Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 telah dihitung sesuai dengan formula PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut, ada dua komponen yang menjadi dasar perhitungan kenaikan UMP, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, inflasi Oktober 2017 tercatat 0,01%, yang disumbang oleh beras 0,04% dan cabai merah sebesar 0,05%.

NERACA

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, besaran kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71% telah berdasarkan ketentuan dalam PP Pengupahan. Dalam PP tersebut memang tidak ada komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam formula UMP.  "Aturannya kan memang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kita tidak hitung KHL, dalam aturan seperti itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/11).

Menurut Kecuk, komponen inflasi dalam formula perhitungan UMP sudah mewakili kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok yang biasa dibeli oleh masyarakat, termasuk pekerja. ‎‎Oleh sebab itu, komponen KHL dinilai tidak perlu lagi dimasukkan dalam formula kenaikan UMP.

"Tetapi inflasi itu kan mencerminkan kenaikan harga. Kalau inflasinya tinggi, berarti kenaikan gaji akan habis. Karena kalau dihitung berdasarkan inflasi, artinya kenaikan harga-harga sudah dikompensasi dengan kenaikan UMP. Saya pikir formula itu cukup ideal," tutur dia.

Selain itu, jika komponen KHL harus dimasukkan dalam formula kenaikan UMP, maka dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menentukan kenaikan upah minimum. Sebab, harus dilakukan survei langsung di berbagai daerah dan harus melihat harga bahan pokok satu per satu.

‎"Kalau hitung KHL itu kan harus survei di setiap daerah, berat sekali. Dan untuk menghitung KHL tergantung juga pada basket komoditasnya, harga yang disepakati seperti apa. Basket komoditasnya yang dimasukan apa saja," ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan upah minumum provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71%. Angka tersebut berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh BPS.

Kecuk  mengatakan, angka inflasi berasal dari inflasi tahun ke tahun pada September 2017 yang sebesar 3,72%. "Bahwa angka UMP itu naik berdasarkan angka inflasi bulan September. Angka inflasinya tidak jauh dari angka BPS yang kita rilis bulan lalu 3,72%,” ujarnya. ‎

Sementara angka pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,99% berasal merupakan akumulasi dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2016 hingga kuartal II-2017. "Kemudian angka pertumbuhan ekonominya bukan angka year on year tapi angka pertumbuhan kumulatif kuartal III-2016 sampai kuartal II-2017. Jadi angka inflasi ditambah angka pertumbuhan kumulatif itu lah yang menghasilkan 8,71%,” ujarnya. ‎

Menurut dia, formula angka yang dikeluarkan oleh BPS tersebut hanya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang Pengupahan. "Kesepakatan di dalam aturan tersebut adalah kita menyadari pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah itu fluktuasi. Inflasi, ada beberapa daerah mengalami deflasi. Jadi kesepakatannya adalah yang dipakai adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Inflasi Oktober

BPS mengungkapkan,  tingkat inflasi Oktober 2017 sebesar 0,01%, yang disumbang oleh beras sebesar 0,04% dan cabai merah sebesar 0,05%.  Adapun inflasi secara tahun kalender tercatat  2,67%, dan inflasi tahun ke tahun (yoy) mencapai 3,58%.

"Inflasi di Oktober jauh lebih rendah dibandingkan Oktober 2016 yang sebesar 0,14%‎. Tetapi ini lebih tinggi Oktober 2015 yang mengalami deflasi -0,08%" ujar Kecuk.

Menurut dia, penyumbang inflasi antara lain makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,28% dengan andil 0,05%. Kemudian perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,18% dengan andil 0,04%. Sementara bahan makanan terjadi deflasi 0,45% dengan andil -0,09%.

