NERACA

Jakarta – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendesak Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) agar kembali mengucurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Alasannya, banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) gagal membeli Rumah Sejahtera Tapak akibat Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz memerintahkan penghentian kucuran KPR FLPP.

“Penghentian KPR FLPP secara mendadak membuat tertundanya ribuan permohonan KPR FLPP. Bahkan yang telah keluar SP3 pun terpaksa membatalkan akad kreditnya. Ini mengganggu masyarakat dan pengembang,” tegas Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/1).

Menurut Eddy, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang kebingungan dan mundur dari rencana membeli rumah. “Mereka ragu apakah KPR FLPP masih ada di tahun 2012 ini,” tandas Eddy.

Dia menilai, seharusnya Menpera menetapkan kebijakan transisi dan tidak langsung menghentikan kucuran FLPP secara mendadak.

Kebijakan transisi tersebut, imbuh Eddy, adalah melakukan addendum atau penambahan klausul dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) FLPP dengan bank pelaksana. “Ini untuk mengisi kekosongan hukum agar KPR bersubsidi untuk masyarakat menengah bawah tidak terhenti,” jelasnya.

Dia mengungkap, addendum tersebut sangat diperlukan sampai adanya PKO baru. Pasalnya, penuntasan negoasiasi PKO baru diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan.

Nilai Pembatalan Rp 700 M

Eddy Ganefo memperkirakan, jika tidak ada addendum, maka akan terjadi pembatalan akad kredit rumah bersubsidi sekitar 2000 unit rumah per minggu atau sebanyak 8000 sampai 11.000 unit rumah per bulan yang nilainya mencapai Rp700 miliar.

“Siapa yang mau membangun kalau kami tidak bisa jualan. Sekarang saja kami sudah merugi karena bunga kredit konstruksi tetap jalan dari proyek rumah yang sudah terlanjur dibangun,” terangnya.

Di tempat berbeda, Sri Hartoyo, Deputi Bidang Pembiayaan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, menyatakan, penghentian sementara kucuran FLPP karena Kemenpera dan perbankan masih melakukan negosiasi soal tingkat suku bunga dan kesiapan perbankan menyalurkan KPR FLPP.

“Kemenpera ingin suku bunga KPR bersubsidi turun dan jumlah masyarakat yang mendapat kucuran KPR FLPP lebih banyak lagi,” kata Sri Hartoyo disela peringatan ulang tahun HUD Institute di ITB Bandung, akhir pekan lalu.

Sri Hartoyo menambahkan, suku bunga KPR FLPP yang diinginkan pemerintah serendah mungkin. Selain itu, komposisi dana subsidi FLPP dari pemerintah yang dicampur dengan dana komersial perbankan akan diturunkan dari 60:40 menjadi 50:50.

Sementara itu, Deklarator HUD Institute, Suharso Monoarfa menyatakan, seharusnya PKO perbankan pelaksana FLPP dan Kemenpera tidak dilakukan dalam periode tahun ke tahun. Adanya PKO yang bertempo tahunan akan mengganggu sistem pembayaran.

Terkait dengan polemik besaran bunga kredit FLPP, Eddy meminta agar  bank segera menyerahkan proposal untuk negosiasi agar masalah perbedaan besaran suku bunga itu tidak menjadi hambatan bagi implementasi penyaluran dana FLPP.

Eddy menilai besaran bunga yang ideal itu ada pada kisaran 7% hingga 8% dari posisi saat terhenti 8,15%. “Besaran 7%-8% itu moderat untuk menjembatani perbedaan keinginan menpera dengan bank pelaksana,” bebernya.

Dalam hal ini, lanjutnya, tidak mungkin terlalu rendah karena faktor biaya dana di bank juga perlu dipertimbangkan. Menurut dia, solusi lainnya yang bisa ditempuh dengan menaikan porsi dana FLPP dibandingkan dengan penempatan dana banknya

Dalam tahun ini pemerintah menargetkan pemberian subsidi FLPP bagi 123.790 unit rumah. “Target ini lebih tinggi dari pencapaian 2010 dan 2011. Pencapaian FLPP untuk 2010 dan sepanjang 2011 sebanyak lebih dari 108 ribu unit,” sebut Sri Hartoyo.

Rumah yang mendapatkan subsidi dengan skema FLPP adalah rumah dengan harga Rp 70 juta-Rp 80 juta. kam