NERACA

Jakarta - Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan pada Januari 2018 dibandingkan Desember 2017. Berdasarkan data yang dipantau di Jakarta pada laman Kementerian ESDM, Selasa (6/2), rata-rata ICP naik sebesar 4,69 per barel dolar AS menjadi 65,59 dolar AS per barel dari 60,90 dolar AS per barel pada Desember 2017.

Tim harga minyak Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, peningkatan rata-rata harga minyak mentah Indonesia tersebut mengikuti perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional pada Januari 2018 dibandingkan Desember 2017. Minyak yang mengalami kenaikan harga adalah: Dated Brent dari 64,19 dolar AS per barel menjadi 69,18 dolar AS per barel (naik 4,99 dolar AS per barel).

Brent (ICE) dari 64,09 dolar AS per barel menjadi 69,08 dolar AS per barel (naik 4,99 dolar AS per barel). WTI (Nymex) dar 57,95 dolar As per barel menjadi 63,67 dolar AS per barel (naik 5,72 dolar AS per barel). Basket OPEC dari 62,06 dolar As per barel menjadi 66,88 dolar AS per barel (naik 4,82 dolar AS per barel).

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) menyebutkan, kenaikan harga minyak mentah utama di pasar internasional dipicu kesepakatan pembatasan produksi antarnegara-negara OPEC dan non-OPEC pada akhir November 2017, proyeksi permintaan minyak mentah global 2018 meningkat 0,06 juta barel per hari (bph) menjadi sebesar 98,51 juta bph, juga turunnya jumlah rig di Amerika Serikat dari 931 rig menjadi 924 rig pada Desember 2017.

Sementara itu IEA (International Energy Agency) melaporkan harga minyak saat ini dipengaruhi turunnya produksi minyak mentah dari negara-negara OPEC pada Desember 2017 sebesar 0,06 juta bph, dari 39,18 juta bph menjadi 39,12 juta bph dibanding bulan sebelumnya, begitu pula produksi negara-negara non-OPEC, turun dari 58,95 juta bph menjadi 58,60 juta bph (turun 0,35 juta bph).

Ancam APBN

Harga minyak yang mulai merangkak naik dan menyentuh angka 64 dolar per barel mengancam APBN 2018 yang mana asumsi harga minyak hanya 48 dolar per barel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, hal ini akan berdampak pada pos belanja negara, terutama untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), elpiji 3 kilogram, dan listrik. “Dua asumsi sudah mengalami deviasi, yakni harga ICP dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, ini tentu akan memengaruhi subsidi tahun ini. Kami harap, PLN dan Pertamina bisa mengantisipasi perubahan ini,” ujarnya.

Meski begitu, kenaikan harga minyak justru bisa memberikan dampak positif pada APBN. Dia menjelaskan, setiap kenaikan ICP sebesar 1 dolar AS per barel bisa meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 1,1 triliun. Sementara, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah Rp 100, maka ini bisa menambah pundi negara sebesar Rp 2,1 triliun. Efek negatifnya dari kenaikan harga minyak akan memberikan dampak pada dua perusahaan pelat merah yang bertugas menyalurkan subsidi, yakni PLN dan Pertamina.

Sri Mulyani menegaskan akan tetap memantau laporan Pertamina dan PLN untuk memastikan kenaikan harga minyak tak berdampak pada keuangan masing-masing perusahaan. “Rasanya neraca Pertamina cukup baik selama ini. Tapi, kalau mereka expand dan belanja modal banyak, tentu ini akan ada tekanan,” ujarnya.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kenaikan harga minyak memiliki dua dampak pada APBN. Penerimaan negara dari pajak dan PNBP dari sektor minyak dan gas secara umum akan meningkat. Akan tetapi, hal itu juga akan memberikan dampak kenaikan subsidi pemerintah jika harga BBM atau tarif dasar listrik (TDL) tidak dinaikkan. Sementara, jika harga BBM dan TDL meningkat, akan berpengaruh pada tingkat inflasi.

Faisal mengatakan, pemerintah harus merespon persoalan ini dengan cermat karena bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara net importir minyak, kenaikan harga minyak bisa mendorong neraca perdagangan Indonesia. "Kalau pemerintah ngotot untuk tidak merevisi asumsi makro, ini pendekatan yang salah. Ini karena kalau tidak direvisi bisa berdampak signifikan pada kredibilitas APBN 2018," ujarnya. bari