Kendalikan Inflasi Wujud Kesejahteraan Rakyat

NERACA

Jakarta - Menjadikan rakyat sejahtera merupakan tujuan utama dan harapan setiap pemimpin, termasuk Presiden RI Joko Widodo. Oleh karena itu, setiap pemimpin berusaha membuat berbagai terobosan agar tujuan mulia tersebut bisa tercapai.

Pemerintah sangat memperhatikan faktor-faktor utama yang menjadi indikator kesejahteraan, antara lain, kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur perdesaan, akses permodalan, dan penyediaan rumah layak huni. Dengan demikian, pengendalian inflasi yang rendah dan stabil penting dalam mewujudkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pengendalian inflasi mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah.”Pengendalian inflasi sangat penting karena dampaknya bisa ke semua sektor masyarakat,” kata Ganjar dalam kegiatan Pelatihan Wartawan Daerah BI 2017 di Jakarta, Selasa (21/11).

Dia mengatakan bahwa naik-turunnya inflasi akan sangat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat sejahtera, otomatis angka kemiskinan itu turun. Ganjar memandang perlu ada koordinasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Jika semua sudah terintegrasi, akan mudah dipantau naik-turunnya harga sejumlah bahan makanan yang sering kali menjadi penyebab inflasi.

Lalu, Ganjar menyatakan pengendalian inflasi di daerah itu agar tetap rendah melalui harmonisasi kepala daerah di kota dan kabupaten."Setiap kepala daerah wajib memberikan laporan harga produk bahan pokok di wilayahnya setiap hari. Kita ajak pemerintah kota dan kabupaten mengawasi secara bersama-sama," ujarnya seperti dikutip Antara.

Pengawasan harga bahan pokok dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi telepon pintar yaitu "Sihati" yang bertujuan untuk memonitor harga, melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia dan pemerintah kota dan kabupaten dan aksi yang akan diambil apabila terjadi inflasi."Apabila terjadi inflasi pada salah satu kota atau kabupaten maka akan ada alarm dalam apilikasi tersebut lalu kita rapatkan untuk mencari langkah seperti apa yang akan dilakukan," ujarnya.

Dia mengakui menciptakan harmonisasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah membutuhkan keseriusan karena semuanya bertujuan untuk memajukan daerah mereka."Apabila ada pemimpin daerah yang tidak mau ikut berpatisipasi, saya akan menyetop dana dari provinsi untuk daerah itu. Selain itu, kita juga memberikan apresiasi bagi daerah yang berhasi mengendalikan inflasi di daerah mereka," lanjut dia.

Bagi kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang gagap teknologi akan diganti melalui lelang jabatan, sehingga posisi penting dapat diisi oleh pihak yang berkompeten."Hal itu secara pelan-pelan dapat mengubah sistem birokrat yang selama ini terjadi berganti dengan sistem baru yang penuh teknologi," kata dia.

Dalam mengentaskan kemiskinan pihaknya bersama pemerintah kota dan kabupaten selalu melakukan komunikasi yang efektif untuk mencari cara mengentaskan hal itu. Seperti memanfaatkan dana yang bersumber dari pihak lain seperti CSR perusahaan, dana pusat, dan Baznas untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Setiap ada persoalan yang terjadi di daerah saya juga dapat langsung dilaporkan kepada gubernurnya melalui akun Twitter dan dilakukan penanganan secara cepat. Hal ini juga didukung oleh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Tengah," ujarnya.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Perekonomian Iskandar Simorangkir memandang perlu kerja sama antartim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk menstabilkan inflasi di daerah.”Perbedaan karakteristik antardaerah apakah sebagai daerah produsen atau daerah konsumen ataupun perbedaan kondisi ketersediaan (surplus atau defisit) membutuhkan sinergi agar tercipta kestabilan harga di kedua daerah tersebut,” kata Iskandar.

Dia mengaskan tugas TPID di kota/kabupaten dan provinsi melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi. mohar

BERITA TERKAIT

Waspada Inflasi, Harga Telur Tembus Rp30 Ribu Per Kilogram

  NERACA   Jakarta – Salah satu penyumbang angka inflasi adalah sektor pangan. Telur juga menjadi satu diantara bahan pangan…

Tantangan Kesejahteraan Sosial

    Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tantangan pemenang pilkada serentak kemarin adalah membangun…

Presiden Jokowi Apresiasi Kepala Daerah - Inflasi Terkendali

    NERACA   Bogor - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada para bupati yang berhasil mengendalikan inflasi di daerahnya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perundingan Dagang Indonesia-UE Bahas Isu Khusus

NERACA Jakarta – Perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif atau "comprehensive economic partnership agreement" (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa…

IMF MENGINGATKAN EKONOMI GLOBAL MELAMBAT - Presiden Minta Para Menteri Bersikap Waspada

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan para menteri untuk terus waspada dan bersiap diri menghadapi dampak ketidakpastian global.  "Yang pertama saya minta kita…

Sudah Waktunya BUMN Direstrukturisasi

  NERACA Jakarta - Mantan Menko Maritim Rizal Ramli menilai sudah waktunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan restrukturisasi menjaga…