NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad untuk terus menjaga rantai pasok sektor konstruksi terutama mengenai sejumlah material yang dibutuhkan seperti aspal, semen, baja, beton pracetak, dan alat berat.

"Dalam hal pemenuhan kebutuhan material dan peralatan tersebut masih ada beberapa isu yang harus kita benahi seperti sistem informasi dan jejaring rantai pasok kebutuhan material dan peralatan konstruksi," kata Dirjen Bina Konstruksi PUPR Syarif Burhanuddin dalam jumpa pers di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (4/1).

Hal itu, ujar dia, tidak lain agar rantai pasok material dan peralatan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia menyadari bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia harus didukung dengan kesediaan rantai pasok sumber daya konstruksi memadai.

"Rantai pasok yang dimaksud mencakup semua bagian usaha pemasok bahan bangunan atau material, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok tenaga kerja konstruksi," papar dia.

Sedangkan dalam hal estimasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi, kebutuhan di Kementerian PUPR tahun Anggaran 2018 antara lain adalah aspal minyak 921,58 ribu ton, semen 3,90 juta ton, baja 1,57 juta ton, dan beton pracetak 4,73 juta ton.

Lalu, Syarif mengatakan, perubahan regulasi baru tentang unit layanan pengadaan di Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan infrastruktur."Kami berharap pembangunan infrastruktur akan lebih bagus lagi dengan mekanisme yang baru ini," ujarnya seperti dikutip Antara.

Syarif menjelaskan mengenai kelembagaan unit layanan pengadaan sesuai dengan regulasi yang baru diberlakukan yaitu Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR 1011 tahun 2017. Kepmen 1011/2017 merevisi regulasi sebelumnya Kepmen 602/2016, di mana salah satu revisinya adalah saat ini, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat membentuk tim peneliti.

Tugas dari tim peneliti tersebut adalah dalam rangka membantu mengawasi seluruh tahapan proses pemilihan/seleksi di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dana atau indikasi penyimpangan kepada Kepala ULP.

Perubahan penting lainnya adalah dalam hal mekanisme usulan penetapan Kelompok Kerja (Pokja) ULP, di mana usulan anggota Pokja tidak lagi datang dari satker-satker pemilik proyek, tetapi disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Mekanisme ini, menurut Dirjen Bina Konstruksi, berarti memperkuat independensi ULP di Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa."Diharapkan dengan adanya perubahan ini, proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR akan lebih berkualitas untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur," ujar Syarif. 

Syarif juga memaparkan, hingga saat ini progress lelang dini telah mencapai 2.266 paket dengan jumlah Rp13,82 triliun, atau sekitar 34 persen dari target 6.554 paket terkontrak Januari 2018. Sedangkan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 17 paket yang masuk ke dalam rencana lelang tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan memastikan bahwa upaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur menjadi penting karena menyangkut daya saing produk-produk Indonesia dan daya saing Indonesia terhadap negara lain.

"Kalau stok infrastruktur kita masih rendah, kemudian stok infrastruktur negara lain lebih tinggi, artinya kita kalah bersaing, dan produk kita pasti lebih mahal," tegas dia.

Percepatan pembangunan infrastruktur ini juga terlihat dari realisasi APBN-P 2017 yang sebagian besar telah dimanfaatkan dan diwujudkan dalam pembangunan serta program prioritas pemerintah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pelaksanaan belanja prioritas yang terkait dengan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 telah berlangsung dengan baik. Sri Mulyani mengatakan bahwa penyerapan belanja pemerintah melalui belanja modal, transfer ke daerah maupun dana desa telah didukung oleh fundamental ekonomi yang baik. mohar