NERACA

Jakarta – Pemerintah berencana untuk mencabut subsidi benih padi yang nilainya mencapai Rp1,3 triliun pada 2018 ini. Hal itu tentunya mendapatkan protes, tak terkecuali dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi kebijakan tersebut karena tidak populis. Bahkan Bambang berpendapat, kebijakan ini dipastikan menekan para petani sekaligus menurunkan gairah menanam padi. Rencananya, subsidi sebesar Rp 1,3 triliun per tahun, akan dihapus pada 2018 ini.

"Rencana pemerintah menghapuskan subsidi benih padi untuk petani dikhawatirkan akan membuat gairah petani semakin menciut. Dampaknya, benih padi yang selama ini hanya Rp 2.500 per kg, akan menjadi Rp 11 ribu per kg," papar Bambang, dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (2/1). Harga tersebut mungkin akan jauh lebih tinggi lagi saat memasuki musim tanam. Permintaan benih akan tinggi dan pasar bebas diberlakukan. Bambang mengkhawatirkan, saat benih padi unggulan menjadi mahal, petani pun malas bertani.

"Kondisi ini bisa menyusutkan area sawah dan pasokan beras pun akan merosot tajam. Jika area tanam padinya berkurang tentu pupuk subsidi juga tidak terserap maksimal," katanya. Anggota F-Gerindra ini mengatkaan, saat benih padi unggulan bersertifikat menjadi mahal, maka mungkin saja para petani memilih benih sendiri yang kualitasnya tidak terjamin. Akhirnya, benih yang beredar di kalangan petani adalah yang berkualitas rendah dengan rendemen yang tidak maksimal. "Dicabutnya subsidi benih ini tak hanya menyurutkan semangat petani, PT Pertani sendiri mengaku kecewa, apalagi saat ini mereka sedang menyiapkan varietas baru," ungkap Bambang.

Varietas itu adalah Impari 30, Impari 32, dan Impari 33 yang digadang-gadang mampu menggantikan varietas Ciherang yang selama ini sudah menjadi andalan petani. Varietas Impari disinyalir akan menghasilkan panen hingga 10 ton per hektar. Sedangkan Ciherang 8 ton per hektar area penanaman padi. Rasa dua varietas ini hampir sama. Hanya saja produktivitas Impari lebih unggul. “Saya geram dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada petani. Kita mengharapkan tidak hanya subsidi pupuk saja yg diberikan, melainkan subsidi benih juga harus diberikan sehingga bisa sinkron," tuturnya.

Menurut Bambang, pupuk dan benih sangat dibutuhkan petani. Maka dengan demikian, pemerintah harusnya ada untuk petani, tapi mengapa kini malah menekan petani. Kata Bambang, apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka bukan lagi swasembada pangan yang terganggu, tapi Indonesia justru semakin terpuruk.

Ketua Umum Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) Herman Khaeron mengatakan, insentif untuk sektor perbenihan sangat diperlukan. Pasalnya, insentif ini dapat mendorong produsen benih untuk melakukan inovasi serta menyediakan benih dengan tepat waktu. Menurut dia, dengan mendorong inovasi di sektor perbenihan, maka benih yang dihasilkan dapat membantu mewujudkan target-target yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Benih adalah sumber pangan. Dengan benih yang kwalitasnya bagus, tentunya target terhadap pangan yang ditetapkan pemerintah akan tercapai. Tentu dalam memberikan daya rangsangan terhadap inovasi benih harus ada insentif," ujarnya. Herman pun menyoroti penghapusan subsidi benih dan pangan pada APBN 2018. Menurutnya, subsidi benih merupakan salah satu bentuk insentif kepada produsen benih.

Menurut dia, apabila subsidi benih ini dicabut maka minat para penyedia benih akan berkurang. Karena itulah Khaereon berpendapat, pengambil kebijakan harus mempertimbangkan benih sebagai unsur yang penting dalam pencapaian target di bidang pangan. Sementara itu, Herman masih optimistis produksi benih di dalam negeri masih mencukupi. Dia pun mengatakan penggunaan benih oleh petani harus menggunakan benih di dalam negeri. "Penggunaan benih dalam negeri itu sudah menjadi keputusan politik. Bahkan diputuskan minimal 40% benih yang digunakan harus dari dalam negeri," ujar Khaeron. bari