Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati meminta kepada para pemerintah daerah untuk benar-benar memperhatikan masalah urbanisasi. Karena jika urbanisasi ini tidak dikelola dengan baik maka bisa menimbulkan risiko di masa mendatang. Sementara itu, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2017 di level 5,15%

NERACA

"Untuk 2018, akan ada pilkada, pilihlah pemimpin yang mampu mengatasi kotanya dari urbanisasi, punya program membangun kota yang jelas dan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial," ujar Sri Mulyani dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa (19/12).

Menurut dia, persoalan urbanisasi ini memang menjadi tolak ukur meningkatnya ekonomi di sebuah negara. Karena sebagian penduduk di daerah mulai tinggal di perkotaan, dengan kata lain, produktifitas masyarakat mengalami peningkatan.

Namun hal yang terkadang tidak difikirkan oleh pemerintah daerah, dengan banyaknya penduduk di kotanya yang memiliki pendapatan tinggi, akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi pula. Hal inilah yang mesti dihindari.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini sudah banyak pemimpin daerah yang memiliki berbagai inovasi dalam menata kotanya dan menjadikan kota tersebut berbeda dari kota lainnya. Itu yang diharapkan pemerintah pusat. "Terlebih saat ini kita sudah ada Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus, ini bisa menjadikan basis mereka untuk mengembangkan daerah masing-masing. Tapi pilihlah pemimpin daerah yang bisa menjadi contoh," ujarnya.

Salah satu indikator pemimpin yang mampu mengatasi urbanisasi, menurut dia, adalah pemimpin yang memiliki program peningkatan infrastruktur yang berbasis konektivitas. Selain itu berbagai proyek infrastruktur tersebut juga harus memiliki konsep padat karya.

Target Pertumbuhan 2017

Sebelumnya Menkeu memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5,15% pada akhir tahun ini. Proyeksi tersebut sedikit menurun dari asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar 5,2%.  Sedangkan untuk tahun depan, dia memperkirakan perekonomian tumbuh di kisaran 5,3% atau kembali terkoreksi dari target dalam RAPBN 2018 sebesar 5,4%.  

Kendati demikian, dia berharap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan bisa tetap sesuai dengan asumsi dalam APBN-P 2017 dan RAPBN 2018. “Itu outlook. Dua-duanya masih outlook karena kuartal IV 2017 kan masih belum keluar. Nanti tetap kami lihat,” ujarnya.  

Khususnya untuk tahun depan, menurut Menkeu, meski ada koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya, masih ada beberapa celah bagi ekonomi untuk bertumbuh. Salah satunya melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dilaksanakan sejak Kabinet Kerja dibentuk.

Sebab, mulai dari tahun ini saja, sudah ada beberapa proyek yang selesai dibangun, sehingga diharapkan sudah memberi kontribusi pada perekonomian nasional. Bahkan, pada tahun depan APBN juga masih terus digunakan untuk mendukung infrastruktur. “Belanja di 2018 fokus pemerintah tetap di infrastruktur,” ujarnya.  

Selain itu, rangsangan APBN pada pertumbuhan ekonomi juga diberikan pemerintah melalui belanja pegawai yang dialokasikan sekitar Rp365,8 triliun. Lalu, ada pula alokasi APBN bagi masyarakat miskin melalui subsidi dan bantuan sosial (bansos). Secara keseluruhan, target belanja tahun depan dipatok di angka Rp2.221 triliun dalam R-APBN 2018. Alokasi itu meningkat sekitar 4,12% dari target tahun ini dalam APBNP 2017 sebesar Rp2.133 triliun.

Di sisi lain, dia melihat ada ruang bagi ekonomi nasional bertumbuh yang datang dari perbaikan ekonomi global dan penguatan sektor perdagangan internasional. "Tentunya itu memberikan harapan lebih banyak bagi negara berkembang karena permintaan barang dan jasa, terutama komoditas sudah mulai memulih," ujarnya.

