KOTA SUKABUMI

SK BPSK Belum Turun, Warga Bingung Harus Ngadu ke Siapa

NERACA

Sukabumi - Sejumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kota Sukabumi mendesak agar pemerintah provinsi Jawa Barat secepatnya menurunkan surat keputusan (SK) pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sukabumi yang sudah dinyatakan lulus dalam testing.

Hal itu menyusul banyaknya jumlah pengaduan datang ke BPSK."Kami harap secepatnya sih SK itu sudah bisa diterima akhir bulan ini," ujar salah satu anggota LPKSM cahaya pasundan Kota Sukabumi Oscar Lesnussa, kemarin.

Jika SK itu tidak cepat diturunkan, lanjut Oscar, tentu saja akan menghambat proses pengaduan dari masyarakat."Kasian konsumen ketika akan mengadukan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa konsumen," kata Oscar yang juga tinggal menungggu SK tersebut.

Oscar mengakui semenjak SK anggota BPSK habis terhitung Juli 2017 lalu, banyak yang datang untuk mengadukan permasalahan konsumen."Saya dan rekan-rekan di BPSK tidak bisa menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat karena terbentur dengan SK tersebut. Tapi, kalau sekedar konsultasi sih saya bisa berikan," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Oscar, masyarakat bisa mengadukan permaslahan mengenai konsumen ke BPSK lain, misalkan di wilayah kabupaten Sukabumi, karena itu diperbolehkan sesuai dengan undang-undang konsumen No 8 tahun 1999."Jadi untuk sementara konsumen yang dirugikan bisa lapor dulu ke BPSK di kabupetan,” ujar Oscar.

Berkaitan dengan honor yang belum turun, Oscar mengatakan, memang sudah hampir tujuh bulan semua anggota BPSK belum menerima honor, karena ada perubahan kewenangan yang diambil oleh provinsi. Meskipun sekarang honor itu akan turun, tapi siapa yang akan bertanggungjawab nanti, sebab SK BPSK saja belum turun."Sekitar 7 bulan kita belum menerima honor, mudah-mudahan seiring SK BPSK turun honor juga sama bisa turun," pungkasnya. Arya