Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) setiap tanggal 16 Oktober tahun ini bertepatan dengan tiga tahun Jokowi menjadi Presiden RI. Momen ini patut menjadi perenungan kita bersama, untuk bagaimana perjalanan pencapaian dan penguatan kedaulatan pangan dapat terus dipertahankan?

Adapun tema HPS 2017 kali ini adalah menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Jika ditilik ke belakang, tantangannya masih berat. Betapa tidak,  kekeringan yang kerap terjadi di sejumlah daerah baru-baru ini terjadi bersamaan dengan banjir di tempat lain. Ada dugaan, pemanasan global telah mendorong masifnya perubahan iklim yang berdampak buruk pada kehidupan petani. Pertanian yang dahulu menjadi penopang utama ekonomi, kini tidak lagi dapat diharapkan untuk sumber kesejahteraan petani.

Meski demikian, pemerintah tetap optimistis target produksi gabah nasional 2017 sebesar 78 juta ton dapat tercapai mengingat kekeringan yang terjadi tahun ini masih terjadi hujan meski tidak besar. Optimisme pencapaian target  produksi gabah nasional sah-sah saja, sejauh ada perhitungan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sebaliknya, jika sejumlah masalah yang mengancam  sektor pertanian, seperti harga pupuk dan bibit yang makin mahal, atau alih fungsi lahan,  dijadikan pertimbangan maka peningkatan produksi gabah menjadi isapan jempol. Apalagi para pengamat menilai produksi beras nasional dalam lima tahun terakhir sudah terganggu.

Pemerintah patut menganggap serius masalah ketahanan air di sektor pertanian, sebab air adalah darah kehidupan yang mengalir dalam urat nadi swasembada beras. Persoalannya bukan hanya menyangkut ketahanan pangan nasional, tetapi berdampak buruk terhadap kehidupan petani. Terlalu menyederhanakan persoalan  jika pemerintah hanya menunjukkan angka statistik kenaikan produksi gabah kering giling (GKG), sementara petani sudah lama menjalani proses pemiskinan hidup dan kehidupan.

Persoalan hidup petani  umumnya selalu menyisakan kesedihan. Di tengah kian terpuruknya daya beli, petani juga harus mengembalikan pinjaman yang dipakai untuk membeli pupuk, benih dan menyediakan rupiah untuk dana pendidikan anak yang makin tak terjangkau. Tak jarang para petani harus mengonsumsi nasi aking akibat gagal panen.

Namun, pemerintah sering menangani jangka pendek lewat jalan pintas untuk mengawal kedaulatan pangan. Bulog selalu menunjukkan kesiapannya mengimpor beras dan Kementerian Pertanian hanya sebatas menyediakan mesin pompa air untuk mengatasi kekeringan sambil sibuk membantah fakta kekeringan yang ada di lapangan dengan menyebut kekeringan yang terjadi hanya fenomena alam biasa dan belum darurat.

Menurut Posman Sibuea, pakar pangan, kekeringan yang kerap melanda area persawahan berhulu dari kian menipisnya debit air di waduk  akibat semakin minimnya  daerah tangkapan air. Ini harus segera diatasi dengan pengaturan air irigasi secara berkeadilan.

Solusi yang patut dilakukan adalah memperbaiki  manajemen air. Ketersediaan pupuk dan  bibit unggul, tidak berarti apa-apa jika air hilang dari lahan pertanian. Reaksi fotosintesa yang amat kompleks itu  memerlukan air dan CO2 dari udara guna mensintesis  karbohidrat.

Mengingat air sebagai anak kunci keberhasilan kedaulatan pangan maka sudah saatnya dirumuskan kembali berbagai upaya untuk mengatur air di sektor pertanian yang keberadaannya makin diperebutkan. Pemerintah patut mengangkat kembali kearifan lokal ini untuk mengefektifkan pengelolaan air secara berkeadilan.

Apabila hendak  menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia, maka pemerintah wajib menghijaukan kembali kawasan hulu supaya suplai air untuk pertanian tercukupi untuk keberlanjutan kedaulatan pangan. Semoga!