Pada bagian lain, Sri Mulyani mengungkapkan, proyeksinya tentang defisit anggaran adalah 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun. Angka defisit ini masih direntang target pemerintah yang tertuang dalam APBN-P 2017 yakni sebesar 2,67-2,92%. "Mungkin akan berakhir pada sekitar 2,7%,” ujarnya.  

Menkeu menuturkan, perkiraan defisit tersebut tercermin dari realisasi penerimaan pajak setelah dikurangi pos belanja. Dari pos penerimaan pajak, jumlah baru mencapai Rp1.061,98 triliun atau sekitar 82,6% dari target APBNP 2017 sebesar Rp1.285,7 triliun pada pertengahan Desember ini. "Sampai tadi kami evaluasi, belanja pemerintah masih di bawah 80%. Padahal APBNP sudah tutup sekitar 10 hari lagi," ujarnya.  

Artinya, dari sisi belanja negara, jumlah anggaran yang telah dikucurkan negara sampai pertengahan Desember ini sekitar Rp1.706,56 triliun dari target keseluruhan sebesar Rp2.133,2 triliun dalam APBN-P 2017.

Meski demikian, Sri Mulyani belum ingin menjelaskan lebih rinci, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat terhadap realisasi itu, misalnya, memetakan belanja yang sekiranya tidak bisa tercapai pada tahun ini.

Sementara itu, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menambahkan, Pemerintah masih menunggu tutup buku untuk menghitung kembali kinerja APBNP 2017. Sebab, potensi penerimaan dan realisasi belanja perlu dihitung sampai waktu terakhir.

Di sisi lain, meski penerimaan pajak baru mencapai 82,6% sampai jelang tutup tahun, namun yang terpenting adalah defisit anggaran bisa dijaga pada kisaran yang telah diasumsikan pemerintah. “Dengan outlook realisasi 2017, walaupun tidak 100%, tapi membuat APBN mendarat dengan aman lah dengan outlook defisit yang sesuai prediksi,” ujarnya.

Data DJP mengungkapkan, penerimaan pajak hingga November 2017 mencapai Rp 983,54 triliun. Angka tersebut sekitar 76,6% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Robert merinci, untuk pajak penghasilan (PPh) hingga bulan ke-11 baru mencapai Rp 561,58 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu pada periode yang sama‎. "PPh Rp 561,58 triliun, dibanding 2016‎ minus 4,54%. Tapi realisasi di 2016 ada dari tax amnesty sekitar Rp 100 triliun," ujarnya.

Sementara untuk pajak pertambahan nilai (PPN), kata Robert, mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hingga November 2017, realisasi PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp 401,53 triliun, atau 84,45% dari target di APBNP 2017 yang sebesar Rp 475,48 triliun.

"PPN menunjukkan denyut ekonomi yang membaik. Sebagian juga menggambarkan tambahan basis PPN akibat tax amnesty," ujarnya.

Sementara itu, untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga November 2017 realisasinya telah mencapai Rp 14,63 triliun dari target 15,41 triliun. Dan untuk penerimaan pajak lain telah mencapai Rp 6,09 triliun dari target Rp 8,7 triliun. “Jadi kinerja penerimaan cukup menggembirakan di akhir November 2017," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun menilai, target pajak akan sulit tercapai tahun ini. Prediksinya masuk kas negara hanya akan terisi sekitar 90% dari target pajak. "90% sudah bagus karena sekarang pemerintah sudah di kisaran hampir 80% pada beberapa bulan ini. Dan pak Robert Pakpahan (red. Dirjen Pajak baru) harus melakukan eksekusi-eksekusi atas putusan akhir yang sudah dilakukan di-range oleh dirjen sebelumnya," ujarnya belum lama ini.

Dia berharap jelang akhir tahun ini, pemerintah terus gencar mencapai target pajak. "Dan tinggal di monitor pembayarannya. Dan biasanya banyak kewajiban di akhir tahun yang harus diselesaikan," ujarnya. bari/mohar/fba