi mana yang memang tidak mungkin dilaksanakan," ujanya.

‎Menurut Presiden, proyek-proyek yang sudah berjalan, tapi belum juga rampung sampai tahun lalu harus segera diselesaikan. Sementara itu, proyek yang akan dilaksanakan tahun ini harus segera dieksekusi. "Proyek-proyek strategis nasional yang belum rampung di tahun 2017, saya minta juga agar segera diselesaikan dituntaskan pengerjaannya untuk tahun ini. Begitu pula dengan program dan proyek strategis nasional yang direncanakan untuk mulai dikerjakan 2018, terus betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan," ujarnya.

Selain itu, menurut Jokowi, yang perlu diperhatikan dari proyek ini adalah soal dampak dari setiap pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta pada upaya menurunkan kemiskinan dan menekan ketimpangan. 

Jokowi  juga meminta agar masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk meningkatkan komunikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan proyek-proyek ini. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

Jokowi kembali menekankan soal peran swasta pada proyek di PSN. Hal ini karena kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan BUMN tidak akan cukup untuk membiayai semua proyek ini.

Proyek Gagal

Sebelumnya Darmin Nasution mengatakan, ‎pihaknya telah menyaring proyek-proyek yang tetap dipertahankan dan yang akan dikeluarkan dari daftar PSN. Dia menjelaskan, ada sejumlah kriteria yang menjadi patokan pemerintah dalam menyaring proyek-proyek tersebut. Salah satunya soal kepastian proses konstruksi.

"Pokoknya kriterianya kalau konstruksi belum mulai pada kuartal III-2019, dari semua perkembangan yang ada, kita drop. Jadi kriterianya jalas, jadi dia dimajukan di pemerintahan yang akan datang," ujarnya.

Akan tetapi, Darmin menyatakan tidak banyak proyek yang akan dikeluarkan dari daftar PSN. Proyek yang dikeluarkan dari PSN akan diumumkan setelah Perpresnya ditandatangani oleh Presiden. "Enggak banyak‎. Semua PSN ada 245 plus dua program unggulan. Kami review mana yang sudah financial close. Yang enggak mungkin pembangunannya dimulai kuartal III-2019, ya kami drop. (Jumlahnya)‎ Ada angkanya tapi nanti saja," tutur dia.

Darmin mengatakan evaluasi PSN dilakukan untuk melihat progres pembangunan dan sejauh mana prospek penyelesaiannya. Lebih lanjut, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan 14 proyek dengan alasan proyek-proyek itu gagal memenuhi ekspektasi pembangunan atau mampu beroperasi pada kuartal III-2019.

“Dari hasil evaluasi kami, setelah berunding dengan kementerian terkait juga Sekretariat Kabinet, proyek tidak akan bisa memulai pembangunan fisik atau belum akan mulai pembangunan fisik pada kuartal III-2019 akan dikeluarkan,” ujarnya.

Pertimbangan periode kuartal III-2019 disebut didasarkan atas berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Meski sudah ada keputusan untuk mengeluarkan 14 proyek tersebut dari PSN, Darmin mengtakan rencana pembangunan proyek-proyek itu bisa kembali diajukan pada evaluasi PSN mendatang jika memang ada kesiapan dari segi pembangunan maupun pembiayaannya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan dipanggil Presiden Jokowi untuk membicarakan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. "Membahas Patimban. Patimban akan mulai dibangun," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan usai menghadap Presiden, kemarin.

Dia mengatakan saat ini masih dalam tahap penilaian akhir tender dan diharapkan selesai dalam satu dua minggu ini sehingga pada Mei atau paling lambat Juni mendatang pembangunan Pelabuhan Patimban dimulai. "Target selesai pembangunan pada 2019 sebagian dan sebagiannya lagi 2020," ujarnya.

Budi Karya mengungkapkan ada dua konsorsium yang masuk final tender untuk kontraktor pembangunan pelabuhan Pantimban ini. "Dari dalam negeri ada Wika (PT Wijaya Karya), PP (PT Pembangunan Perumahan) dan Adhi (PT Adhi Karya). Mereka sendiri-sendiri join dengan Jepang, salah satunya dengan Penta Ocean," ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan Pelabuhan Patimban terbagi menjadi tiga tahap, khusus untuk tahap pertama terbagi lagi ke dalam dua fase.

Tahap pertama fase 1 Pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kendaraan dengan dermaga sepanjang 300 meter serta terminal peti kemas 420 x 35 meter dari total panjang dermaga keseluruhan tahap 1, 2 dan 3 sepanjang 4.320 meter, serta kedalaman perairan -10 m LWS. Sedangkan lapangan peti kemas memiliki luas 35 hektar dengan kapasitas 250.000 TEUs dari total kapasitas Tahap 1 sebesar 3,75 TEUs.

Selanjutnya, di tahap pertama fase kedua nantinya terminal kendaraan menjadi 690 m sedangkan terminal peti kemas diperpanjang dan diperluas menjadi 1.740 x 35 meter dari total panjang dermaga keseluruhan 4.320 meter, dengan kedalaman -14 m LWS. Sedangkan lapangan peti kemas ditambah seluas 66 hektar dengan kapasitas 3,5 juta TEUs dari total kapasitas 3,75 TEUs utk Tahap 1.

Pembangunan Pelabuhan Patimban dibiayai oleh pinjaman Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) sebesar US$1,03Miliar dan pendanaan dari dalam negeri antara lain untuk pengadaan lahan sekitar Rp500 miliar, sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan peralatan, pengoperasian dan pemeliharaan akan menjadi porsi operator pelabuhan. bari/mohar/fba