NERACA

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan ketidakjelasan upaya pemerintah dalam mengarahkan perkembangan ekonomi digital berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat (unfair competition). Hariyadi mencontohkan kompetisi yang tidak adil tersebut terjadi antara pelaku usaha konvensional dan perusahaan rintisan (start-up company) berbasis teknologi.

Ia secara spesifik mencontohkan peta persaingan antara AirBnB sebagai perusahaan penyedia layanan perhotelan dalam jaringan dan para pelaku usaha hotel konvensional. "Terkait hotel tadi, pengusaha tidak pernah tahu 'supply' (AirBnB) berapa. Kami di sektor perhotelan konvensional ketika menghitung untuk peta persaingan, maka kami menghadapi pesaing yang seperti hantu. Kami tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi mengungguli terus," ucap Hariyadi di Jakarta, Selasa (28/11).

Kondisi persaingan yang tidak adil tersebut, menurut dia, memunculkan potensi kehilangan pajak sekaligus menggerogoti lapangan kerja secara sistematis akibat perubahan pola pekerjaan. Hariyadi memahami bahwa ekonomi digital telah mampu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Namun, pembuat kebijakan harus mampu mengatur arah perkembangannya. "Berbicara masalah disrupsi, kita memang tidak bisa mengabaikan. Menurut saya harus ada keperbihakan pemerintah untuk menumbuhkan aplikator dari dalam negeri," ucap dia.

Hariyadi menilai pangsa pasar Indonesia yang besar memberikan kesempatan bagi anak muda Indonesia untuk berinovasi dan melakukan penetrasi dalam optimasi pasar, khususnya terkait dengan kemudahan dalam bertransaksi.

Disamping itu, otoritas persaingan usaha perlu cepat merumuskan aturan persaingan usaha industri digital nasional. Di sisi lain, peraturan yang diterbitkan harus mengacu pada pertimbangan aspek inovasi industri. Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan tantangan otoritas persaingan usaha saat ini adalah membentuk aturan main terkait industri digital. Apalagi jika bicara mengenai pengawasan persaingan usah antarnegara, mengingat batasan geografis tidak berlaku pada industri digital.

“Pengawasan persaingan antarnegara akan sangat berat, terutama untuk produk digital, kecuali memang untuk produk yang terlihat dan barang yang besar. Inilah tantangan yang tetap perlu dirumuskan kebijakannya,” tuturnya, seperti dikutip Bisnis. Terkait dengan perumusan kebijakan persaingan usaha, otoritas persaingan usaha nasional, Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU), diminta untuk berhati-hati dalam melihat sebuah industri melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Apalagi industri yang dihasilkan dari model bisnis berbeda.

Dia mencontohkan seperti hadirnya taksi berbasis aplikasi digital, yang memiliki struktur biaya dan model bisnis berbeda dibadingkan dengan industri konvensional yang ada. “Dulu, ketika pabrik es bankrut karena lemari es muncul, apakah bisa kita bisa menuduh lemari es itu melakukan predatory pricing? Mereka makhluk yang berbeda, makanya memang rumit dan harus berhati-hati merumuskannya,” tambahnya.

Selain itu, menghadapi persaingan ke depan, pemerintah tetap perlu mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri terlebih dahulu. Salah satunya dengan memastikan perjanjian dagang dengan negara lain memang menguntungan untuk dijalankan.

Sementara itu, Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan ke depannya fokus menghadirkan reformasi pasar tetap menjadi target Komisi. Menurutnya, KPPU terus melakukan kajian ulang terhadap regulasi yang ada di pusat maupun daerah, khususnya yang terkait persaingan usaha. “Jika bicara perubahan model bisnis di era digital ini, memang akan mengubah persaingan usaha, karena model bisnisnya berubah,” katanya. Melihat tantangan yang ada, Syarkawi mengaku KPPU memang lebih dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih kompleks lagi, terkait dengam definisi pasar, relevant market dan pasar bersangkutan. bari