Jakarta-Lembaga penelitian Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik pada 2018, yang setidaknya akan mencapai 5,2%. Sementara lembaga keuangan internasional AS, Morgan Stanley, memperkirakan ekonomi Indonesia tetap berada di jalur pemulihan (recovery) yang bertahap pada tahun depan.

NERACA

Menurut Direktur Eksekutif CORE Hendri Saparini, saat ini Indonesia memiliki semua komponen yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Contohnya, kondisi di dalam negeri yang cenderung stabil, kemudian sektor keuangan baik, inflasi yang terjaga dan suku bunga yang cenderung turun.

"Kita stabil, tapi stabil tidak bergerak. Yang harus dilakukan, kita stabil tapi bagaimana modal yang cukup besar tadi. Investment grade sudah dapat. Bagaimana kita mengeluarkan innovative policies agar tidak terjebak di 5%. Karena potensi kita di atas 5%,” ujarnya di  Jakarta, Selasa (28/11).

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menurut dia, diperlukan inovasi kebijakan dan strategi untuk mendorong ekonomi yang berkualitas di 2018. Pertama, yaitu soal perpajakan. Kebijakan yang diterapkan selama ini belum optimal untuk meningkatkan rasio pajak, kecuali peningkatan penerimaan. Agenda pemerintah dalam hal pajak, seperti penetapan pajak untuk pendidikan, pajak buku, pajak kertas tidak akan mendorong pertumbuhan penerimaan negara.

"Kenapa kok memburu di kebun binatang. mungkin yang perlu dilakukan adalah inovasi. Misal Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2012, bagaimana pemerintah bisa menerapkan pajak pada harga emas dan perak. Yang sampai saat ini belum, sementara harga emas itu sudah luar biasa saat ini. Jadi kita sharing, kelompok yang mendapatkan profit lebih tinggi, di-share dong ke kita," ujarnya. ‎‎

Kedua, pemerintah harus bisa menjaga stabilitas moneter dan inovasi pembiayaan untuk dukung pertumbuhan ekonomi. Hendri mengungkapkan, Indonesia perlu lebih banyak inovasi pembiayaan karena jumlah pelaku usaha di dalam negeri lebih dari 50 juta.

"Yang UKM mereka butuh pembiayaan, sementara kita punya kemampuan untuk bisa sharing pembiayaan kelompok bawah. Tapi kita nggak punya media, enggak punya data untuk UKM. Kita perlu lebih banyak lagi agar financial inclusion tidak hanya pro terhadap nasabah atau masyarakat tetapi juga mereka yang sudah memiliki lembaga pembiayaan yang selama ini sudah eksis," tutur dia.‎‎

Ketiga, selama ini banyak sekali keinginan yang ingin dicapai oleh pemerintah, namun sayangnya di lapangan tidak sinergi untuk mencapai keinginan tersebut. "Bagi saya, sebelum bicara koordinasi, kita adalah sinkronisasi perencanaan. Kita akan menghadapi Asian Games. Menurut Wakil Presiden, pembangunan infrastrukturnya butuh Rp 10 triliun, transportasi butuh Rp 20 triliun. Jadi kita akan menggelontorkan dana lebih dari Rp 30 triliun untuk perhelatan Asian Games yang satu bulan. Pertanyaannya, bisnis apa yang sedang diciptakan pemerintah oleh Asian Games. Nah ini siapa yang sinkronkan ini. Ini baru satu saja tentang Asian Games," ujarnya.

Sebelumnya mantan dekan FEUI Prof Firmanzah Ph.D mengatakan, pada tahun ini, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh tidak jauh ada angka 5%. Namun tahun depan pertumbuhan tersebut akan lebih baik. "Tahun depan ekonomi kita bisa tumbuh lebih sedikit lebih baik dibandingkan tahun ini. Kalau saya melihat tahun ini kemungkinan besar kita akan menutup ekonomi kita dikisaran 5,04-5,08%. Tahun depan kalau kita lihat prediksi IMF, World Bank, melihat ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,3-5,4%,” ujarnya, pekan lalu.

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Pertama, harga komoditas mentah di pasar internasional akan mengalami perbaikan sehingga berdampak pada ekspor komoditas utama Indonesia.‎

"Beberapa faktor yang bisa membuat ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik dibanding tahun ini, pertama, proyeksi harga komoditas dunia sudah menunjukan arah perbaikan. Meski pun memang batubara dan CPO belum setinggi saat booming beberapa tahun lalu. Tetapi harganya sudah mengarah ke perbaikan," ujarnya.

Kedua, masuknya tahun politik yang membuat belanja partai politik akan lebih besar, khususnya di daerah yang berdampak pada daya beli masyarakat. Pada tahun depan, setidaknya akan ada 171 pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di berbagai daerah.‎"Kemudian meski pun daya beli masyarakat kita tetap tumbuh, tapi tidak setinggi yang diharapkan. Tapi Di 2018 ada suatu motor baru yang mendorong daya beli masyarakat, yaitu belanja politik," ujarnya.

