NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat atau pasar tradisional yang dinilai memiliki fungsi strategis sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bawa pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan nasional dan mewujudkan pembangunan ekonomi berkeadilan dan merata, salah satunya melalui pengembangan pasar rakyat secara komprehensif dan holistik.

"Pasar rakyat yang mempunyai fungsi strategis sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat dan memiliki kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat harus dikembangkan secara komprehensif dan holistik," kata Enggartiasto, dalam keterangannya, kemarin.

Enggartiasto menambahkan, pengembangan tersebut bertujuan agar pasar rakyat dapat meningkatkan daya saing terhadap pusat perbelanjaan maupun toko modern di tengah maraknya keberadaan toko modern. Menurutnya, pasar rakyat, perlu diperlakukan dan diperhatikan secara khusus dalam pengelolaan, pengembangan, serta pelestariannya.

"Pasar rakyat di Indonesia menjadi tempat melakukan interaksi sosial dari masyarakat setempat. Karakteristik inilah yang membuat pasar rakyat memiliki nilai yang unik. Untuk itu, perlu diberikan perlakuan khusus dalam pengelolaan, pengembangan, serta pelestariannya," kata Enggartiasto.

Dalam upaya meningkatkan daya saing pasar rakyat tersebut, Kemendag tengah mengupayakan program kolaborasi antara warung atau pasar rakyat dengan toko modern, supaya pasar rakyat bisa memperoleh harga pembelian barang yang sama seperti yang didapatkan toko modern. "Ini dimaksudkan agar warung atau pasar rakyat tidak kalah bersaing dengan toko modern," ujar Enggartiasto.

Selain itu, Enggartiasto juga menginginkan adanya pembentukan unit khusus untuk mengelola retribusi pasar. Menurutnya, pengelolaan retribusi sebaiknya dilakukan oleh unit yang dibentuk secara khusus yang akan mempermudah penerimaan dan pengeluaran dana retribusi serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Sebelum masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD), dana dari retribusi dapat digunakan untuk memelihara dan merawat pasar. Sisanya, baru kemudian dimasukkan sebagai PAD," tambah Enggartiasto.

Revitalisasi Pasar Rakyat merupakan program prioritas dan masuk dalam Nawacita. Presiden Joko Widodo mecanangkan pembangunan atau revitalisasi untuk 5.000 Pasar Rakyat selama periode 2015- 2019. Program tersebut tidak hanya melibatkan Kemendag namun juga mengikutkan Kementerian/ Lembaga Teknis lainnya.

Dalam pengelolaan pasar rakyat, Kemendag telah memiliki Standar Operational Prosedur (SOP) dalam pengelolaan pasar antara lain kebersihan, keamanan, parkir, petugas kamar kecil, petugas penerima, petugas kasir, petugas pemeliharaan, pemungut retribusi, penanganan kebakaran, dan pemantauan harga. SOP Pengelolaan Pasar Rakyat ini nantinya dapat diterapkan pengelola pasar rakyat yang pasarnya dibangun berdasarkan prototipe yang ditetapkan Kemendag.

Pengamat Ekonomi Dr Pantun Bukit MSi mengatakan, pembangunan pasar rakyat adalah salah satu upaya meningkatkan dan sangat mendukung ekonomi kerakyatan. "Masyarakat tidak perlu lagi ke kota, sehingga terjadi pendistribusian pasar secara merata di semua wilayah. Tentu pasar rakyat sangat mendukung sekali terhadap ekonomi kerakyatan," katanya di Jambi, pekan lalu.

Sebab itu, sangat penting pemerintah mengembangkan pasar rakyat khususnya di Jambi mengingat berkembang pesatnya pasar-pasar modern yang marginnya lebih tinggi dari pasar rakyat.

Menurutnya, jika pemerintah yang membangun pasar tentu akan terjangkau oleh rakyat seperti untuk berjualan di situ, sebab biaya pemakaian tempat di pasar rakyat lebih murah sehingga harga jual barang-barang pun akan lebih murah. "Berbeda dengan pasar modern yang memakai AC, listrik dan lapaknya mahal, pastinya margin juga lebih tinggi dari suku bunga, barang yang dibeli oleh rakyat pasti lebih tinggi juga," katanya menjelaskan.

Selain itu, lanjutnya, lapak yang murah akan bisa dijangkau masyarakat bawah untuk bisa mengembangkan produk UMKM misalnya, yang nanti harga jualnya mampu berdaya saing.

Zaini menjelaskan, kabupaten/kota terlebih menyiapkan rencana pengembangan pasar di wilayah mereka masing-masing yang menurut mereka sudah mendesak. Usulan ditujukan ke Pemerintah Pusat melalui Disperindag provinsi yang kemudian diteruskan ke pusat. Setiap kabupaten/kota kata Zaini mengusulkan pengembangan pasar rakyat itu 3-5 titik. Sebab pengembangan pasar tidak ada yang dibiaya dari APBD provinsi.