Hatta Versus Wacik, Adu Kuat Kepentingan? - PILIHAN PEMBATASAN ATAU MENAIKKAN HARGA BBM

NERACA

Jakarta - Bila pemerintah bingung, tentu saja rakyatnya akan lebih bingung lagi. Ungkapan itu bukan sekadar isapan jempol belaka. Tengok saja langkah pemerintah yang “mencla-mencle” terkait rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Satu sisi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa begitu gencar menyuarakan pentingnya pembatasan BBM. Namun, di sisi lain, Menteri ESDM justeru sebaliknya yaitu memilih opsi menaikkan harga.

Adanya perbedaan tersebut, menurut Direktur Eksekutif Studi Sumber Daya Alam Indonesia (IRES) Marwan Batubara, hal itu patut dicurigai ada kepentingan lain dari dua kebijakan tersebut. Hal yang paling penting adalah partai-partai politik, pemerintah, maupun DPR harus objektif dalam mengambil kebijakan dan hindarkan unsur politik di dalamnya.

“Hal ini harus dikalahkan oleh kebijakan presiden dengan mengakomodasikan kebijakan tersebut dan memberikan keputusan yang tepat untuk kepentingan rakyat Indonesia. Hal seperti ini bisa menunjukkan bahwa presiden mengambil kebijakan tegas, dan jangan sampai terkesan presiden tidak mengambil tindakan apa-apa. Energi merupakan masalah negara, jangan dipergunakan untuk kepentingan politik, diperlukan kesepakatan bersama dengan masyarakat Indonesia,” papar Marwan kepada Neraca, Selasa.

Sementara di mata Wakil Direktur Reform Miner Institute Komaidi Notonegoro, mengisyaratkan bahwa koordinasi antar menteri bisa dikatakan buruk. “Menteri ESDM itu kan berada dalam Kementerian Koordinator Perekonomian dalam hal ini adalah Hatta Rajasa. Seharusnya Menteri ESDM itu bisa selaras dengan Menko Perekonomian. Jangan sampai ada perbedaan asumsi seperti ini yang bisa menyebabkan masyarakat menjadi bingung,” tegas Komaidi kemarin.

Berkaitan dengan masalah BBM, Komaidi menambahkan, bisa dikatakan pemerintah masih bingung dengan kebijakan yang akan dikeluarkannya. Di sini ada dua aspek kepentingan, yaitu aspek bisnis dan politik,” ujarnya. Untuk aspek bisnis, Komaidi menilai lebih rasional dalam implementasinya jika harga BBM dinaikkan. Jika pemerintah berani menaikkan harga Rp1000 maka bisa hemat sekitar Rp39 triliun. Namun akan berpengaruh terhadap posisi yang dijabatnya. “Akan tetapi, jika dibatasi, pemerintah belum siap dari segi infrastrukturnya,” ungkapnya.

Komaidi menyarankan agar bisa belajar dari negara Pakistan yang telah sukses mengkonversi dari BBM ke gas. Pakistan butuh waktu lima tahun untuk mensukseskan program konversi tersebut. “Pakistan sendiri dalam lima tahun itu bisa mengkonversi sekitar 500 ribu kendaraan. Bandingkan dengan Indonesia yang jumlah kendaraannya saja mencapai 50 juta unit, butuh waktu bertahun-tahun untuk mensukseskan konversi gas,” ujarnya.

Komaidi mengatakan, saat ini yang bisa dilakukan pemerintah adalah dua hal, yaitu melakukan pembatasan atau tidak berbuat apa-apa terhadap BBM. Jika dinaikkan itu melanggar Undang-Undang karena sebelumnya sudah ada di UU APBN 2012 Nomor 22 pasal 7 ayat 6. “Harga BBM bisa naik asalkan UU diamandemen. Sementara itu pembatasan, tidak akan melanggar UU,” jelas Komaidi.

Namun, hal berbeda diungkapkan Prof Dr Ahmad Erani Yustika. Menurut Guru Besar FE Universitas Brawijaya itu, “ketidakkompakan” antara Jero Wacik dengan Hatta Rajasa terkait masalah kebijakan pencabutan subsidi atau menaikan harga BBM sepertinya sudah di-setting alur ceritanya. “Mereka berseteru dan nanti akhirnya DPR mengetok palu dan tidak jadi. Seperti tahun lalu saja, seperti yang bisa kita lihat, wacana seperti ini sebenarnya sudah dari tahun lalu”, ujarnya.

Meski begitu, Erani memaparkan, kebijakan pencabutan subsidi BBM atau konversi BBM ke BBG adalah sesuatu kebijakan yang terlalu dipaksakan. “Apakah pemerintah mampu menyediakan infrastruktur yang banyak sekali dan memakan banyak biaya ini bisa selesai dalam waktu tiga bulan? Tentu saja jawabannya tidak bisa”, kata Erani lagi.

“Jadi, lanjut Erani, kalau kebijakan ini benar-benar terjadi, pasti ada yang mengambil untung dari proyek-proyek yang akan dijalankan. Contohnya pembangunan SPBG atau konverter kit dan yang terpenting lagi adalah kesetaraan harga BBM Indonesia dan BBM di SPBU asing. “Sehingga, saya yakin, banyak orang asing yang akan bermain disini”, imbuh Erani. munib/iwan/novi/rin

BERITA TERKAIT

Kilang Balikpapan Tingkatkan Produksi BBM Ramah Lingkungan

    NERACA   Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pembangunan Refinery Development Master Plan…

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Oleh: Piten J Sitorus, Mahasiswa D3 Alih Program PKN STAN Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm…

Strategi Antisipasi Penurunan Harga Sawit

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Barat, Idwar Hanis mengatakan bahwa anjloknya harga sawit harus segara diatasi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…