NERACA

Jakarta - Dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras kualitas medium dalam tercatat terus mengalami kenaikan. Pada Minggu (7/1), harga rata-rata nasional beras kualitas medium sebesar Rp11.041, Senin (8/1) meningkat menjadi Rp11.131 per kilogram dan Selasa (9/1) meningkat menjadi Rp11.177 per kg. Harga tersebut melampaui dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp9.450 per kg. 

Kenaikan beras tersebut direspon langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut JK, perlu dilakukannya pengkajian untuk impor beras kelas medium. Hal itu dilakukan sebagai upaya menstabilkan harga beras medium di pasaran. “Opsi impor tidak dilarang, tapi kita minta jajaki tadi, 'incase' ada sesuatu perlu, incase, kalau memang makin naik itu harus impor segera,” katanya kepada Wartawan di Kantor Presiden, Selasa (9/1).

Disamping itu, Wapres juga meminta kepada Bulog untuk melakukan operasi pasar besar-besaran guna meredam kenaikan harga. Merujuk pada laporan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, menurut Wakil Presiden, pada Januari ini juga akan terjadi panen beras untuk padi yang tanam pada Oktober lalu sehingga akan menambah stok beras. Untuk itu, ia berharap dengan operasi pasar dan adanya panen di Januari mampu menstabilkan harga.

"Untuk beras saja bahwa tadi sudah disetujui perintahkan operasi pasar besar-besaran keluarkan semua stok Bulog dan itu kita jamin insayallah pada akhir Januari panen sudah mulai, sehingga ketemu antara operasi pasar dengan panen," tuturnya. Meski demikian, opsi impor semakin terbuka bila harga beras medium mencapai Rp12.000 per kg. "Namun demikian, kita tidak mau ambil resiko, kalau satu dua hari masih naik, maka opsi impor harus tetap terbuka. Kalau mencapai harga Rp12.000 per kg itu harga medium ya, karena harga patokannya kan Rp9.300 an," ujarnya.

Berbeda dengan JK, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan tidak akan membuka impor untuk beras kelas medium. Hal tersebut tetap dilakukan meski ada desakan dari pedagang lantaran kurangnya ketersediaan beras jenis itu di pasar. Ia menyatakan selama ini beras kelas medium jenis IR64 atau setra ramos masih diproduksi di Indonesia. Maka dari itu menurutnya tidak perlu adanya impor untuk beras jenis itu. “Beras yang jenis IR64 yang diproduksi di sini kami gak akan impor gak usah impor," kata Enggar pada Senin (8/1).

Meskipun saat ini pedagang mengeluhkan kosongnya ketersedian beras medium tersebut, Enggar menyatakan pihaknya akan minta Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memberikan stok beras yang ada guna mengisi kekosongan tersebut. “(Keluhan pedagang) yang pasti karena kosong. Apapun alasannya kami gerojokin (memberikan pasokan beras) aja,” terang Enggar.

Selanjutnya, Enggar mengatakan hanya akan impor jenis beras yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Seperti halnya beras basmati yang dibutuhkan oleh industri restoran tertentu namun belum bisa diproduksi di dalam negeri. “Kalo sekarang ada Basmati bagaimana kami mau produksi wong ditanam gak jadi-jadi kok,” terang Enggar. Adapun Enggar menyatakan, seluruh pedagang beras pasar tradisional wajib menjual beras jenis medium dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Disamping itu, pihaknya juga membentuk Tim Pengawasan Operasi Pasar (OP) Beras Tahun 2018 untuk memantau ketersedian pasokan dan stabilitas harga beras medium yang akan mengawal pelaksanaan operasi pasar hingga Maret 2018. “Pembentukan Tim Pengawasan OP ini dimaksudkan untuk mengawal pelaksanaan operasi pasar beras medium oleh Perum Bulog bersama Dinas Perdagangan dan Satuan Petugas (Satgas) Pangan di seluruh Indonesia," katanya.

Enggar mengatakan bahwa Tim Pengawasan OP tersebut akan bertugas dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada 8-31 Januari 2018, sedangkan tahap kedua dimulai pada 1 Februari-31 Maret 2018. Tim Pengawas OP tersebut beranggotakan para staf unit Eselon I di lingkungan Kemendag yang akan bermitra dengan Satuan Petugas (Satgas) Pangan, 26 Divisi Regional (Divre) dan 101 SubDivre Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 101 kabupaten kota dan 34 Provinsi, serta para pelaku usaha termasuk distributor beras dan pedagang beras di pasar eceran.

Sementara itu, lokasi pengawasan OP akan mencakup 26 Divre, 101 SubDivre, dan 198 lokasi pasar. Tim Pengawasan OP bersama mitra kerjanya akan memastikan pasokan OP beras medium oleh Perum Bulog ke distributor dan pedagang besar sampai ke tangan pedagang di pasar pantauan BPS tanpa kendala. bari