NERACA

Jakarta-Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut indeks keamanan siber Indonesia kalah jauh dari Singapura di kancah global. Indonesia bahkan dicap sumber serangan program jahat (malware) karena lemahnya sistem keamanan tersebut.

Menurut Kepala BSSN Djoko Setiadi, sejumlah negara di dunia serius membangun dan memperkuat sistem keamanan siber. Salah satu indikatornya meningkatkan anggaran pemerintah dan perusahaan di masing-masing negara untuk keamanan siber atau sistem mereka.

"Jika dibanding negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) atau Singapura, Indonesia hanya menyisihkan 0,03% dari PDB di 2017. Sedangkan di AS, Inggris, Jerman, dan Singapura mengalokasikan rata-rata sekitar 0,16% dari PDB untuk keamanan siber mereka," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/3).

Akibatnya, Djoko mengakui, indeks keamanan siber Indonesia hanya berada di peringkat 69 di dunia. Sementara Singapura berada di ranking pertama sebagai negara dengan indeks keamanan siber terbaik dari 161 negara. "Sebanyak 205.502.159 serangan siber terjadi di Indonesia selama Januari-November 2017. Salah satunya malware di Mei 2017, Indonesia dianggap sumber serangan malware akibat lemahnya sistem keamanan kita," ujarnya.

Djoko mengungkapkan, berdasarkan penelitian negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) sangat rentan terhadap serangan server melalui malware, lantaran tidak mengalokasikan dana cukup besar untuk keamanan sibernya.

Dia menambahkan, perusahaan-perusahaan di ASEAN berpotensi mengalami risiko kerugian mencapai US$ 750 miliar atau Rp 10 ribu triliun akibat dampak serangan siber. "Sedangkan kerugian dari kejahatan siber secara global telah mencapai US$ 600 miliar atau setara dengan Rp 8.610 triliun pada 2017 didorong meningkatnya kecanggihan hacker dan bertambahnya kejahatan di dunia maya," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Karena itu, dunia intelijen Indonesia saat ini dituntut mampu beradaptasi terhadap berbagai dinamika dan perkembangan digital. Perang di era digital berlangsung begitu cepat, sunyi, dan senyap.

Jika dulu penyusupan yang dilakukan intelijen ke suatu negara dilakukan melalui jalur darat, di abad informasi seperti saat ini operasi intelijen telah dilakukan melalui dunia siber. "Telah muncul berbagai ancaman dalam bentuk dunia baru, seperti cyber war, proxy war, asymmetric wars, cyber terrorism, cyber espionage, dan lain-lain," ujar Ngasiman Djoyonegoro, penulis buku 'Intelijen di Era Digital: Prospek dan Tantangan Membangun Ketahanan Nasional' di Jakarta, belum lama ini.

Dalam buku yang ditulisnya, pria yang akrab disapa Simon itu mencatat 205.502.159 serangan siber yang menyerbu pertahanan digital Indonesia sepanjang 2017. Serangan itu antara lain berupa hoax, peretasan terhadap KPU, website pemerintah dan BUMN, hingga serangan ransomware.

"Kita bayangkan, kelompok teroris, perbankan hingga profiling terhadap orang dan perusahaan, melakukan aksinya dengan dukungan digital. Tak hanya itu, penyebaran informasi hoax bernada SARA yang dapat memperpecah bangsa sekarang juga berlangsung melalui perangkat digital," ujarnya.

Dewasa ini, bukan hanya industri perbankan yang memakai teknologi digital untuk menunjang bisnis mereka, industri-industri lain pun juga turut memakai teknologi untuk memudahkan usaha. Serangan siber pun semakin gencar, dan serangannya tidak eksklusif menyerang satu industri saja.

Serangan-serangan siber tidak selalu dilakukan oleh sebuah negara, tapi dilakukan oknum-oknum non-negara yang menyalahgunakan teknologi demi keuntungan finansial pribadi.

Umumnya, ada tiga jenis serangan siber yang menyasar pelaku industri. Pertama, serangan memakai bot yang bertujuan mencuri kredensial agar mendapatkan akses ke dalam sistem pribadi seseorang.

Yang kedua adalah serangan DDoS yang dapat menembus dan melumpuhkan sistem sebuah situs, dan yang terakhir adalah serangan aplikasi web (web application) yang kerap mencari situs-situs internet yang pengamanannya lemah untuk mencuri data atau mengotak-atik sistem. mohar