Dan ketiga, pertumbuhan investasi Indonesia diperkirakan akan lebih pesat di tahun depan. Hal ini setelah Indonesia mendapatkan pengakuan soal kelayakan investasi dari tiga lembaga pemeringkatan internasional yaitu Fitch, Moody's dan Standard and Poor's (S&P).‎

"Kemudian investasi, kita bersyukur indonesia menjadi salah satu negara dengan tujuan investasi. Peringkat rating kita semakin baik, dari Fitch, Moody's dan S&P. Jadi lengkap, kita memiliki risiko kredit yang friendly terhadap investasi," ujar Rektor Universitas Paramadina itu.

Dampak Pilkada

Lembaga keuangan asal AS, Morgan Stanley memperkirakan ekonomi Indonesia tetap berada di jalur pemulihan (recovery) yang bertahap pada tahun depan. Morgan Stanley akan memperhatikan faktor risiko seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), laju reformasi struktural, situasi pendanaan global dan harga komoditas.

Berdasarkan riset bertajuk “2018 Global Macro Outlook: Stronger for Longer” tersebut menyatakan, Indonesia bakal menggelar pilkada pada Juni 2018 dan pemilihan umum (pemilu) pada April 2019. "Kami mencatat hal-hal berikut dalam tiga siklus pemilu terakhir. Pertama, kebijakan perluasan fiskal di sekitar pemilu, yang cenderung bertepatan dengan pencalonan kembali presiden petahana," menurut riset tersebut, kemarin.

Kedua, konsumsi masyarakat menunjukkan pola yang sama terhadap tren fiskal, menunjukkan bahwa tren yang pertama mungkin telah dipengaruhi oleh yang terakhir. Ketiga, siklus tahun pemilu tidak menyebabkan jeda dalam realisasi belanja modal, kecuali pada tahun 2009 karena krisis global. "Kami berpikir bahwa pemotongan suku bunga kebijakan lebih lanjut tidak mungkin terjadi, mengingat penurunan suku bunga 225 basis poin (bps) secara kumulatif," ujarnya.

Namun, Morgan Stanley menilai defisit fiskal kemungkinan menjadi lebih besar daripada rencana -2,2%. Hal itu mungkin terjadi apabila Kementerian Keuangan memiliki lebih banyak visibilitas mengenai aliran pendapatan pemerintah. "Jika pertumbuhan ekonomi mengecewakan, kami percaya bahwa realisasi belanja modal yang membantu menghasilkan multiplier effect, dan dana bantuan sosial yang akan menguntungkan rumah tangga berpendapatan rendah, kemungkinan menjadi fokus para pembuat kebijakan untuk mendukung pertumbuhan," menurut  riset tersebut.

Morgan Stanley menjelaskan, dari sisi domestik, pihaknya akan mewaspadai risiko pilkada dan pemilu, serta laju reformasi struktural. "Peningkatan ketidakpastian politik atau kebijakan yang berlanjut menjelang pemilihan dapat menjadi sentimen dan menekan permintaan dalam negeri."
Sementara, dari sisi eksternal, permintaan global, harga komoditas dan situasi pendanaan terkait imbal hasil surat utang AS, adalah faktor yang harus diperhatikan.

Sebelumnya Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan kontribusi sektor industri terhadap PDB saat ini mengalami penurunan dibandingkan era 1990-an hingga awal 2000-an. Terpaan dua kali krisis keuangan global rupanya berimbas pada sektor industri nasional.

"Selama 10 tahun itu memang mengalami deindustrialisasi. Industri kita bukannya tidak tumbuh, tetapi tumbuhnya lebih lambat dibanding sektor lainnya," ujarnya  pada acara Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Senin (27/11).

Menurut dia,  dampak dari krisis keuangan global masih terasa hingga kini karena sumbangsih sektor industri, khususnya manufaktur belum menyentuh angka ideal sebagaimana periode sebelum krisis.

Kadin mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada 2001 sekitar 27% kemudian terus menurun hingga pada 2016 mencapai 20,51%. Dia berharap kontribusi industri terhadap PDB pada 2017 bisa membaik.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan selalu beriringan dengan pertumbuhan industri manufaktur. Jika kontribusi sektor manufaktur turun, pertumbuhan ekonomi pun mengalami hal yang sama, begitu juga sebaliknya.

Rosan memaparkan hingga triwulan III/2017 sektor jasa masih menjadi andalan utama pertumbuhan ekonomi. Padahal, sektor jasa memiliki daya serap tenaga kerja yang rendah plus memiliki karakteristik lebih berorientasi pada urban area serta kawasan penopang.

Faktor tersebut berbeda dengan karakter industri manufaktur yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi serta dapat dibangun di mana saja sesuai potensi daerah. bari/mohar/fba