Wapres: Laporan Kekayaan dan Pajak Cegah Korupsi

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan rutin melaporkan harta kekayaan dan pajak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dirjen Pajak merupakan salah satu tugas pemimpin dalam memberikan contoh kepada anak buah untuk mencegah korupsi.

"Ya, saya harus memberi contoh, lengkap dengan jumlah kekayaan, lengkap dengan pajaknya, kita harus seperti itu. Saya dari dulu seperti itu, dan anak buah saya selalu disiplin melaporkan," kata JK di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Pernyataan tersebut disampaikan JK kepada jurnalis di Kantor Wakil Presiden, untuk menanggapi pujian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bahwa Wapres termasuk salah satu pejabat negara yang tertib melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajaknya.

Pujian Ketua KPK tersebut disampaikan dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di sebuah hotel di Jakarta, 11-12 Desember 2017. Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin juga termasuk dalam daftar pejabat yang rutin melaporkan jumlah kekayaan kepada KPK.

Wapres mulai melaporkan jumlah kekayaannya kepada KPK saat menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2014, saat itu jumlah kekayaan JK tercatat Rp465,6 miliar.

Hal yang sama juga dilakukan Presiden Jokowi, yang selain melaporkan jumlah hartanya, juga menyerahkan hadiah yang diterima dari berbagai pihak kepada KPK setelah ia menjabat sebagai Presiden, salah satunya piringan hitam band rock Metallica dari Perdana Menteri Denmark.

Dalam penutupan acara Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia, Wapres menyampaikan tata kelola yang baik dalam lembaga negara menjadi salah satu kunci pemberantasan korupsi karena adanya transparansi dan pengawasan yang baik."Birokrasi itu perlu 'good governance', keterbukaan, perlu pengawasan, perlu tingkat berjenjang dalam pengambilan keputusan yang terbuka dan tentu pada akhirnya tingkat kesejahteraan yang baik daripada masyarakat kita," kata dia.

"Kita mengharapkan KPK sebagai ujung tombak untuk mengatasi masalah ini. Kita ingin semua aparat kita bersih, meskipun struktur pengawasan pemerintahan Indonesia sudah luar biasa. Pejabat negara diawasi enam lembaga, mulai inspektorat di internal, ada polisi, kejaksaan, ombudsman, ada KPK, semuanya mengawasi. Tapi kita tetap melihat perilaku korupsi makin kencang," kata Wapres.

Oleh karena itu, Wapres menghargai seminar dan diskusi yang diselenggarakan KPK untuk memperingati Hari Anti Korupsi yang dihadiri mahasiswa, akademisi, birokrat, dan lembaga kemasyarakatan dalam mencari solusi untuk memberantas korupsi.

Upaya bersama diperlukan karena Wapres menilai Indonesia menghadapi kenyataan pahit bahwa masih banyak birokrat di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lainnya yang ditangkap KPLK karena melakukan korupsi.

"Kita di Indonesia menghadapi kenyataan pahit, hampir semua lembaga mengalami tingkat korupsi yang tentu cukup tinggi. Apa itu di eksekutif, seperti digambarkan Bapak Presiden, ada sembilan menteri,18 gubernur, ada sekian banyak anggota DPR dan DPRD, ketua lembaga tinggi sudah dua yang masuk bui, belum lembaga lainnya," kata dia.

Menurut Wapres, perilaku korup dimulai dari perilaku sehingga diperlukan pendidikan antikorupsi di setiap lembaga melalui tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan yang baik, keputusan yang berjenjang dan terbuka, serta kesejahteraan yang baik.

"Saya tidak ingin mengatakan wabah, karena ini masih jauh, tapi tentu potensi itu ada. Karena itu saya ingin menyampaikan apresiasi atas konferensi akan peringatan ini, semoga apa yang dihasilkan tidak sekadar menjadi buku, apabila kita laksanakan hasilnya dengan baik," kata JK.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017 mengambil tema "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera".

Dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017, KPK juga meluncurkan aplikasi Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara "e-LHKPN" yang memungkinkan pelaporan dilakukan tanpa perlu datang ke kantor KPK. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

Sidang Perkara Korupsi KTP-Elektronik - Bimanesh Jelaskan Kejanggalan Saat Setnov ke RS

Sidang Perkara Korupsi KTP-Elektronik Bimanesh Jelaskan Kejanggalan Saat Setnov ke RS NERACA Jakarta - Dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh…

Awasi Potensi Pasca Amnesti Pajak dengan AEOI

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) yang…

DPT PIlkada dan Pilgub di Kota Sukabumi 225.349 Orang

DPT PIlkada dan Pilgub di Kota Sukabumi 225.349 Orang NERACA Sukabumi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi M. Hamzah…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

  NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah…

PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL - Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…