Jakarta-Presiden Jokowi mengatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar masyarakat dapat mengakses ke perbankan dan sektor jasa keuangan secara sederhana dan cepat. “Kalau dua hal itu belum bisa kita selesaikan, ya majunya akan tidak bisa secara sepesat yang kita inginkan,” ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/2).

NERACA

Jokowi mengungkapkan hal itu usai menerima kunjungan kehormatan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk inklusi keuangan atau United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima, kemarin.

Presiden menegaskan, pemerintah kita ingin semua masyarakat bisa mengakses ke perbankan, bisa mengakses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat. “Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita sehingga akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan. Terutama yang mikro, yang kecil-kecil itu,” ujarnya.

Selain itu, menurut Presiden, pemerintah juga akan menggenjot penyederhanaan perizinan, khususnya di sektor jasa keuangan. ‎"Yang kedua, menyederhanakan izin-izin yang membuat kita ruwet," ujarnya seperti dikutip laman Setkab.

Jokowi meyakini Ratu Maxima sebagai Special Advocate for Inclusive Fincance for Development dari PBB bisa membantu Indonesia meningkatkan inklusi keuangan Indonesia yang saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Saya berdiskusi satu jam berkaitan dengan financial inclusion. Saya minta, karena Beliau bisa koordinasi baik di PBB, World Bank dan foundation, besar saya minta agar didorong perkembangan financial inclusion untuk bisa lebih cepat," kata Kepala Negara.  

Jokowi menuturkan saat ini pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Peningkatan literasi keuangan itu melalui tabungan khusus bagi para pelajar, lalu kemudahan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani dan nelayan dalam mendapatkan akses permodalan ke perbankan.

Dari Maxima, Jokowi berharap adanya masukan dan bimbingan dari dunia internasional, dalam menciptakan inovasi serta menjaga kualitas sektor-sektor tersebut demi meningkatkan inklusi keuangan ‎Indonesia secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, demi mempercepat peningkatan inklusi keuangan Indonesia, Jokowi juga memaparkan dirinya mendorong teknologi aplikasi‎ dapat menjadi alat. "Saya minta agar OJK dan Bank Indonesia untuk memberi dorongan kepada usaha mikro kita, baik yang berkaitan dengan regulasi dan Iptek.  Saya rasa ini penting sekali karena Indonesia punya usaha mikro yang sangat besar sekali," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ratu Maxima mengatakan sejauh ini Indonesia telah mengalami perkembangan yang besar dalam hal inklusi keuangan. "Saya sangat senang Indonesia sudah melakukan banyak perkembangan dalam isu ini dan ini tentu karena komitmen dan kepemimpinan Pak Darmin dan Pak Presiden," ujarnya.

Namun demikian, menurut Maxima, dirinya melihat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses ke rekening bank atau layanan keuangan, terutama di daerah pinggiran. Sebagian besar masyarakat tersebut merupakan petani.

"Maka kita perlu benar-benar mengembangkannya dan berupaya besar menyelesaikan masalah ini. Perkembangan teknologi akan memainkan peran sangat penting karena kita benar-benar butuh untuk membuat produk keuangan menjadi terjangkau hingga ke daerah pinggiran sehingga produk keuangan harus bisa disederhanakan dan tidak menyulitkan," kata Ratu Maxima.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, sejak kedatangan Ratu Maxima 18 bulan lalu, pemerintah sudah menyiapkan untuk mengembangkan dengan cepat keuangan inklusi di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain. Namun, sejak 18 bulan yang lalu pemerintah sudah mengembangkan beberapa program, misalnya ada program PKH (Program Keluarga Harapan), dan itu pakai rekening yang menyasar  6 juta keluarga. Kemudian ada yang namanya bantuan non tunai yang baru dikerjakan 1,2 juta, di samping juga ada yang namanya program KUR.

“Itu semua sekarang pakai rekening, tidak lagi seperti dulu, dipakai rekening. Kemudian ada program bahkan BPJS pakai rekening. Sehingga kalau dikumpulkan kita mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini sudah mendorong terciptanya beberapa puluh juta rekening,” ujar Darmin.

Darmin mengatakan, saat ini ada 6 juta PKH, ada Rastra walaupun baru 1,2 juta. Untuk itu, Menko Perekonomian menambahkan bahwa pemerintah menargetkan tahun ini 10 juta. “Jadi itu saja nanti sudah 16 juta, kemudian ada KUR 4 juta, sudah 20. Kemudian ada program untuk bantuan beasiswa dan sebagainya itu ada 18 juta, dan seterusnya. Sehingga tahun 2019 kita targetnya tingkat inclusiveness kita itu akan sama dengan negara-negara lain yang sudah selama ini sudah lebih maju dari kita, misalnya India dan beberapa negara yang lain,” ujarnya.

Darmin menjelaskan, sejumlah program pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di mana penerima manfaatnya mendapatkan bantuan tidak secara langsung, tetapi melalui rekening di bank.

Selain itu, juga ada program bantuan pangan nontunai (BPNT), di mana penerima mencapai 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut juga disalurkan melalui rekening penerima di perbankan.

‎"Kemudian ada yang namanya bantuan nontunai yang baru kita kerjakan 1,3 juta. Kemudian ada yang namanya program KUR dan itu semua ke rekening. Tidak lagi seperti dulu orang pinjam apa gitu tidak melalui (langsung), sekarang malah arahnya kita pakai kartu, kemudian ada program BPJS pakai rekening," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Darmin, peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat terpencil dan terbawah bisa terlaksana secara cepat. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia bisa setara dengan negara lain, seperti India pada 2019.

"Sehingga di 2019 kita targetnya tingkat inklusi keuangan kita akan sama dengan negara-negara lain yang sudah selama ini lebih maju dari kita, misalnya India dan negara-negara yang lain," tutur dia.

Masih Rendah

Sebelumnya, Bank Indonesia mendukung penyaluran bantuan sosial secara nontunai untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Selain sebagai upaya mempercepat perluasan akses keuangan masyarakat, penyaluran bantuan sosial nontunai diharapkan lebih efisien dan efektif, serta mendukung pencapaian prinsip 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi.

Menurut Deputi Gubernur BI Sugeng dalam seminar bertema "Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai Sebagai Strategi Perluasan Akses Keuangan Masyarakat" beberapa waktu lalu, tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih rendah, seperti tecermin dari jumlah penduduk dewasa yang memiliki rekening pada layanan keuangan formal, yaitu sebesar 36% pada 2014 (survei Bank Dunia, 2014).

"Rendahnya angka tersebut berdampak negatif terhadap upaya penurunan kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen mendorong akses keuangan di Indonesia melalui pengembangan dan dukungan kebijakan keuangan inklusif," ujar Sugeng.

Komitmen nasional tersebut telah dimulai sejak 2016, dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No 82 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Untuk mencapai target SNKI, yaitu 75% penduduk dewasa yang memiliki akses pada lembaga keuangan formal (banked people), dibentuk DNKI sebagai wadah koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait.

Seminar tersebut merupakan salah satu bentuk koordinasi, yaitu untuk mendiseminasikan kerangka kebijakan keuangan inklusif dan penyaluran bantuan sosial nontunai di Indonesia, serta memperoleh masukan dari berbagai pihak. bari/mohar/fba