Luhut Binsar Pandjaitan

Menko Bidang Kemaritiman

Pemerintah Lindungi Rakyat Korban Tumpahan Minyak

Jakarta - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan melindungi rakyat korban tumpahan minyak seperti yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Kita lagi lihat, konsekeunsinya kalau dia terlibat, ada aturannya. Ya nanti ada tindakan hukum atau dari aspek ekonomi," kata Luhut ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/4).

Luhut mencontohkan kasus Montara yang menyebabkan kerugian pada rakyat di daerah yang terkena tumpahan minyak."Seperti Montara kan sedang kita proses sekarang. Waktu saya ke Thailand, perdana menterinya juga minta agar masalah Montara bisa diselesaikan," ujar dia.

Ia menyebutkan pemerintah akan menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya."Mereka harus mengganti kepada rakyat yang dirugikan akibat kejadian itu," ucap dia.

Ia berharap masalah itu bisa diselesaikan di luar pengadilan sehingga hubungan dengan negara lain tetap baik."Yang penting diselesaikan dengan baik karena hubungan kita dengan Thailand juga baik," imbuh dia.

Ia menegaskan apapun jalur penyelesaiannya mereka harus membayar semacam kompensasi kepada rakyat yang dirugikan."Kalau itu sikap kita harus jelas, pemerintah bersikap kepentingan rakyat kita juga harus dilindungi," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan adanya tumpahan minyak di perairan Balikpapan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Sementara itu telah diberitakan bahwa dampak tumpahan minyak di area perairan Teluk Balikpapan telah dirasakan warga Kabupaten Penajam Paser Utara. Informasi didapat di Penajam, Minggu (1/4), menyebutkan sedikitnya 1.271 warga dari delapan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Penajam yang berada di pesisir pantai Kabupaten Penajam Paser Utara terkena dampak dari tumpahan minyak yang terjadi pada Sabtu pagi (31/3).

Sementara itu mengenai program reklamasi di Jakarta yang tidak akan dilanjutkan karena tidak masuk dalam RPJMD DKI Jakarta, Luhut mengatakan pihaknya sudah tidak menangani masalah itu."Itu sudah bukan dalam tupoksi saya, biarin Pak Gubernur DKI yang bicara soal itu," kata dia. Ant