NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membeberkan tiga kunci utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan kinerja ekspor, yang pada 2018 ini ditargetkan naik sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya. Enggartiasto mengatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi pemerintah, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mengusung tema "Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimalisasi Kawasan Industri".

"Ketiga hal tersebut yaitu menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal serta stabilitas harga barang modal pada harga internasional yang kompetitif, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan ekspor jasa," kata Enggartiasto disalin dari Antara, kemarin.

Upaya menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal, menurut Enggartiasto dapat dilakukan melalui penurunan tarif, memberikan kemudahan dalam proses pengurusan lisensi dan perizinan ekspor dan impor, serta meningkatkan transparansi peraturan ekspor dan impor.

Sedangkan perluasan pasar ekspor dapat dilakukan dengan menjaga jumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multilateral, dan penjajakan pasar-pasar ekspor nontradisional. Selain itu juga reorientasi fungsi atase perdagangan dan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia untuk menjadi agen intelijen bisnis guna mengetahui kebutuhan konsumen, serta mengoordinasikan promosi perdagangan agar dapat dilakukan dalam skala besar secara efisien untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Selanjutnya, peningkatan ekspor jasa dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan e-dagang, teknologi dan bisnis berbasis internet, serta potensi ekspor jasa di bidang desain, arsitektur, akuntansi, serta teknologi komunikasi dan informasi.

"Tahun 2018-2019, perekonomian dunia diprediksi tumbuh 3,9 persen, dan Indonesia 5,4 persen. Indonesia harus dapat menggunakan momentum ini untuk melanjutkan reformasi sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkesinambungan," kata Enggartiasto.

Dalam rakor tersebut mengidentifikasi empat arah kebijakan utama guna mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor. Pertama, pengembangan kawasan industri secara menyeluruh, didukung insentif yang memadai dan infrastruktur yang berkualitas.

Kemudian, penyediaan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi di manufaktur. Ketiga, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan, dan yang terakir adalah keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menduga ada persaingan industri dibalik larangan penggunaan kelapa sawit dan produk turunannya di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Terkait permasalahan lingkungan yang kerap dihembuskan, Mendag mengatakan pihaknya akan terus bernegosiasi dengan pihak pembuat kebijakan di Uni Eropa.

"Saya melihat ada persaingan, (karena) memproduksi minyak yang lain, mereka memproduksi 'vegetable oil', ada 'rapeseed oil', yang harganya menjadi lebih mahal karena CPO kita lebih murah. Ini persaingan, persaingan yang tidak sehat," kata Enggartiasto usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, disalin dari Antara.

Mendag pun menilai persoalan yang diutarakan oleh pihak Uni Eropa selalu terkait lingkungan, padahal sebenarnya mereka ingin meningkatkan industri minyak sayur dan "rapeseed oil" dalam negeri mereka. "Mereka selalu beralasan dengan lingkungan, 'sustainability'. Kita juga akan ikuti kalau itu dilakukan dengan adil," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan pihaknya akan lebih menekankan pada pembentukan kesan positif bagi Uni Eropa. "Sekarang itu kan yang terbangun adalah kesan negati terhadap produk sawit. Kalau saling melarang ya pengaruhnya ke kesan negatif. Oleh karena itu arahan Pak Menteri (Enggartiasto) itu supaya kita jangan selalu defensif," katanya.

Oke menjelaskan selama ini pihak Pemerintah selalu "melawan" pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Uni Eropa. Sehingga, kini saatnya Pemerintah Indonesia mengedepankan negosiasi untuk memperoleh titik temu dan solusi dari yang dikhawatirkan oleh pihak Uni Eropa. "Kalau dulu ceritanya defensif itu disebut 'sawit tidak sehat', kita sebut 'sehat'. Disebut 'sawit deforestasi', kita sebut 'enggak'. Nah, sekarang harus ada langkah berikutnya. 'Playing field'-nya disamakan," ujar Oke.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengharapkan adanya kelancaran ekspor biodiesel ke pasar Eropa, setelah Uni Eropa menghapus pengenaan bea masuk anti dumping atas produk biodiesel asal Indonesia.