NERACA

Jakarta - Menjadikan rakyat sejahtera merupakan tujuan utama dan harapan setiap pemimpin, termasuk Presiden RI Joko Widodo. Oleh karena itu, setiap pemimpin berusaha membuat berbagai terobosan agar tujuan mulia tersebut bisa tercapai.

Pemerintah sangat memperhatikan faktor-faktor utama yang menjadi indikator kesejahteraan, antara lain, kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur perdesaan, akses permodalan, dan penyediaan rumah layak huni. Dengan demikian, pengendalian inflasi yang rendah dan stabil penting dalam mewujudkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pengendalian inflasi mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah.”Pengendalian inflasi sangat penting karena dampaknya bisa ke semua sektor masyarakat,” kata Ganjar dalam kegiatan Pelatihan Wartawan Daerah BI 2017 di Jakarta, Selasa (21/11).

Dia mengatakan bahwa naik-turunnya inflasi akan sangat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat sejahtera, otomatis angka kemiskinan itu turun. Ganjar memandang perlu ada koordinasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Jika semua sudah terintegrasi, akan mudah dipantau naik-turunnya harga sejumlah bahan makanan yang sering kali menjadi penyebab inflasi.

Lalu, Ganjar menyatakan pengendalian inflasi di daerah itu agar tetap rendah melalui harmonisasi kepala daerah di kota dan kabupaten."Setiap kepala daerah wajib memberikan laporan harga produk bahan pokok di wilayahnya setiap hari. Kita ajak pemerintah kota dan kabupaten mengawasi secara bersama-sama," ujarnya seperti dikutip Antara.

Pengawasan harga bahan pokok dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi telepon pintar yaitu "Sihati" yang bertujuan untuk memonitor harga, melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia dan pemerintah kota dan kabupaten dan aksi yang akan diambil apabila terjadi inflasi."Apabila terjadi inflasi pada salah satu kota atau kabupaten maka akan ada alarm dalam apilikasi tersebut lalu kita rapatkan untuk mencari langkah seperti apa yang akan dilakukan," ujarnya. 

Dia mengakui menciptakan harmonisasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah membutuhkan keseriusan karena semuanya bertujuan untuk memajukan daerah mereka."Apabila ada pemimpin daerah yang tidak mau ikut berpatisipasi, saya akan menyetop dana dari provinsi untuk daerah itu. Selain itu, kita juga memberikan apresiasi bagi daerah yang berhasi mengendalikan inflasi di daerah mereka," lanjut dia.

Bagi kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang gagap teknologi akan diganti melalui lelang jabatan, sehingga posisi penting dapat diisi oleh pihak yang berkompeten."Hal itu secara pelan-pelan dapat mengubah sistem birokrat yang selama ini terjadi berganti dengan sistem baru yang penuh teknologi," kata dia.

Dalam mengentaskan kemiskinan pihaknya bersama pemerintah kota dan kabupaten selalu melakukan komunikasi yang efektif untuk mencari cara mengentaskan hal itu. Seperti memanfaatkan dana yang bersumber dari pihak lain seperti CSR perusahaan, dana pusat, dan Baznas untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Setiap ada persoalan yang terjadi di daerah saya juga dapat langsung dilaporkan kepada gubernurnya melalui akun Twitter dan dilakukan penanganan secara cepat. Hal ini juga didukung oleh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Tengah," ujarnya.  

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Perekonomian Iskandar Simorangkir memandang perlu kerja sama antartim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk menstabilkan inflasi di daerah.”Perbedaan karakteristik antardaerah apakah sebagai daerah produsen atau daerah konsumen ataupun perbedaan kondisi ketersediaan (surplus atau defisit) membutuhkan sinergi agar tercipta kestabilan harga di kedua daerah tersebut,” kata Iskandar.

Dia mengaskan tugas TPID di kota/kabupaten dan provinsi melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi. mohar