NERACA

Banjarmasin - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan, mengharapkan agar PT Bank Kalsel meningkatkan kinerja dan mampu menekan kredit macet pada 2018. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel H Rudiansyah SmHk mengemukakan itu usai pertemuan dengan direksi bank milik pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut dan juga hadir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan di Banjarmasin, yang dikutip Antara, Kamis (11/1). "Pasalnya dari pengakuan manajemen Bank Kalsel sendiri bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov yang bergerak di bidang perbankan tersebut menurun pada 2017," kutipnya menjawab Antara Kalsel.

Namun wakil rakyat dari Partai Golkar asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu menyebutkan atau merinci penyaluran kredit serta yang macet pada Bank Kalsel tersebut dengan lupa dan tidak mencatat. Begitu pula khusus penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui Bank Kalsel yang baru sekitar tiga tahun berstatus Perseroan Terbatas (PT) itu, dia tidak menyebutkan nominal, kecuali menyatakan jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan Bank BRI.

"Ketertinggalan dalam menyalurkan KUR tersebut antara lain karena baru saja Bank Kalsel berstatus bank devisa, dan jangkauan tidak seperti Bank BRI yang sampai ke pelosok kecamatan dan bahkan hingga desa," kutipnya lagi. "Ke depan kita berharap dan pihak manajemen Bank Kalsel akan lebih memperhatikan KUR tersebut, karena bersentuhan langsungan ekonomi kerakyatan," demikian Rudiansyah.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo menyatakan kecewa atas penurunan kinerja BUMD milik Pemprov setempat yang bergerak di bidang jasa perbankan itu. Penurunan kinerja Bank Kalsel itu, lanjut wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut, pada tingkat kredit macet (NPL).

Berdasarkan laporan kerja Bank Kalsel sendiri, ujar laki-laki kelahiran 1961 itu, NPL tahun 2017 tergolong tinggi yaitu mencapai 5,7 persen, yang semestinya di bawah lima persen. "Tetapi alhamdulillah OJK masih menggap sehat Bank Kalsel, kendati NPL mencapai 5,7 persen," demikian Imam Suprastowo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Harymurthy Gunawan, dari sisi makro perbankan di Kalsel memang relatif cukup stabil. Tapi dilihat dari fenomena nasional yang patut diwaspadai adalah NPL yang cenderung naik. “Di Kalsel masih 4 persen, tapi angka maksimal yang ditetapkan 5 persen. Jadi sudah alert,” kata Hary.

Terkait dengan tren kenaikan kredit macet ini, Hary pun menyarankan perbankan untuk tetap selektif dan cermat dalam penyaluran kredit. Sektor-sektor yang berisiko tinggi, tentu harus mendapatkan perhatian lebih. “Tentu penyaluran kredit harus sejak awal berhati-hati. Sebab NPL terjadi karena repayment yang terhambat,” jelasnya. Meskipun harus berhati-hati dalam penyaluran kredit, diakui Hary, target pertumbuhan kredit di Kalsel cukup tinggi 11 persen - 12 persen. Jadi penyaluran kredit tetap harus digenjot, namun prinsip kehati-hatian tetap diutamakan.