NERACA

Jakarta – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengungkapkan saat ini Eropa melalui gerakan secara sistematis di parlemen mereka sedang berusaha mematikan 5,3 juta petani sawit Indonesia. Sekjen Apkasindo Asmar Arsyad menanggapi upaya Parlemen Eropa dalam voting tanggal 18 Januari yang menyetujui proposal UU energi terbarukan di dalamnya termasuk melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel mulai tahun 2021.

Proposal tersebut menunggu persetujuan eksekutif Komisi Eropa dan Pemerintah negara-negara anggota untuk bisa diaplikasikan. Asmar Arsjad berusaha memperjuangkan nasib petani sawit Indonesia, dengan mendatangi Duta Besar Uni Eropa, agar proposal itu ditolak.

"Pelarangan minyak sawit untuk biodiesel di Eropa sama dengan kejahatan sistematis untuk membunuh 5,3 juta petani Indonesia yang hidupnya tergantung dari kelapa sawit. Sehingga kami meminta Uni Eropa untuk menghentikan upaya pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel serta menghimbau masyarakat Indonesia dan mendorong pemerintah untuk memboikot produk-produk Eropa," katanya.

Proposal larangan minyak sawit sebagai biodiesel di Eropa tersebut, lanjutnya, akan memukul Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dan para petani sawit Indonesia akan terkena dampak sangat serius.

Upaya Parlemen Eropa melarang penggunaan biodisel berbasis minyak kelapa sawit dilatarbelakangi isu sustainability dan deforestasi di perkebunan sawit di Indonesia. Padahal, menurut dia, kenyataannya Pemerintah Indonesia bersama Apkasindo sudah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di masa lalu sehingga tidak pantas dihukum atas isu-isu yang tidak bertanggungjawab.

Kelapa sawit yang merupakan komoditi utama perkebunan telah menjadi motor pengentasan kemiskinan dan pendorong pembangunan pedesaan. Menurut Asmar Arsjad, prestasi pemerintah Indonesia bersama dengan petani sawit dalam mencegah kebakaran hutan dan mengedepankan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan sudah semestinya dihargai dan dipercayai oleh dunia.

Ia menyatakan pelatihan-pelatihan good agricultural practices yang mendorong praktik berkelanjutan yang mampu meningkatkan produktivitas telah dilakukan secara massif. Dengan peningkatan produktivitas ini, tambahnya, para petani cenderung menghindari perluasan lahan sawit. Padahal dunia juga mengakui bahwa kelapa sawit merupakan tanaman paling layak memenuhi permintaan global minyak nabati tanpa memerlukan lahan besar.

Untuk menghasilkan satu ton minyak nabati, kelapa sawit membutuhkan areal seperempat (0,25 hektar) dibandingkan dengan kedelai maupun rapeseed yang membutuhkan areal yang lebih luas 1-1,5 hektar. "Maka, rencana pembatasan sawit sebagai biodiesel oleh Parlemen Uni Eropa adalah kejahatan serius bagi petani kelapa sawit Indonesia," katanya.

Pemerintah Indonesia juga sedang dalam proses perbaikan terus menerus dalam hal manajemen perkebunan sawit yang semakin baik. Saat ini sudah terdapat ISPO (Indonesian Sustainability Palm Oil) yang menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit.

ISPO ini juga menjadi indicator penting bagi pemerintah Indonesia untuk memonitor keberimbangan factor lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat petani. Arsjad juga menekankan bahwa tudingan deforestasi di sektor perkebunan sawit itu juga tidak menghargai pemerintah Indonesia, karena perkebunan sawit kebanyakan ditanam di areal penggunan lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau lahan-lahan terlatar. Kelapa sawit bukan ditanam di areal konservasi. "Mengapa Eropa tidak peduli dengan fakta ini, Eropa lebih suka menuding sawit penyebab deforetasi tanpa melihat kenyataan yang ada di lapangan," ujarnya.

Perancis sebagai Ketua Amsterdam Declaration on Sustainable Palm Oil akan membantu pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia. Amsterdam Declaration adalah komitmen politik antarnegara Eropa yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bertujuan mendukung implementasi komitmen pihak swasta atas deforestasi dan pelestarian kelapa sawit.

"Perancis adalah mitra Indonesia untuk mengembangkan mekanisme keberlanjutan berdasarkan lanskap pertanian," ujar Duta Besar Prancis untuk Lingkungan Hidup Xavier Sticker dalam sesi wawancara terbatas dengan beberapa media di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, disalin dari Antara, pekan lalu.

Selama tiga hari kunjungannya di Jakarta dan Pekanbaru, Riau, ia membawa serta anggota delegasi yang terdiri atas pemerintah Prancis, Badan Pembangunan Prancis (AFD), Pusat Kerja Sama Internasional untuk Agronomi (CIRAD), dan aliansi bisnis Prancis untuk industri sawit berkelanjutan.

Sticker ingin membangun dialog terutama dengan pelaku industri sawit untuk mengetahui pencapaian, tantangan, dan peluang yang mereka lakukan untuk mendukung pengelolaan sawit berkelanjutan. Hasil dari dialog tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertukaran pengetahuan dan penelitian, serta pengembangan mekanisme keberlanjutan berdasarkan lanskap pertanian.