Jakarta-Pemerintah berupaya melakukan penetrasi dan intervensi harga beras medium melalui Operasi Pasar (OP) beras di seluruh wilayah Indonesia, dimana rata-rata harga nasional untuk komoditas tersebut sebesar Rp11.131 per kg, atau di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Sementara itu, Kemendag dan Polri menjalin kerja sama untuk penegakan hukum, pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan.

NERACA  

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, bahwa pemerintah melalui Perum Bulog akan melakukan Operasi Pasar selama diperlukan dan akan langsung diawasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaannya. "Kita penetrasi harga terlebih dahulu. Berapapun kebutuhannya akan kita gelontorkan, yang penting beras kualitas medium tersedia di pedagang pasar," ujarnya di Jakarta, Senin (8/1).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kemarin menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan. Nota kesepahaman itu ditandatangani Mendag Enggartiasto Lukita dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Kantor Kemendag, Jakarta.

‎"Pelaksanaan penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara Kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan," ujar Enggar.‎

Kapolri Tito Karnavian menyatakan, melalui MoU ini, Kemendag dan Polri sepakat untuk saling mendukung dalam menyelesaikan tanggung jawab penegakkan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ruang lingkup MoU meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang pertukaran data dan informasi, penegakan hukum, pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Sebagai tindak lanjut MoU dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, selain melakukan penyusunan rencana kerja di tingkat pusat oleh unit Eselon I di Kemendag dan Polri, kerja sama ini juga akan dilakukan di tingkat daerah.

"Kerja sama Ini adalah awal yang baik. Yang diperlukan saat ini adalah langkah konkret dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen,"ujar Tito. ‎

Menurut Kapolri, dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan, Polri sepakat untuk memberikan dukungan berupa bantuan taktis, teknis, upaya paksa, dan konsultasi. Dalam kaitannya dengan kegiatan penegakkan hukum, Polri sepakat untuk tetap mengedepankan Kemendag.

Di sisi lain, Kemendag sepakat memberikan dukungan keterangan ahli, maupun pertukaran data dan informasi yang diperlukan Polri dalam penegakkan hukum. Proses penegakan hukum juga dilaksanakan melalui koordinasi dan pengawasan (Korwas) oleh Penyidik Polri terhadap PPNS Kemendag.‎

Pemantauan Pasar

Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras kualitas medium dalam dua hari terakhir tercatat mengalami kenaikan. Pada Minggu (7/1), harga rata-rata nasional beras kualitas medium sebesar Rp11.041, sementara  Senin (8/1) mengalami kenaikan menjadi Rp11.131 per kg.

Sementara berdasar data dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dalam satu pekan terakhir harga beras jenis IR-64 II berkisar dari Rp11.100-Rp11.675 per kg. Sedangkan untuk jenis IR-64 III berkisar dari Rp7.800-Rp8.800 per kg.

Bahkan, pada Desember 2017 lalu, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), beras memberikan andil terhadap inflasi 0,08%.

Sesungguhnya pemerintah telah melakukan Operasi Pasar sejak Oktober 2017, namun langkah tersebut masih belum bisa menahan laju kenaikan harga beras kualitas medium karena volume yang digelontorkan terbilang kurang. Cadangan Beras Pemerintah yang dimiliki oleh Perum Bulog, tercatat sekitar 260.000 ton.

Enggartiasto menambahkan, Operasi Pasar yang dilakukan oleh Perum Bulog tersebut nantinya akan dipasok kepada para pedagang beras. Para pedagang tersebut diberikan margin yang cukup, namun tidak diperbolehkan menjual melebihi ketentuan HET beras yang sebesar Rp9.450 per kg untuk wilayah Jawa.

"Mulai besok (Selasa 9/1), seluruh pasar tradisional sudah masuk beras Bulog jenis medium, dengan harga tidak boleh lebih tinggi dari HET. Pedagang itu nanti diberikan margin yang cukup," ujarnya.

Sementara itu, Kapolri mengatakan bahwa terkait dengan adanya praktik pengoplosan beras medium Bulog dengan beras lokal di Kalimantan Selatan, diharapkan tidak menyebabkan gangguan pada mekanisme pasar perberasan.

"Penegakan hukkum terkait beras oplosan tetap berjalan, tetapi jangan sampai penegakan hukum tersebut membuat masyarakat dan pelaku usaha menjadi takut, dan menyebabkan gangguan pada mekanisme pasar," ujarnya.

Tito menambahkan, para pelaku usaha perberasan tidak perlu khawatir dengan proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, selama berusaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan penimbunan bahan pokok penting.

Kenaikan harga beras khususnya kualitas medium tersebut sesungguhnya sudah terlihat dari laporan BPS yang menyebutkan bahwa bahwa harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan pada Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,66% atau menjadi Rp9.526 per kg.

Kenaikan rata-rata harga beras tersebut bukan hanya terjadi pada beras kualitas medium saja. Namun, untuk beras kualitas premium tercatat juga mengalami kenaikan menjadi Rp9.860 per kg atau naik 3,37% dan rata-rata harga beras kualitas rendah juga naik sebesar 2,98% atau menjadi Rp9.309,00 per kg.

Menurut Enggar, pihaknya memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengawal lima Undang-Undang (UU) yaitu UU Metrologi Legal, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Sistem Resi Gudang, dan UU Perdagangan. ‎

"Pelaksanaan UU ini tidak mudah karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kementerian Perdagangan, khususnya keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) dan Bappebti sebagai unit yang mengawal UU tersebut. Untuk itu, perlu kerja sama dengan Polri dalam hal penegakkan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan," ujarnya.

Sebelumnya Polda Kalimantan Selatan mengamankan 18 ribu kg beras yang diduga hasil oplosan. Rencananya beras tersebut akan diedarkan di Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Irjen Setyo Wasisto mengatakan, beras jenis medium ini merupakan beras asal Vietnam yang dioplos dengan beras lokal dan diganti dengan karung yang berbeda. Padahal seharusnya beras yang dioplos tersebut merupakan beras untuk operasi pasar.

"Jadi Polda Kalimantan Selatan, menangkap ada pedagang yang membeli beras Bulog sekitar Rp 18 ribu kg, kemudian ditukar karungnya, dan dimasukan kontainer rencana akan dijual ke Surabaya. Ini kan tidak boleh, karena sebetulnya beras itu untuk operasi pasar," ujarnya.

Setyo menuturkan, saat ini pihak kepolisian telah menangkap pelaku yang melakukan pengoplosan beras tersebut. Beras tersebut ditemukan dalam sebuah gudang di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, pada Sabtu (6/1). "Sudah ada (pelaku yang ditangkap), tapi saya kurang ingat ya, harus dicek lagi. Itu yang mengoplos, yang mengganti karung bulog diganti karung polos," ujarnya.

Setyo menyatakan, beras oplosan hasil temuan tersebut tidak semuanya diamankan. Melainkan sebagian besar kembali disalurkan dalam operasi pasar sesuai dengan fungsinya. Hal ini agar tidak terjadi gangguan pada pasokan beras di wilayah tersebut. bari/mohar/fba