BKKBN Kekurangan 13.000 Tenaga Penyuluh

NERACA

Jakarta--- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan saat ini kekurangan sekitar 13.000 penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) untuk menyukseskan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk. "Masih kekurangan sekitar 13.000 penyuluh KB," kata Sekretaris Utama BKKBN, Subagyo di Jakarta, Kamis,19/1

Subagyo menambahkan kebutuhan petugas PLKB sekitar 27.000 untuk melayani 7600 desa, sementara tenaga yang tersedia hanya sekitar 14.000. Sayangnya, kondisi yang terjadi pada saat ini adalah banyaknya tenaga PLKB di daerah dipindahkan ke dinas atau instansi lain untuk mengisi formasi kosong karena keterbatasan jumlah pegawai. "Hal tersebut mengakibatkan formasi kosong, dinas atau instansi lain terisi namun formasi untuk PLKB malah menjadi kosong," tambahnya

Untuk itu, lanjut Subagyo, BKKBN mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan PLKB dalam perekrutan pegawai. "Kami juga mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi untuk ikut membantu menyukseskan pengadaan PLKB khususnya di tahun 2012 ini," ucapnya

BKKBN, tambah Subagyo, mengharapkan kekurangan tenaga PLKB bisa secara berangsur tertutupi melalui rekrutmen pegawai. "Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan jumlah tenaga PLKB yang ada di Indonesia bisa sesuai dengan kebutuhan," jelasnya

Lebih jauh kata Subagyo, keberadaan tenaga PLKB sangat diperlukan di Tanah Air mengingat laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yakni sekitar 1,49 persen dan jumlah penduduk sekitar 240 juta lebih. "Tenaga penyuluh KB adalah garda terdepan untuk mengajak masyarakat ikut aktif dlam program KB dan menekan laju pengendalian penduduk," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ekspor Mobil CBU Ditargetkan Sebesar 400.000 Unit

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor mobil CBU mencapai 400.000 unit pada tahun ini, atau naik 51,2% secara tahunan.…

Pemerintah Diminta Jelaskan Capaian Program 35.000 MW

    NERACA Jakarta – Pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) mempunyai program 35.000 megawatt yang mana…

DPRD Sumsel Bahas Raperda Penempatan Tenaga Kerja Lokal

DPRD Sumsel Bahas Raperda Penempatan Tenaga Kerja Lokal NERACA Palembang - DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masih membahas usulan dari…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…