NERACA

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait komoditas Beras. Dalam FGD tersebut hadir Ketua KPPU Syarkawi Rauf, Komisioner KPPU Saidah Sakwan, Ketua Satgas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Irjen. Pol. Setyo Wasisto, Dirjen Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Riwanto, Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhudi dan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

FGD kali ini juga dihadiri perwakilan dari Bulog, Khudori, Ketua Umum Asosiasi Pelaku Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Perwakilan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Nellys Sukidi dan Perwakilan Pelaku Usaha Perberasan.

Berdasarkan instruksi Presiden Jokowi untuk menurunkan harga beras secara signifikan sebelum bulan Ramadhan maka KPPU melakukan langkah-langkah antisipasi. Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua KPPU, Syarkawi, bahan pokok yang harus diawasi bukan hanya beras namun beberapa komoditas terutama komoditas impor seperti daging sapi dan bawang putih. KPPU ingin mengulangi capaian tahun 2017 lalu dimana harga komoditas pangan stabil dan tidak bergejolak terutama pada bulan Ramadhan dan hari besar idul fitri. 

KPPU menjelaskan bahwa solusi untuk permasalahan beras adalah mengatur dari hulu hingga hilir.“Seharusnya saat ini harga sudah turun dikarenakan memasuki musim panen raya akan tetapi harga saat ini tetap tinggi,” ujar Syarkawi, dikutip dari laman resmi KPPU, Kamis (22/3). 

Dari penelitian yang dilakukan KPPU, diketahui bahwa pedagang di pasar tradisional masih kebingungan dalam menggolongkan beras medium dan beras premium. Pedagang membedakan klasifikasi tersebut hanya berdasarkan merk tanpa melihat klasifikasi seperti kadar air, pecahan beras dan beberapa kategori lain yang telah disepakati.

Selanjutnya KPPU menilai Pasar Induk Beras (PIBC) telah menjadi referensi harga beras nasional, oleh karena itu KPPU memiliki gagasan untuk membuat pasar induk beras di wilayah-wilayah sentra beras nasional dengan tujuan agar referensi harga tidak hanya dari PIBC saja. Untuk itu beberapa minggu lalu KPPU telah melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur untuk merealisasikan gagasan pembuatan pasar induk beras di Jawa Timur.

Dari Pihak Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Nellys Sukidi menjelaskan bahwa rendemen GKP ke GKG sebesar 52%, sedangkan rendemen GKG menjadi beras sebesar 60%. BULOG seharusnya memiliki strategi timing (waktu) dalam penyerapan gabah dan beras petani dengan memperhatikan dinamika yg terjadi di pasar. Bulog harus dapat menjadi stabilitator harga dan pasokan beras. Perpadi juga menjelaskan bahwa seharusnya Pemerintah ataupun BULOG melibatkan para stakeholder dalam menentukan harga fleksibilitas beras sebesar Rp8.760,- karena nominal tersebut dinilai terlalu tinggi bagi pedagang.

Sementara itu dari Aprindo, Roy Nicholas Mandey menjelaskan, pasokan di hilir sangat bergantung dengan kondisi supply di hulu. Saat ini pasokan beras premium aman terkendali dan sesuai HET beras premium, dan sebagai informasi retail modern tidak menjual beras medium. Aprindo menjelaskan bahwa distribusi pasokan beras masih belum merata di seluruh Indonesia.“Wilayah Indonesia bagian timur masih mendapatkan pasokan yang sangat sedikit dibanding wilayah lain,” ujar Roy Nicholas Mandey selaku Ketua Aprindo.

Terkait dengan beberapa Pemerintah Daerah yang melarang untuk menjual pasokan beras ke wilayah lain, Ketua Satgas Pangan POLRI akan mengeluarkan surat kepada jajaran anggota POLRI di wilayah terkait untuk menindak peraturan tersebut. Terhadap Pelaku usaha yang berbuat curang juga akan dilakukan penindakan. Sebagai contoh, Anggota Satgas Pangan POLRI menemukan kecurangan oleh salah satu pelaku usaha dimana pelaku usaha tersebut menjual harga beras sebesar Rp20.000,-/kg dengan label beras khusus.

“POLRI tidak akan segan-segan menindak setiap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam komoditas beras,” tegas Setyo Wasisto. mohar