KOTA SUKABUMI - SK BPSK Belum Turun, Warga Bingung Harus Ngadu ke Siapa

KOTA SUKABUMI

SK BPSK Belum Turun, Warga Bingung Harus Ngadu ke Siapa

NERACA

Sukabumi - Sejumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kota Sukabumi mendesak agar pemerintah provinsi Jawa Barat secepatnya menurunkan surat keputusan (SK) pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sukabumi yang sudah dinyatakan lulus dalam testing.

Hal itu menyusul banyaknya jumlah pengaduan datang ke BPSK."Kami harap secepatnya sih SK itu sudah bisa diterima akhir bulan ini," ujar salah satu anggota LPKSM cahaya pasundan Kota Sukabumi Oscar Lesnussa, kemarin.

Jika SK itu tidak cepat diturunkan, lanjut Oscar, tentu saja akan menghambat proses pengaduan dari masyarakat."Kasian konsumen ketika akan mengadukan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa konsumen," kata Oscar yang juga tinggal menungggu SK tersebut.

Oscar mengakui semenjak SK anggota BPSK habis terhitung Juli 2017 lalu, banyak yang datang untuk mengadukan permasalahan konsumen."Saya dan rekan-rekan di BPSK tidak bisa menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat karena terbentur dengan SK tersebut. Tapi, kalau sekedar konsultasi sih saya bisa berikan," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Oscar, masyarakat bisa mengadukan permaslahan mengenai konsumen ke BPSK lain, misalkan di wilayah kabupaten Sukabumi, karena itu diperbolehkan sesuai dengan undang-undang konsumen No 8 tahun 1999."Jadi untuk sementara konsumen yang dirugikan bisa lapor dulu ke BPSK di kabupetan,” ujar Oscar.

Berkaitan dengan honor yang belum turun, Oscar mengatakan, memang sudah hampir tujuh bulan semua anggota BPSK belum menerima honor, karena ada perubahan kewenangan yang diambil oleh provinsi. Meskipun sekarang honor itu akan turun, tapi siapa yang akan bertanggungjawab nanti, sebab SK BPSK saja belum turun."Sekitar 7 bulan kita belum menerima honor, mudah-mudahan seiring SK BPSK turun honor juga sama bisa turun," pungkasnya. Arya

BERITA TERKAIT

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

Yudha Kembali Pimpin DPC Hiswana Migas Sukabumi

Yudha Kembali Pimpin DPC Hiswana Migas Sukabumi NERACA Sukabumi - Yudha Sukamagara kembali terpilih untuk memimpin DPC Himpunan Wiraswasta Nasional…

Trans Tangerang Bantu Kurangi Macet Kota Tangerang

Trans Tangerang Bantu Kurangi Macet Kota Tangerang NERACA Tangerang - Angkutan Trans Tangerang sebagai transportasi publik di dalam kota telah…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

OPD Kota Tangerang Diminta Buat Satu Inovasi

OPD Kota Tangerang Diminta Buat Satu Inovasi NERACA Tangerang - Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang H M Yusuf meminta…

Pemprov Sumsel Maksimalkan Pengawas Internal Cegah Korupsi

Pemprov Sumsel Maksimalkan Pengawas Internal Cegah Korupsi NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) memaksimalkan Aparat Pengawas Internal…

Diskop Bekasi Buka Pelatihan Wiraswasta Baru

Diskop Bekasi Buka Pelatihan Wiraswasta Baru NERACA Cikarang, Bekasi - Dinas Koperasi (Diskop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bekasi,…