Kecuk mengatakan, dari 82 kota IHK, tercatat 44 kota tercatat inflasi, dan 38 kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,05%. Sedangkan inflasi terendah berada di Surakarya dan Cilegon sebesar 0,01%.  Sementara untuk deflasi tertinggi terjadi di Palu sebesar -1,31% dan deflasi terendah di Palopo sebesar -0,01%. "Untuk inflasi Oktober 2017, di 82 kota secara umum banyak komoditas yang mengalami penurunan tapi ada yang mengalami kenaikan," ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya kenaikan harga pada beras dan cabai merah tersebut sepanjang Oktober relatif kecil. Namun bobot kedua komoditas tersebut, khususnya beras terhadap inflasi cukup besar sehingga memberikan andil sebesar 0,04% dan 0,05%.

"Harga beras tipis sekali (naiknya) tetapi bobotnya agak besar, karena tipis dia menyumbang hanya 0,04%.  Pergerakan tadi hanya di medium dan saya pikir tidak akan mengganggu. Kalau cabai merah memang biasa dia tergantung pada musim. Ketika produksinya tinggi, harganya juga turun, ketika pasokan kurang harganya naik. Perlu perhatian saja," ujarnya.

Kecuk meyakini harga beras akan relatif stabil hingga akhir tahun. Meski tengah memasuki masa tanam, namun dengan stok beras yang cukup akan membuat harga di pasar lebih terjaga. ‎"Kalau saya lihat harga beras sudah terkendali, tapi saya bilang 0,04% kenaikan tipis hanya bobotnya. Tapi saya akan yakin (terkendali)," ujarnya.

Berdasarkan data BPS, pada Oktober 2017, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp 9.503 per kg, naik 0,34% dibandingkan sebelumnya.

Untuk rata-rata beras kualitas medium di penggilingan juga mengalami kenaikan 2,03% dibanding September 2017 menjadi Rp 9.117 per kg. Hal yang sama juga terjadi pada beras kualitas rendah dengan harga rata-rata Rp 8.834 per kg atau naik 1,86%.

Jika dibandingkan dengan Oktober tahun lalu, rata-rata harga beras di penggilingan pada Oktober 2017 untuk semua kualitas mengalami kenaikan yaitu premium sebesar 4,05%, medium sebesar 1,51% dan kualitas rendah sebesar 2,76%.

PHK Ritel

Di tengah meningkatnya patokan UMP 2018, sejumlah gerai ritel tampaknya tidak kuat menghadapi beban upah dan overhead cost yang cenderung terus meningkat. Dampaknya, menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), maraknya penutupan gerai ritel memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut, yang jumlahnya besar.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengakui, pergeseran pola konsumsi dan minimnya insentif dari pemerintah menjadi beberapa alasan gerai ritel gulung tikar. Dia memperkirakan, jumlah pekerja yang terkena PHK menembus angka 1.000 orang.

"Kisarannya 1.200-an orang sudah kena PHK di industri ritel. Dari penutupan gerai Sevel (7-Eleven) saja, sudah sekitar 800 pekerja. Masih ditambah dari ritel lainnya," ujarnya seperti dikutip  CNNIndonesia.com, pekan ini.

Dia menjelaskan, Aprindo tidak memiliki kebijakan khusus soal PHK. Menurutnya, semua aturan PHK sudah jelas mengikuti Undang-undang Ketenagakerjaan. Namun, Roy menyatakan kondisi ini seharusnya sudah menjadi 'alarm' untuk pemerintah.

"Kami alert ke pemerintah bahwa bisnis ritel ini menyerap 4 juta tenaga kerja, bahkan kalau total hulu ke hilir bisa 14 juta tenaga kerja. Ini menempati porsi kedua dari jumlah tenaga kerja setelah agribisnis," ujarnya.  

Namun yang mengkhawatirkan, menurut Roy, adalah perpindahan para eks pekerja ritel ke sektor yang informal. Kenaikan pekerja informal bisa membuat konsumsi lebih rendah.
"Nanti bisa jadi informal worker dan membuat konsumsi lebih rendah. Alasannya, informal worker yang penting makan dan minum, daripada belanja sekunder," ujarnya. bari/mohar/fba