Pemerintah Tak ingin Holding BUMN Merugikan

NERACA

Jakarta - Pemerintah memastikan tidak ingin pembentukan holding BUMN malah merugikan perusahaan negara tapi justru berharap meraih keuntungan dan mampu bersaing dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

"Kita justru ingin kekayaan investasi BUMN dapat hasil yang optimal. Jangan sampai sudah mengeluarkan Rp1 tapi pendapatan juga Rp1. Kita ingin BUMN maju lagi dan jangan terpisah-pisah," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta kepada pers dalam dialog Mengapa Perlu Holding BUMN? yang diadakan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, kemarin (6/12).

Menurut dia, sebelum dibentuk suatu holding, pemerintah memastikan tidak ada aspek yang tertinggal dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak merugikan perusahaan, sehingga semua proses tata kelola berjalan dengan baik. Isa mengatakan pula, pemerintah memastikan pembentukan holding BUMN memiliki tujuan yang mulia, yakni meningkatkan daya saing nasional. "Kita ingin membangun daya saing. Itu tidak mungkin dengan satu BUMN, tapi harus sinergi dari beberapa BUMN," ujarnya seperti dikutip Antara.

Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro, mengatakan pembentukan holding BUMN juga untuk menjadikan BUMN lebih besar, kuat, dan lincah."Besar, kuat, dan lincah itu hanya kata sifat saja. Tujuan akhirnya adalah agar BUMN lebih mampu melayani masyarakat, karena BUMN pada dasarnya milik rakyat," kata dia.

Lebih lanjut Winanda memaparkan alasan mengapa perlu dibentuk holding BUMN, yaitu sebagai agen pembangunan nasional, menjamin pendanaan mandiri yang berkesinambungan sehingga tidak bergantung APBN, percepatan dan penguatan sektoral, hingga menjadi pemimpin di dalam negeri dengan memperkuat kapabilitas, menyelaraskan operasi, dan mencapai sinergi.

Ditegaskan pula holding BUMN bukanlah menjual BUMN ke swasta, karena 100 persen sahamnya masih dimiliki oleh Pemerintah."Kalau nanti jadi holding, peran pemerintah berkurang pada masing-masing holding? Itu tidak benar. Karena yang menjadi anggota holding itu 100 persen milik Pemerintah. Pemerintah mengontrol sepenuhnya di sana," tegas dia.

Senada dengan Isa, Wianda juga mengatakan tugas BUMN bukan sekadar mencari keuntungan agar mampu membayar dividen dan pajak ke negara, namun harus menjadia genpembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Wianda, untuk menjadi agen pembangunan nasional sesuai amanah konstitusi, maka kinerja BUMN harus mumpuni secara keuangan maupun pelayanan publiknya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto, mengatakan perusahaan BUMN yang pertama kali melakukan holding adalah perusahaan semen. Pada tahuyn 1994 ada tiga perusahaan semen BUMN yang tergabung yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Padang.

"Memang bukan perkara mudah pada saat awal berjalannya holding karena adanya kekhawatiran dari manajemen dan karyawan, termasuk tingginya ego sektoral masing-masing karyawan BUMN," ujarnya.

Semen Indonesia adalah BUMN yang pertama kali melakukan holding dan melakukan penawaran saham ke publik di bursa saham, dan menjadi perusahaan multinasional.

Agung mengatakan, hingga 1974, hanya ada tiga perusahaan semen yang menguasai pasar Indonesia yaitu Semen Padang, Semen Gresik, dan Semen Tonasa. Namun di tahun berikutnya, kapastias produksi ketiganya turun terus karena kalah cepat dengan pabrik semen swasta. "Karena pemerintah tidak punya modal untuk tambah pabrik," kata Agung.

Namun demikian, lanjut dia, dengan telah terbentuknya holding semen, semen produksi BUMN makin bisa bersaing dengan perusahaan swasta nasional maupun asing yang banyak berada di Indonesia."Kita menguasai pangsa pasar terbesar dan terdepan di Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya, Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, pembentukan induk usaha pada perusahaan BUMN (holding) dinilai tepat untuk mengambil alih atau mencaplok perusahaan asing yang sudah lama mengeruk keuntungan di Indonesia."Khususnya holding tambang itu sudah tepat, kalau memang bisa menasionalisasikan perusahaan asing yang sudah lama di Indonesia. Karena itu harus bisa lebih besar dulu dari asing," kata Hendri. mohar

BERITA TERKAIT

Ragukan Data Pemerintah, Pengusaha Lebih Suka Cari Data Sendiri

    NERACA   Jakarta – Direktur Eksekutif Petani Centre Entang Sastraatmaja menilai pengusaha lebih suka mencari data sendiri ketimbang…

Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dan Lion Air Pasca Rekomendasi KNKT

Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dan Lion Air Pasca Rekomendasi KNKT NERACA Jakarta - Peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air, JT 610…

BI dan Pemerintah Canangkan Syariah jadi Arus Baru Ekonomi

    NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI), pemerintah dan instansi terkait mencanangkan syariah untuk menjadi arus baru ekonomi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…